Minggu 13 September 2020, 04:31 WIB

Pengusaha Ingin Dialog dengan DKI

Iam/E-1 | Megapolitan
Pengusaha Ingin Dialog dengan DKI

Medcom/Ilham Wibowo
Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy N Mandey

 

KALANGAN pelaku usaha menginginkan berdialog dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sehubungan dengan rencana penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang lebih ketat besok.

Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Roy N Mandey, menyebutkan pihaknya telah berkirim surat kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk melakukan dialog. Namun, hingga kini permintaan itu belum ditanggapi orang nomor satu di DKI tersebut.

“Sudah kita kirimkan setelah ada pengumuman PSBB ketat. Sayangnya, pelaku usaha melalui asosiasi sampai saat ini belum diajak bicara untuk harapan dan solusi bersama,” kata Roy saat dihubungi, kemarin.

Untuk diketahui, sebelum pemberitahuan penarikan rem darurat tersebut, Anies tidak melakukan dialog atau pemberitahuan apa pun kepada asosiasi. Karena tidak kunjung adanya balasan ajakan dialog, Aprindo kini merasa dipaksa untuk menerima kebijakan PSBB ketat tersebut.

“Kita pelaku usaha diposisikan hanya harus nrimo saja. Padahal, kita retail modern dan mal hadir untuk kebutuhan pokok pangan dan nonpangan serta kebutuhan sehari-hari masyarakat,” ujar Roy.

Menurutnya, mal dan retail modern telah bekerja sama dengan baik dalam menjalankan prosedur tetap (protap) covid-19 secara ketat dan terukur.

Oleh karenanya, Aprindo meminta agar retail modern dan mal diberikan izin tetap buka terkait dengan upaya memenuhi kebutuhan masyarakat.

Di sisi lain, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menilai kebijakan- kebijakan Gubernur DKI memberlakukan kembali PSBB terlalu tergesa-gesa.

Keputusan itu juga dinilai tidak memikirkan dampak bagi pelaku usaha dan masyarakat yang perlahan mulai bangkit dan kini tenggelam lagi karena adanya PSBB.

Seharusnya, Pemprov DKI Jakarta memilih untuk mendisiplinkan orang guna melaksanakan protokol kesehatan. Itu karena PSBB justru akan berdampak negatif bagi masyarakat, seperti kehilangan pekerjaan, di-PHK, atau dirumahkan sehingga risikonya sangat besar.

“Poin saya jika PSBB saja dan tidak ada tindakan preventif, itu percuma. Mau dibuat 1.000 kali PSBB hasilnya akan tetap sama,” tandasnya. (Iam/E-1)

Baca Juga

Antara/Aprilio Akbar

Ketua DPRD Bahas Pengawasan PSBB dengan Polda dan Kodam

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Kamis 24 September 2020, 23:55 WIB
Dalam silaturahmi tersebut dirinya juga mengkoordinasikan mengenai penegakan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Ibukota yang...
Antara

LBP Beri Lampu Hijau Perpanjangan PSBB Jakarta

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Kamis 24 September 2020, 23:35 WIB
MENTERI Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan (LBP) disebut sudah memberikan lampu hijau atas perpanjangan...
Antara/Galih Pradipta

Musim Hujan Waspadai Lahirnya Klaster Pengungsian

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Kamis 24 September 2020, 22:53 WIB
"Semua penyakit ini dapat menurunkan imunitas sehingga masyarakat menjadi rentan tertular...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya