Senin 14 September 2020, 14:57 WIB

RUU Cipta Kerja Bentuk Kepastian Hukum Dalam Berusaha

RO/Micom | Ekonomi
RUU Cipta Kerja Bentuk Kepastian Hukum Dalam Berusaha

Istimewa
Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Bandung Aldrin Herwany.

 

KETUA Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Bandung Aldrin Herwany berharap agar Omnibus Law RUU Ciptaker bisa disahkan tahun ini. Hal ini, ujar dia, berkaitan dengan kepastian hukum dalam berusaha.

Indonesia, kata dia, tidak boleh kalah dari negara tetangga untuk menarik investor asing. Selama pandemi Covid-19 ini, investor tentu mencari negara yang aman dari sisi kesehatan dan hukum ketika menaruh modal.

"Posisi Indonesia untuk penanganan Covid-19 saja sudah kalah sama Vietnam. Bahkan, dengan Thailand juga jauh tertinggal. Malaysia sekarang sudah menyalip. Artinya rebutan kue untuk investasi di dunia ini, orang akan melihat, investor akan melihat, mana yang aman," beber dia.

Aldrin yakin UU Cipta kerja dapat menjadi salah satu solusi bagi Indonesia menghadapi resesi. 

Selain itu menurut Aldrin, Omnibus Law Rancangan Undang-undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) juga berpihak kepada para calon buruh, seperti pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan pelajar yang baru lulus setelah menyelesaikan studi.

Sebab, kata dia, Omnibus Law RUU Ciptaker berpotensi menghasilkan banyak lapangan kerja setelah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah.

"Dalam sebuah kebijakan, yang dilihat manfaat dan mudaratnya. Kalau dia (RUU Ciptaker, red) bisa menyerap tenaga kerja yang banyak, kenapa enggak. Gitu, kan," kata Aldrin saat dihubungi awak media, Senin (14/9).

Namun, kata dia, keberpihakan Omnibus Law RUU Ciptaker ke para calon buruh ini tidak dipandang jernih beberapa kelompok. Kemudian menarasikan aturan itu buruk secara keseluruhan.

Kelompok itu, kata Aldrin, lantas melayangkan aksi menolak Omnibus Law RUU Ciptaker. Jika pun terdapat keberatan, ujar dia, sebaiknya melakukan revisi atas satu atau dua pasal, tanpa menarasikan tolak Omnibus Law RUU Ciptaker.

"Kalau dia mau diakomodir, kan, bisa direvisi satu atau dua pasal. Tanpa harus digeneralisir semuanya jelek. Enggak begitu juga. Seolah Omnibus Law tidak berpihak ke buruh, padahal yang dibela adalah calon buruh. Bukan buruh, calon buruh yang banyak ter-PHK," beber Ekonom Universitas Padjadjaran itu.

Saat ini, kata dia, orang yang terkena PHK dan pelajar yang lulus studi sangat membutuhkan pekerjaan. Terlebih lagi, situasi perekonomian sedang tidak menentu sebagai imbas pandemi Covid-19.

"Orang sekarang kalau sudah dapat kerja, kan, alhamdulillah. Orang butuh makan, menyekolahkan anak. Kalau mau revisi, revisi saja perpasal. Jangan digeneralisir seolah tidak berpihak, tidak juga. Calon buruh ini yang sebenarnya orang lupa," beber dia. (J-1) 

Baca Juga

Dok. Kerastase

Kerastase Chronologiste Cegah Rambut Menua Dini

👤MI 🕔Jumat 02 Oktober 2020, 02:35 WIB
BERDASARKAN riset internal, saat ini 42% wanita generasi milenial usia 25-34 tahun sudah memiliki kekhawatiran akan penuaan...
Dok. Modena

Modena Manjakan Pelanggan dengan Desain Sendiri

👤Gana Buana 🕔Jumat 02 Oktober 2020, 02:10 WIB
DESAIN produk rumah tangga menawan tentu menjadi idaman setiap...
Antara/Indrianto Eko Suwarso

Sediakan Hunian Bagi MBR, Apartemen Transit Disiapkan

👤Ghani Nurcahyadi 🕔Kamis 01 Oktober 2020, 23:11 WIB
Hunian vertikal menjadi salah satu solusi dari keterbatasan lahan membangun hunian dan terus melonjaknya harga rumah tapak di kawasan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya