Kamis 17 September 2020, 15:14 WIB

Mendagri: Jangan Sampai Kasus Sipadan dan Ligitan Terulang

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
Mendagri: Jangan Sampai Kasus Sipadan dan Ligitan Terulang

Antara/Agus Alfian
Sejumlah personel Satgas Pengamanan Perbatasan RI-Malaysia berpatroli di Entikong, Kalimantan Barat.

 

MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan pentingnya mengelola dan membangun perbatasan untuk menjaga kedaulatan negara.

Tidak kalah penting, lanjut dia, menyelesaikan sengketa batas wilayah dengan negara tetangga. Upaya ini menghindari hilangnya wilayah Indonesia, seperti kasus Pulau Sipadan dan Ligitan.

"Kita tidak ingin kejadian hilangnya Sipadan dan Ligitan terulang. Maka kita harus memenangkan sengketa," ujar Tito dalam seminar virtual, Kamis (17/9).

Baca juga: Menlu: Diplomasi Perbatasan Jadi Prioritas Politik Luar Negeri RI

Hadir pula Menko bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basoeki Hadimoeljono dan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate.

Tito menyebut Indonesia memiliki garis perbatasan darat dan laut yang panjang. Sehingga, butuh upaya kuat untuk menyelesaikan berbagai persoalan, seperti sengketa dengan negara tetangga.

"Tidak gampang mempertahankan perbatasan, karena kita sebagai negara sebagai pemilik garis pantai terpanjang," jelas Tito yang juga menjabat Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

Baca juga: Wilayah Perbatasan Rawan Penyebaran Covid-19

Dia mencontohkan Kalimantan Utara, tepatnya di Pulau Sebatik, yang belum ditegaskan patok wilayahnya. Meski fisiknya ada, namun masyarakat Indonesia maupun Malaysia belum memperhatikan hal tersebut.

"Kita selesaikan secara bertahap. Tahun lalu kita sudah MoU dengan Malaysia. Juga masih ada persoalan batas wilayah dengan Timor Leste yang di Nusa Tenggara Timur. Kemudian, laut dengan Malaysia, Singapura, juga Vietnam," paparnya.

Baca juga: Akhiri Presidensi DK PBB, Indonesia Hasilkan Empat Resolusi

BNPP bersama Kementerian Luar Negeri dikatakannya terus menjalin komunikasi dengan negara tetangg, untuk menuntaskan sengketa perbatasan. Tujuan utama ialah memastikan tidak ada sejengkal tanah atau wilayah perairan yang lepas dari Ibu Pertiwi.

"Negosiasi terus kita lakukan soal perbatasan yang masih sengketa," imbuh Tito.

Selain persoalan batas negara, Tito menyoroti urgensi menjaga nasionalisme masyarakat yang tinggal di perbatasan. Salah satunya, meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan.(OL-11)

 

Baca Juga

ANTARA/Muhammad Adimaja

Pinangki Tulis Surat Minta Maaf ke Hatta Ali dan Burhanuddin

👤Tri Subarkah 🕔Rabu 30 September 2020, 13:24 WIB
Permohonan maaf Pinangki disampaikan melalui surat yang diberikannya secara langsung kepada wartawan usai menjalani sidang pembacaan...
ANTARA/Muhammad Adimaja

Lewat Surat, Pinangki Minta Maaf ke Hatta Ali dan Burhanuddin

👤Tri Subarkah 🕔Rabu 30 September 2020, 13:17 WIB
Pinangki mengaku tidak pernah menyebut nama Mantan Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali dan Jaksa Agung ST Burhanudin seperti yang didakwakan...
ANTARA/Muhammad Adimaja

Kuasa Hukum Jelaskan Asal Usul Harta Pinangki

👤Tri Subarkah 🕔Rabu 30 September 2020, 13:02 WIB
Hal itu disampaikan saat pembacaaan nota keberatan di Pengadilan Tipikor, PN Jakarta...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya