Rabu 16 September 2020, 05:32 WIB

Krisis Pejabat Kepala Daerah Alasan Pilkada,Hadar Gumay: Kuno

Anggitondi Martaon | Politik dan Hukum
Krisis Pejabat Kepala Daerah Alasan Pilkada,Hadar Gumay: Kuno

MI/Pius Erlangga
Peneliti senior Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), Hadar Nafis Gumay saat jadi narasumber webinar.

 

ALASAN pemerintah tidak ingin menunda Pilkada 2020 karena banyak jabatan kepala daerah habis pada 2021 dikritik Hadar Nafis Gumay. Alasan tersebut disebut kuno.

"Sangat kuno. Sederhana saja respon saya. Jadi Anda (pengambil kebijakan) lebih mementingkan urusan pergantian itu daripada nyawa publik? Itu saja," kata peneliti senior Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), Hadar Nafis Gumay kepada Medcom.id, Selasa (15/9).

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2012-2017 itu menyebutkan, dalam Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, bahkan pengambil kebijakan sudah merencanakan bakal ada kekosongan jabatan kepala daerah di sejumlah daerah. Sebab, Pilkada 2022 dan 2023 ditiadakan. Dalam UU yang kemudian diubah melalu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 itu, pemilihan akan dilangsungkan pada November 2024. Kekosongan kepala daerah bahkan
berlangsung selama dua atau satu tahun.

"Hampir 2 tahun dan itu banyak daerah. Jadi dia (pengambil kebijakan) sudah mengaturnya di UU sekarang kok" ungkap dia.

Dia mengaku heran dengan pengambil kebijakan yang tidak mau menunda Pilkada karena alasan pandemi. Padahal, penundaan sangat dibutuhkan, mulai perubahan regulasi hingga persiapan. Dia menyebutkan, setidaknya dibutuhkan waktu tiga hingga empat bulan waktu persiapan penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi. Kekosongan jabatan
kepala daerah tidak akan berlangsung lama seperti peniadaan Pilkada 2022 dan 2023. Pemerintah cukup menunjuk pejabat pelaksana untuk mengisi kekosongan.

"Dan pengisian seperti itu sudah ada di UU juga. Jadi tidak perlu juga kita khawatir," ujar dia.

baca juga: Protokol Kesehatan, Bawaslu tidak Bisa Hukum Peserta Pilkada

Sebelumnya, Pemerintah kukuh menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (Pilkada ) serentak pada 9 Desember 2020. Padahal, tingkat penyebaran virus korona meningkat
jelang kampanye dan pemungutan suara.

"Meski ada yang mengusulkan sampai hari ini supaya ditunda, pemerintah sudah menyatakan (pilkada) tidak akan ditunda," kata Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam konferensi pers virtual Memastikan Pilkada Sehat: Menjauhkan Covid-19 & Korupsi Jumat (11/9). (OL-3)


 

Baca Juga

ANTARA

Isu Kebangkitan PKI Pakai Indikator yang Keliru

👤Sri Utami 🕔Selasa 29 September 2020, 20:55 WIB
KAMI menyebut salah satu indikasi adanya kebangkitan komunis adalah adanya...
IST

Isu Komunis Sengaja Digulirkan

👤Sri Utami 🕔Selasa 29 September 2020, 20:30 WIB
Perlu peraturan yang tegas sebagai acuan tentang narasi yang bisa ditelorir atau...
Antara/Rosa Panggabean

Marak Diskon Hukuman Koruptor, Komitmen Hakim Agung Dipertanyakan

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Selasa 29 September 2020, 20:15 WIB
Selepas pensiunnya hakim agung Artidjo Alkostar, MA dinilai seolah tak memiliki sosok yang disegani dan berkomitmen pada agenda...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya