Kamis 17 September 2020, 06:39 WIB

Di Hadapan DPD, Gubernur Sumut Janji Sengketa Tanah Selesai 30%

mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Di Hadapan DPD, Gubernur Sumut Janji Sengketa Tanah Selesai 30%

Dok DPD RI
Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi (kiri) menerima Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti dan rombongan di rumah dinasnya.

 

GUBERNUR Sumatra Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menerima kunjungan kerja Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) AA La Nyalla Mahmud Mattalitti dan rombongan di Pendopo Rumah Dinas, di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Medan, Rabu (16/9).

Gubernur melaporkan beberapa hal yang menjadi pertanyaan La Nyalla dan sejumlah Senator lainnya. Salah satunya mengenai permasalahan pertanahan di Sumut.

“Permasalahan pertanahan kita, baik HGU dan eks HGU dalam proses. Secepatnya, tahun ini, kami targetkan 30% selesai,” ujar Edy Rahmayadi yang didampingi Wakil Gubernur Musa Rajekshah.

Baca juga: Mantan Dirut PT Humpuss Didakwa Suap Bowo

Sementara terkait tanah Lapangan Udara Soewondo di eks Bandara Polonia Medan, yang juga ditanyakan Ketua DPD, disampaikan bahwa sudah diputuskan untuk dipindah ke Kabupaten Langkat dan saat ini sedang dalam proses.

“Sudah ada perintah untuk dipindah ke Kabupaten Langkat,” ungkap Edy.  

Terhadap upaya DPD RI memasukkan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit dalam revisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Edy sangat berharap dapat segera dilakukan.

“Kita punya perkebunan yang luas sekali, tapi tidak mendapat apa-apa sama sekali, hanya mendapat pajak tanah,” ujar mantan Pangkostrad TNI itu.

Selain persoalan sengketa lahan dan tanah, La Nyalla juga menyinggung beberapa proyek strategis nasional di Sumut. Di antaranya, Kaldera Toba, Rusunawa yang terintegrasi dengan KEK Sei Mangke, Kawasan Industri Kuala Tanjung, Jalur Kereta Api Siantar-Parapat, LRT Mebidang, dan Kawasan Olahraga Terpadu Sumut Sport Center.

Mantan ketua umum Kadin Jawa Timur itu juga mendorong Pemprov Sumut untuk mencari cara guna meningkatkan volume ekspor Kopi Sumut yang masih memiliki peluang pasar dari 6 negara buyer, yakni Amerika Serikat (AS), Jerman, Jepang, Korea Selatan, Belanda, dan Tiongkok.

“Setahu saya, mereka masih membutuhkan lebih dari yang selama ini dapat dipenuhi oleh Sumut,” tukasnya.

Di tempat yang sama, Senator asal Sumut Willem TP Simarmata meminta Pemprov Sumut meningkatkan perhatian kepada guru honorer, khususnya menyangkut penghasilan mereka yang masih jauh dari UMR.

“Padahal mereka sudah mengabdi dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,” kata Simarmata.

Menjawab hal itu, Edy mengungkapkan, Pemprov Sumut sudah berupaya, meski kemampuan APBD untuk pendidikan masih belum maksimal.

Sejak 2019, pihaknya telah menaikkan gaji guru honorer SMA dan SMK dari semula Rp40 ribu/jam menjadi Rp90 ribu/jam.

“Jadi kami harap guru honorer dapat gaji minimal sesuai UMR,” katanya, seraya menambahkan adanya subsidi SPP bagi pelajar SMA/SMK sebesar Rp50 ribu/bulan/siswa.

Sementara terkait penanganan covid-19, Senator Sumut lainnya, Badikenita Sitepu, mengingatkan pentingnya memperhatikan Kepulauan Nias. Mengingat terbatasnya fasilitas kesehatan di kepulauan tersebut. Apalagi dari sebelumnya, nol kasus, minggu ini telah terkonfirmasi 106 positif covid-19.

“Betul, karena itu kami membuka posko di sana, untuk melakukan isolasi pada orang yang datang dari luar Kepulauan Nias. Kami juga melakukan penyekatan, meskipun bukan PSBB, di Kota Medan, Kota Binjai dan Kabupaten Deli Serdang (Mebidang),” ungkap Edy.

Pemprov Sumut juga diingatkan untuk berupaya mencari terobosan peningkatan Pendapatan Asli Daerah, mengingat potensi penurunan pendapatan pemerintah dalam APBN, akibat target pajak yang tidak terpenuhi, sebagai dampak dari melambatnya ekonomi.

“Ini menjadi masalah serius terhadap kemampuan transfer pusat ke daerah,” pungkas Alirman Sori, Senator asal Sumatra Barat.

La Nyalla, selain ditemani Wakil Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin, juga didampingi empat Senator asal Sumatra Utara, Pdt Willem TP Simarmata, Dedi Iskandar Batubara, Muhammad Nuh dan Badikenita Sitepu. Juga tampak Senator Fachrul Razi (Aceh) Alirman Sori (Sumatera Barat), Bustami Zainuddin (Lampung), Wa Ode Rabia Al Adawia (Sulawesi Tenggara), Sylviana Murni (DKI Jakarta) serta Rahmat Shah, mantan anggota DPD RI yang juga Ketua PMI Sumatra Utara. (RO/OL-1)

Baca Juga

Ist

Lelang Jabatan Sekjen DPD RI, Kembalikan ke Mekanisme UU dan Tatib

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 19 September 2020, 13:34 WIB
Proses lelang jabatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPD RI dikembalikan pada mekanisme dalam undang-undang, peraturan, dan tata tertib...
Antara

Sesneg Jelaskan Alasan Bambang Trihatmodjo Dicekal ke Luar Negeri

👤Indriyani Astuti 🕔Sabtu 19 September 2020, 13:25 WIB
UTANG Bambang terhadap negara terkait dengan Konsorsium Mitra Penyelenggara (KMP) Sea Games XIX Tahun 1997. Namun tidak dijelaskan secara...
Ist

DPR RI Usul Bentuk Dewan Penilai Kinerja Terkait Revisi UU BUMN

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 19 September 2020, 10:15 WIB
DPR RI telah memutuskan melanjutkan revisi UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang terbengkalai sejak beberapa tahun...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya