Rabu 16 September 2020, 20:16 WIB

Pemerintah Harus Gencarkan Edukasi Penyaluran Kredit Dana PEN

Bayu Anggoro | Ekonomi
Pemerintah Harus Gencarkan Edukasi Penyaluran Kredit Dana PEN

DOK BJB
Bank bjb yang mendapat kucuran dana PEN sebesar Rp2,5 triliun dari pemerintah.

 

Pemerintah harus menggencarkan edukasi penyaluran dana program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang ditempatkan di beberapa bank kepada masyarakat. Hal ini karena masih banyak masyarakat yang kebingungan dalam mengakses bantuan tersebut.

Hal ini disampaikan ekonom dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Kurniawan Saefullah, terkait dana program PEN tersebut, Rabu (16/9). Dia menilai, saat ini masyarakat terutama pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM) masih bingung dengan program tersebut.

Sebagian UMKM masih menganggap program tersebut merupakan hibah, padahal merupakan kredit. "Jika bentuknya penyaluran kredit bagus. Apalagi bank punya sumber dana murah untuk ekspansi, bisa mendorong ekonomi pada akhirnya," ujarnya.

Oleh karena itu, pemerintah perlu secara intensif mengumpulkan para pihak terkait terutama di daerah bersama bank pembangunan daerah (BPD) untuk melakukan sosialisasi. "Jika mereka sudah dikumpulkan dan jelas peruntukannya, maka siap dikucurkan secara masif ke masyarakat," katanya.

Menurut dia, jika edukasi sudah diberikan maka penyaluran kredit akan optimal mengingat dana yang dikucurkan oleh pemerintah ke sejumlah bank cukup besar. Dia menilai, edukasi pun tidak hanya sekadar sosialisasi saja, tapi juga harus menyeluruh berupa pemaparan petunjuk dan teknis aturan penyaluran tersebut.

Dia mencontohkan, bank bjb yang mendapat kucuran dana PEN sebesar Rp2,5 triliun dari pemerintah harus hati-hari dalam menyalurkannya. "Ini penting dilakukan agar tidak menjadi masalah di kemudian hari. Saya yakin jika pemerintah sudah melakukan sosialisasi ke stakeholder, maka bank penyalur seperti bank bjb bisa berkomitmen dalam realisasinya," kata dia seraya memyebut bank bjb saat ini sedang fokus untuk menggairahkan UMKM di tengah pandemi covid-19.

Hal serupa disampaikan Ekonom SBM ITB, Anggoro Budi N. Dia mengatakan pemerintah perlu memetakan secara spesifik penyaluran kredit dari program PEN. "Lakukan segmentasi kondisi usaha. Petakan ulang, mereka yang punya rekaman buruk 1-3 tahun terakhir dalam pengembalian kredit macet dikecualikan," ujarnya.

Menurutnya, pemerintah perlu mengutamakan UMKM yang omzet lancar dan return on asset (ROA) bersihnya di atas 1-2. "Keutamaan sejarah lancar kredit itu nomor 1 sekalipun aset dan omzet belum besar. Karena hal ini yang menentukan disiplin pasar perbankan," katanya.

Dia beralasan, berurusan dengan segmen UMKM harus siap dengan berbagai risiko. "Pemerintah pun sebaiknya berpikir konservatif, siap dengan risiko terburuk PEN," katanya.

Seperti diketahui, selain menempatkan uang di bank bjb, pemerintah pusat pun menyalurkan melalui bank lainnya seperti Bank Jatim Rp2 triliun, Bank Jateng Rp2 triliun, Bank Sulutgo Rp1 triliun, BPD DIY Rp1 triliun, dan BPD Bali Rp700 miliar. (BY/OL-10)

Baca Juga

MI/Ramdani

Perusahaan Korea Selatan Relokasi Pabrik ke Pati

👤M Ilham Ramadhan Avisena 🕔Sabtu 26 September 2020, 11:33 WIB
Selain menambah lapangan kerja, investasi PT Sejin Fashion Indonesia juga akan meningkatkan devisa negara karena 100% hasil...
AFP/Spencer Platt

Akhir Pekan, Wall Steet Ditutup Merekah 352 Poin

👤Raja Suhud 🕔Sabtu 26 September 2020, 11:15 WIB
Sepuluh dari 11 sektor di bawah S&P 500 ditutup lebih tinggi, dengan sektor teknologi, real estate dan kesehatan masing-masing menguat...
Antara/Aswaddy Hamid

Kejar Target Substitusi Impor, Dua Industri Prioritas Ditambahkan

👤M Ilham Avrisena 🕔Sabtu 26 September 2020, 10:25 WIB
Sebelumnya hanya ada lima sektor prioritas yakni industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, kimia, otomotif, serta...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya