Selasa 15 September 2020, 17:15 WIB

Protokol Kesehatan, Bawaslu tidak Bisa Hukum Peserta Pilkada

Indriyani Astuti | Politik dan Hukum
Protokol Kesehatan, Bawaslu tidak Bisa Hukum Peserta Pilkada

Ilustrasi
Pilkada

 

KOMISIONER Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Divisi Penindakan Ratna Dewi Petalolo mengatakan peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No.6/2020 tentang Pemilihan Kepala Daerah Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), belum mengatur sanksi administrasi terhadap pelanggaran protokol kesehatan selama tahapan pilkada. Sehingga, imbuhnya, Bawaslu tidak bisa menghukum peserta pilkada tanpa aturan karena hal itu bertentangan dengan legalitas.

"Khusus protokol kesehatan sanksinya belum diatur secara tegas dalam PKPU, output-nya (hasilnya) sebatas rekomendasi menjadi kewenangan KPU untuk memberikan sanksi," ungkap Dewi dalam webinar terkait evaluasi penerapan protokol kesehatan penyelenggaran pilkada yang diselenggarkaan Jakarta, Selasa (15/9).

Baca juga : KPU dan Pemerintah Bersikeras Gelar Pilkada

Pada masa pendaftaran calon kepala daerah yang berlangsung 4-6 September 2020, Dewi menuturkan Bawaslu menemukan sejumlah dugaan pelanggaran administrasi seperti di Provinsi Sumatera Utara, salah satu calon kepala daerah mendaftarkan diri ke KPU setempat, padahal dirinya sudah dinyatakan positif terpapar Covid-19. Bawaslu mencatat terdapat 243 dugaan pelanggaran protokol kesehatan dan 60 kepala daerah dinyatakan positif terpapar virus Covid-19 dari hasil tes usap mandiri. Bawaslu, imbuhnya, akan menindaklanjuti dugaan pelanggaran tersebut sesuai PKPU No.6/2020.

"Bawaslu akan melihat pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon kepala daerah dengan penanganan pelanggaran  pemilihan atau bukan pelanggaran pemilihan. Kalau bukan pelanggaran pemilihan, akan diteruskan pada lembaga yang berwenang (KPU)," terang Dewi.

Sedangkan, untuk penerapan sanksi pidana bagi pelanggar protokol kesehatan di luar pelanggaran pemilihan, Dewi mengatakan hal itu dimungkinkan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Subdirektorat Tindak Pidana Umum Badan Reserse dan Kriminal Polri Agus Hermawan menyampaikan apabila terjadi pelanggaran protokol kesehatan selama proses pilkada, KPU setempat dan pemerintah daerah dapat mengambil langkah-langkah tegas. Sedangkan aparat, dapat melakukah pembubaran kegiatan pilkada seperti kampanye yang melibatkan banyak massa, apabila peringatan tidak diindahkan. (OL-2)

 

Baca Juga

Kemenkes RI/Satgas Penanganan Covid-19/Tim Riset MI-NRC

Isolasi bagi OTG mulai Masif

👤Insi nantika Jelita 🕔Kamis 01 Oktober 2020, 04:13 WIB
Karantina bagi penderita covid-19 tanpa gejala kini bukan hanya dilakukan di rumah sakit, tetapi juga hotel dan Islamic...
dok kejagung

Buron 5 Tahun, Pemalsu Merek Ditangkap Kejagung

👤Aries Wijaksena 🕔Rabu 30 September 2020, 21:50 WIB
Asmadi merupakan buronan terpidana kasus pemalsuan merek produk antena...
Antara

Duh! MA Korting Vonis Anas Jadi 8 Tahun

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Rabu 30 September 2020, 20:59 WIB
Mahkamah Agung atau mal, kok doyan kasih...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya