Rabu 16 September 2020, 16:25 WIB

Konser Musik Saat Kampanye Pilkada 2020, Perludem: Ada yang Salah

Tri Subarkah | Politik dan Hukum
Konser Musik Saat Kampanye Pilkada 2020, Perludem: Ada yang Salah

Antara/Sigid Kurniawan
Ilustrasi konser musik saat kampanye pilkada.

 

PERATURAN Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang mengizinkan konser musik saat kampanye Pilkada 2020, menuai perhatian dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Perludem memandang ada yang salah dengan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada. "UU Pilkada yang kita gunakan sekarang masih mengatur pilkada dalam situasi normal,” ujar Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Agustyanti dalam keterangan resmi, Rabu (16/9).

“Sehingga, teknis penyelenggaraannya, seperti tahapan dan metode kampanye, diatur dalam situasi normal. Pada situasi normal, kampanye tatap muka dengan mengadakan kegiatan seperti konser, diperbolehkan," imbuhnya.

Baca juga: KPU Izinkan Konser Selama Kampanye Pilkada

Adapun kegiatan konser musik sendiri diatur dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19.

Dalam Pasal 63 Ayat (1), ada tujuh kegiatan yang tidak melanggar larangan kampanye. Di antaranya, rapat umum, kegiatan kebudayaan, termasuk konser musik, lalu kegiatan olahraga, perlombaan, kegiatan sosial, hingga, peringatan hari ulang tahun partai politik.

Menurut Khoirunnisa, konser musik jelas menarik perhatian warga. Jika terjadi kerumunan massa, tentu berpotensi menyebabkan klaster penyebaran covid-19. Dia mengingatkan bahwa KPU dapat membuat peraturan turunan yang progresif.

"Seharusnya KPU bisa membuat jenis-jenis kegiatan yang diperbolehkan,  atau tidak diperbolehkan dalam kampanye tatap muka,” pungkasnya.

Baca juga: Erick Thohir: Pilkada Jangan Korbankan Masyarakat

Kendati demikian, Pasal 63 Ayat (2) mengatur peserta yang hadir paling banyak 100 orang. Peserta juga harus menerapkan protokol kesehatan, serta berkoordinasi dengan perangkat daerah di bidang kesehatan atau Satgas Penanganan Covid-19.

Dihubungi terpisah, Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menyebut pihaknya tengah menyempurnakan PKPU Nomor 4 Tahun 2017 yang mengatur kampanye pilkada. Menurutnya, pelanggar kampanye bisa diberikan peringatan tertulis dan kegiatan kampanye dapat dihentikan.

"Ini sedang kami sempurnakan, masih dalam proses. Direncanakan besok untuk harmoniasi. Mudah-mudahan segera bisa diundangkan. Di sana juga mengatur sejumlah larangan dan sanksi," jelas Dewa.(OL-11)

 

Baca Juga

dok.mi

Yusril Akhirnya Dapatkan Keadilan di Mahkamah Agung

👤Yoseph Pencawan 🕔Jumat 25 September 2020, 00:30 WIB
TERDAKWA Yusril yang divonis bersalah pada PN Mandailing Natal atas kasus pencurian, vonis tetsebut dibatalkan oleh putusan kasasi Mahkamah...
Antara/Hafidz Mubarak A

Pilkada 2020, Kapolri: Anggota Polri Harus Netral

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Kamis 24 September 2020, 23:46 WIB
Idham menuturkan seluruh anggota Polri harus tetap professional dan netral selama Pilkada Serentak 2020 yang bakal digelar di Indonesia...
Antara

Joko Hartono Tirto Dituntut Seumur Hidup

👤Tri Subarkah 🕔Kamis 24 September 2020, 21:21 WIB
Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto dituntut pidana seumur hidup dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi kasis...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya