Rabu 16 September 2020, 05:51 WIB

Pemerintah Mulai Berlakukan Blokir IMEI Ilegal

Antara | Teknologi
Pemerintah Mulai Berlakukan Blokir IMEI Ilegal

MI/FRANSISCO CAROLIO HUTAMA GANI.
Pegawai menunjukan bukti nomor seri Imei di smart phone yang dijual di Mal Roxi Mas, Jakarta Pusat, Jumat (21/8/2020

PEMERINTAH Indonesia pada Selasa (15/9), resmi memberlakukan pengendalian International Mobile Equipment Identity/(IMEI) untuk perangkat telekomunikasi jenis handphone, komputer genggam, dan komputer tablet (HKT).Hal itu sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui IMEI, mulai 15 September 2020 pukul 22.00 WIB.
  
Kebijakan pengendalian IMEI tersebut diselenggarakan bersama Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian
Komunikasi dan Informatika dan didukung seluruh operator telekomunikasi seluler. Dalam pernyataan bersama, Selasa (15/9) malam, pemerintah mengatakan seluruh perangkat HKT yang IMEI-nya tidak terdaftar di dalam sistem Central Equipment Identity Register (CEIR) tidak akan mendapatkan layanan jaringan perangkat telekomunikasi bergerak seluler.  
  
Sejak diberlakukannya peraturan tersebut, sistem CEIR sebagai pusat pengolahan informasi IMEI telah dibangun oleh Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) untuk mengintegrasikan sistem Equipment Identity Register dari 5 operator.  Oleh karena itu, masyarakat yang akan membeli perangkat HKT terlebih
dahulu memastikan IMEI-nya tercantum pada kemasan dan perangkat HKT serta mengecek IMEI perangkatnya di <em>http://imei.kemenperin.go.id. 
  
Selanjutnya, masyarakat diminta melakukan uji coba perangkat yang akan dibeli dengan memasukkan SIM card untuk memastikan perangkat tersebut mendapatkan sinyal dari operator. Jika tidak mendapat sinyal, patut diwaspadai bahwa perangkat tersebut tidak terdaftar. Untuk pembelian secara online, pastikan bahwa penjual menjamin IMEI
perangkat sudah tervalidasi dan teregistrasi sehingga dapat digunakan.
  
Pemerintah mengatakan bahwa pedagang offline maupun online bertanggungjawab terhadap HKT yang diperdagangkan. Bagi masyarakat yang membeli HKT secara daring melalui barang kiriman atau membawa perangkat dari luar negeri atau dari Free Trade Zone melalui bandar udara dan pelabuhan, wajib mendeklarasikan, memenuhi
kewajiban perpajakan.

baca juga: Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) Raih WSIS Prizes 2020
  
Selanjutnya, mereka dapat mendaftarkan IMEI perangkat melalui https://www.beacukai.go.id/register-imei.html atau melalui Aplikasi Mobile Beacukai yang dapat diunduh melalui Play Store. Aktivasi perangkat dengan sim card Indonesia akan bisa dilakukan maksimal 2 x 24 jam.Pemerintah menegaskan bahwa pengendalian IMEI pada perangkat
telekomunikasi dilakukan dalam rangka perlindungan konsumen. (OL-3)

Baca Juga

JOHN THYS / AFP

Tesla Akan Segera Rilis Mobil Listrik Swakemudinya

👤Antara 🕔Sabtu 26 September 2020, 14:17 WIB
Selain empat sedan dan SUV, perusahaan berencana untuk menjual truk listrik bertajuk Cybertruck, yang diklaim telah dipesan sebanyak 500...
AFP/Jorge Guerrero

Radiasi Bulan Lebih Berbahaya daripada ISS

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 26 September 2020, 05:45 WIB
Radiasi tersebut dapat menyebabkan sejumlah penyakit, mulai dari katarak hingga kanker dan penyakit...
AFP/Handout Apple

IPhone SE 2020 sudah Dapat Dipesan

👤mediaindonesia.com 🕔Jumat 25 September 2020, 22:05 WIB
IPhone SE generasi kedua mengusung layar Retina HD sebesar 4,7...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya