Sabtu 12 September 2020, 14:37 WIB

ICW: KPK Sekedar Pencitraan dalam Kasus Joko Tjandra

Tri Subarkah | Politik dan Hukum
ICW: KPK Sekedar Pencitraan dalam Kasus Joko Tjandra

MI/FRANSISCO CAROLIO HUTAMA GANI.
Jaksa Pinangki

 

INDONESIA Corruption Watch menilai Komisi Pemberantasan Korupsi lambat dan tidak berani mengambil alih seluruh penanganan perkara yang melibatkan terpidana kasus hak tagih (cassie) Bank Bali Joko S Tjandra.

Saat ini, penanganan perkara terhadap Joko Tjandra dilakukan oleh Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung. Sementara Bareskrim menangani kasus surat jalan palsu dan pengapusan red notice di Interpol, Kejagung mengusut dugaan gratifikasi yang dilakukan Joko Tjandra terhadap Jaksa Pinangki Sirna Malasari.

Kejagung sendiri telah mengundang KPK bersama institusi penegak hukum lainnya untuk menghadiri gelar perkara bersama pada Selasa (8/9). Teranyar pada Jumat (11/9) kemarin, giliran KPK yang melakukan gelar perkara dengan mengundang Bareskrim dan Kejagung.

Dari dua gelar perkara tersebut, KPK belum memberikan sinyal bahwa pihaknya akan mengambil alih perkara yang ditangani Bareskrim maupun Kejagung.

"Gelar perkara terkesan hanya dijadikan ajang pencitraan bagi KPK agar terlihat seolah-olah serius menanggapi perkara Joko Tjandra," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana kepada mediaindonesia.com, Sabtu (12/9).

"Publik berharap besar bahwa hasil akhir dari gelar perkara tersebut menyimpulkan bahwa KPK mengambil alih seluruh penanganan perkara yang ada di Kejaksaan Agung dan Kepolisian," sambungnya.

Terpisah, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah mengatakan pihaknya belum menemukan aktor intelektual lain dalam perkara yang ditangani Kejagung. Menurutnya, Joko Tjandra lah aktor intelektual dalam kasus tersebut.

"Sementara ini aja, Joko Tjandra, yang memang berniat keras untuk pulang ke Indonesia, kan cari jalan. Cari jalan awalnya ketemulah Pinangki, kan fatwa (Mahkamah Agung), jadi aktor intlektual ya di situ," ujar Febrie.

Selain Joko Tjandra dan Pinangki, Kejagung telah menetapkan mantan politisi Partai NasDem Andi Irfan Jaya sebagai tersangka. Pinangki diduga menerima uang sebesar US$500 ribu dari Joko Tjandra untuk pengurusan fatwa di Mahkamah Agung. Dalam hal ini, Andi Irfan diduga menjadi perantara suap tersebut. (OL-4)

Baca Juga

WHO/Satgas Covid-19/Tim Riset MI-NRC

Dengan 3M, Libur Panjang Tetap Aman

👤Ruta Suryana 🕔Minggu 25 Oktober 2020, 05:50 WIB
Tidak mudah membendung warga mengisi liburan di luar rumah. Gubernur Bali memilih mengawasi lebih ketat objek...
DOK METRO TV

Anak Muda Berperan Besar Satukan Indonesia

👤Gan/S3-25 🕔Minggu 25 Oktober 2020, 05:34 WIB
Mentalnya pemuda ini harus dibangun sehingga sama-sama memiliki rasa toleransi, saling menghargai perbedaan agama, suku, ras, serta budaya,...
DOK KEMENHAN

Safari Menhan Prabowo Disebut Jajaki Beli Eurofighter

👤Cah/P-2 🕔Minggu 25 Oktober 2020, 05:24 WIB
Tiga negara yang dikunjungi Prabowo memiliki produk pesawat tempur, yakni Amerika Serikat dengan pesawat siluman F-35, Prancis lewat...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya