Rabu 16 September 2020, 23:59 WIB

BEM UI Tolak ada Pakta Integritas untuk Mahasiswa Baru UI

Syarief Oebaidillah | Humaniora
BEM UI Tolak ada Pakta Integritas untuk Mahasiswa Baru UI

Dok. Pribadi
Kampus UI Depok

 

POLEMIK yang mencuat tentang Pakta Integritas ( PI) kampus Universitas Indonesia ( UI) berujung pada penolakan Badan Eksekutip Mahasiswa (BEM) UI

Ketua BEM UI Fajar Adi menyatakan, pihaknya telah mengeluarkan pernyataan sikap BEM UI menolak PI-UI tersebut.

Menurutnya, prosesi Pengenalan Kehidupan Kampus (PPKMB) bagi mahasiswa UI tahun 2020 dinodai dengan beredarnya dokumen yang berjudul "Pakta Integritas Mahasiswa Universitas Indonesia 2020".

Pasalnya, lanjut dia, seluruh mahasiswa UI 2020 diwajibkan untuk mengisi pakta integritas tersebut dalam waktu sehari saja, berikut dengan sederet konsekuensi apabila tidak mengisinya.

"Banyak mahasiswa UI 2020 yang tidak memiliki pilihan kemudian menandatangani pakta integritas tersebut, " kata Fajar Adi menjawab Media Indonesia, Rabu (16/9).

Mahasiswa Fakultas Hukum UI itu menjelaskan, Pakta integritas tersebut mengandung banyak poin-poin yang bermasalah secara kasat mata. Diantaranya dengan jelas mengisyaratkan pengekangan hak-hak mahasiswa dan lepas tanggung jawab universitas terhadap mahasiswanya yang melakukan tindakan bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya.

Menghadapi kontroversi yang ditimbulkan dari pakta integritas tersebut, lanjut Fajar , pihak-pihak yang terlibat mulai dari Direktorat Kemahasiswaan UI dan Kantor Humas UI tidak dapat memberikan kepastian sehingga akhirnya menyatakan bahwa pakta integritas tersebut tidak berasal dari pihak UI.

"Karena itu, seluruh elemen mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Tolak Pakta Integritas menyuarakan penolakan terhadap pakta integritas bagi mahasiswa UI 2020. Pakta yang mengekang hak-hak mahasiswa dan tidak mencerminkan tanggung jawab universitas sudah sepatutnya ditolak sepenuhnya, " tandas Fajar.

Baca juga : Kemendikbud Gelar PembaTIK Untuk Duta Rumah Belajar

Ketua ILUNI UI Andre Rahadian mengatakan, dengan adanya keterangan dari UI yang diterima Selasa (15/9), Iluni UI setuju seharusnya penyebaran informasi apalagi dokumen yang harus ditandatangani hanya disebar lewat sistem IT yang ada bukan melalui grup aplikasi WhatsApp.

Menurutnya, UI telah mempunyai kode etik, nilai dan peraturan yang berlaku untuk civitas UI termasuk mahasiswa.

Hemat Andre, produk baru sebaiknya disosialisasikan lebih dahulu bagi para stakeholders fakultas maupun BEM UI yang menjadii fungsi bidang kemahasiswaan.

"Pergunakan format yang berlaku dan mengikat semua civitas, dan ini sudah ada Kode Etik, Nilai dan Tata Tertin bisa dilihat dan diakses semua pihak di website UI.Format dan nama pakta integritas kurang pas untuk mahasiswa didik, " tandas. Andre.

Alumni FISIP UI dan mantan Ketua BEM FISIP UI. Mujab mengatakan, mendukung sikap BEM UI. Dia menyatakan Pakta Integritas satu hal yang sangat tidak perlu apalagi mengingat kontennya berpotensi merepresi hak berserikat dan berpolitik sebagai warga negara.

Menurutnya pengekangan hak berserikat dan berpolitik sebagai warga negera padahal dijamin oleh konstitusi berpotensi melanggar hak dasar mereka sebagai warga negara.

"Jika memang diperlukan adanya Pakta Integritas, saya rasa cukup dengan klausul mematuhi hukum dan segala peraturan perundang-undangan, " ujarnya.

Namun begitu, Mujab mengaku adanya klausul soal pencegahan kekerasan seksual merupakan hal yangpositif.

"Klausul pencegahan kekerasan seksual sebenarnya baik walau sempat disalahpahami, " pungkasnya.(OL-7)

Baca Juga

Antara/Irwansyah Putra

Digelar Virtual, FLS2N 2020 Kembangkan Talenta Siswa Indonesia

👤Syarief Oebaidillah 🕔Jumat 25 September 2020, 00:08 WIB
Pada masa pandemi Covid-19, siswa mengikuti FLS2N secara daring mengikutsertakan karyanya dari rumah dengan mengunggah karya melalui laman...
Mi/Andri Widiyanto

Asosiasi Travel Sambut Gembira Rencana Arab Saudi Buka Umrah

👤Syarief Oebaidillah 🕔Kamis 24 September 2020, 23:30 WIB
Disisi lain pihak pemerintah Saudi melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan menyeleksi negara yang diperbolehkan menggelar umrah...
Antara/Arif Firmansyah

Pembatasan Sosial Berskala Mikro Lebih Efektif Anggaran

👤Andhika Prasetyo 🕔Kamis 24 September 2020, 22:13 WIB
"Dengan pembatasan berskala mikro, kita bisa menggunakan anggaran secara lebih efektif dan optimal. Dana yang digunakan lebih fokus...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya