Rabu 16 September 2020, 19:47 WIB

Peraturan KPU Harus Adaptif di tengah Pandemi

Tri Subarkah | Politik dan Hukum
Peraturan KPU Harus Adaptif di tengah Pandemi

Antara
Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi (tengah) dan Armuji (kedua kiri).

 

PILKADA serentak yang akan dihelat pada tahun ini akan menghadapi tantangan sulit, yakni pandemi covid-19. Tahapan pendaftaran telah dilalui oleh bakal calon. Setelah itu, KPU akan menetapkan pasangan calon kepala daerah dan proses kampanye segera berlangsung.

Namun, kampanye di masa pandemi tidak dapat dilakukan seperti sebelumnya. Oleh sebab itu, pengamat hukum tata negara dari Universitas Sebelas Maret, Agus Riewanto, mengatakan KPU harus membuat peraturan yang adaptif agar dapat diimplementasikan dengan situasi abnormal pandemi covid-19.

Baca juga: Bawaslu Usulkan Kampanye Pilkada Secara Virtual

"Menurut saya PKPU-nya harus didesain sedemikian rupa bagaimana caranya menghindari penumpukan atau pertemuan massa," ujar Agus saat dihubungi dari Jakarta, Rabu (16/9).

Terlebih, Agus menilai bahwa kampanye merupakan proses yang sulit karena pendukung pasangan calon akan menunjukan fanatismenya. Ia menyarankan agar nantinya, kampanye dilakukan secara daring. Kalau pun memang ada pertemuan, lanjut Agus, harus dibatasi jumlah peserta dan tetap menerapkan protokol kesehatan.

"Detail-detail begitu harus diatur KPU agar Pilkada tidak menjadi kluster baru penularan covid," pungkasnya.

Terpisah, Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago menyarankan agar pilkada serentak ditunda sampai ada kepastian terkait vaksin covid-19. Ia menilai kampanye daring tidak akan berjalan efektif.

"Kampanye online, kampanye daring nggak ada yang bisa, karena daerah nggak ada internet. Digital marketing nggak efektif," ujarnya.

Bahkan, Pangi menduga ketidakefektifan kampanye daring dapat dijadikan celah bagi setiap pasangan untuk melakukan serangan fajar kepada calon pemilih.

"Di tengah pandemi ini bagaimana cara bergerak kampanye? Paling-paling nanti ujungnya main serangan fajar semua, sudah ke sana semua pikiran mereka. Jadi artinya kuat-kuatan logistik, mana yang kuat amunisi dia yang menang. Karena apa? Nggak bisa sosialisasi, menemui warga, face to face, menyalami warga," paparnya.

Baca juga: Resmi, Masa Kampanye Pilkada 2020 Diperpendek Jadi 71 Hari

Sementara itu, Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menyebut pihaknya sedang menyempurnakan PKPU No. 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

"Di sana juga mengatur tentang ada sejumlah larangan dan sanksi. Ini juga misalnya jika ada yang melanggar ketentuan, nanti KPU bisa memberikan peringatan tertulis dan bisa berkoordinasi dengan pihak terkait untuk direkomendasikan, misalnya dihentikan kegiatan kampanyenya," tandas Raka. (Tri/A-3)

Baca Juga

ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Jokowi Ingatkan Hidup Bersih & Sehat itu Anjuran Agama

👤Anggitondi Martaon 🕔Sabtu 26 September 2020, 11:43 WIB
Pola hidup bersih harus diterapkan dari diri sendiri. Baik itu saat berada di dalam atau di luar rumah. Saat beraktivitas di luar rumah,...
Antara

Ghufron: Pejuang Tak Akan Tinggalkan Gelanggang

👤Tri Subarkah 🕔Sabtu 26 September 2020, 11:40 WIB
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menghormati keputusan pegawai KPK yang mengundurkan diri. Namun ia mengatakan pejuang tidak akan mundur dari...
Dok: Biro Pers Sekretariat Presiden/Muchlis Jr

Jokowi: Program Perlindungan Sosial Berjalan Baik

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Sabtu 26 September 2020, 11:26 WIB
Program tersebut di antaranya terealisasi dalam berbagai bentuk seperti Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Nontunai, Sembako, Bantuan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya