Rabu 16 September 2020, 10:47 WIB

Mayoritas Warga Minta Pilkada 2020 Ditunda

Basuki Eka Purnama | Politik dan Hukum
Mayoritas Warga Minta Pilkada 2020 Ditunda

Dok MI
Ilustrasi Pilkada

 

PUBLIK meminta agar Pilkada Serentak 2020 ditunda di tengah situasi pandemik covid-19 dan pro dan kontra terkait diketatkannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

"Temuan survei menunjukkan publik lebih memilih opsi Pilkada Serentak 2020 ditunda di seluruh daerah, yaitu sebanyak 72,4% responden, karena khawatir kerumunan massa dalam Pilkada akan menciptakan klaster baru covid-19," kata Direktur Eksekutif Polmatrix Indonesia Dendik Rulianto dalam siaran pers, Rabu (16/9).

Sementara itu, sebanyak 12,1% responde lebih memilih Pilkada ditunda di daerah-daerah yang berstatus zona merah atau berisiko tinggi.

Baca juga: Protokol Kesehatan, Bawaslu tidak Bisa Hukum Peserta Pilkada

Sedangkan yang menginginkan Pilkada tetap dilanjutkan sesuai jadwal sebanyak 10,6%, dan sisanya 4,9% menyatakan tidak tahu/tidak jawab.

Pilkada sendiri sudah ditunda dari jadwal sebelumnya pada 9 September 2020.

Menurut Dendik, pada tahapan awal seperti pendaftaran bakal calon sudah menimbulkan kerumunan massa pendukung, apalagi nanti memasuki masa kampanye.

Pilkada 2020 digelar di 270 daerah, mencakup 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Setidaknya ada 738 pasangan calon yang bakal berlaga memperebutkan posisi kepala daerah pada 9 Desember 2020.

"Bisa dibayangkan luasnya daerah yang menggelar Pilkada dan banyaknya kontestan yang akan beradu merebut suara pemilih di tiap daerah," ujarnya.  
 
Sedikitnya 63 orang bakal calon kepala daerah diketahui positif covid-19, dan jumlahnya masih terus bertambah.

Demikian pula dengan penyelenggara pemilu, dari komisioner KPU dan KPUD, Bawaslu, hingga petugas di tingkat bawah yang terjangkit. Opsi protokol kesehatan dalam Pilkada diragukan efektivitasnya, terbukti dari banyaknya pelanggaran yang ada.

Dendik mengatakan tanpa ada Pilkada saja penyebaran covid-19 masih terus berlangsung, apalagi bila Pilkada tetap diselenggarakan.

"Dengan pola kampanye yang masih mengandalkan pengumpulan massa, virus akan lebih cepat menular. Dampaknya daerah-daerah tersebut bisa menerapkan kembali PSBB yang berujung pada hancurnya perekonomian dan penghidupan masyarakat," tutur Dendik.

Survei Polmatrix Indonesia dilakukan pada 1-10 September 2020, dengan jumlah responden 2.000 orang mewakili seluruh provinsi di Indonesia.

Metode survei dilakukan dengan menghubungi melalui sambungan telepon terhadap responden survei sejak 2019 yang dipilih secara acak. Margin of error survei sebesar 2,2% pada tingkat kepercayaan 95%. (Ant/OL-1)

Baca Juga

MI/Ardi Teristi Hardi

Amien: Partai Ummat Akan Tegakkan Keadilan & Berantas Kezaliman

👤Thomas Harming Suwarta 🕔Kamis 01 Oktober 2020, 20:37 WIB
Bahwa hanya Negara yang mampu melakukan kezaliman kolosan tetapi sebaliknya pula hanya negara yang dapat menegakan kedilan secara...
ANTARA FOTO/Harviyan Perdana Putra

Pelaksanaan Pilkada Rusak Semangat Penanganan Covid-19

👤Andhika prasetyo 🕔Kamis 01 Oktober 2020, 20:05 WIB
LIPI menilai penyelenggaraan pilkada sangat bertentangan dengan upaya mencegah penyebaran...
Ilustrasi

Ini Daftar Koruptor yang Dihadiahi Diskon Hukuman

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Kamis 01 Oktober 2020, 19:15 WIB
Data yang dihimpun dari KPK dan MA, sedikitnya 23 nama mendapat potongan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya