Jumat 11 September 2020, 19:54 WIB

Ada Aktor Baru dalam Perkara Pinangki, Kejagung Cari Keberadaannya

Tri Subarkah | Politik dan Hukum
Ada Aktor Baru dalam Perkara Pinangki, Kejagung Cari Keberadaannya

Antara/Galih Pradipta
jaksa Piangki usai diperiksa oleh Kejaksaan Agung

 

DIREKTUR Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febrie Ardiansyah menyebut satu inisial baru yang terlibat dalam perkara kasus gratifikasi Jaksa Pinangki Sirna Malasari dari Joko Tjandra.

Orang tersebut berinisial DK. Hal itu diungkap Febrie saat ditanya keterlibatan beberapa nama yang diduga sering disebut oleh Pinangki, Joko Tjandra, serta mantan pengacara Joko Tjandra, Anita Kolopaking, dalam rencana pengurusan fatwa di Mahkamah Agung.

Informasi tersebut pertama kali disampaikan oleh koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI). Setidaknya, ada lima inisial yang disebut oleh Boyamin, yakni T, DK, BR, HA, dan SHD.

Menanggapi hal tersebut, Febrie mengatakan pihaknya sedang mencari orang yang berinisial DK. Sedangkan empat orang lainnya belum masuk dalam penyelidikan Kejagung.

"Yang lain belum ada, baru DK yang kita cari," kata Febrie di Jakarta, Jumat (11/9).

Baca juga : Penerima Uang dari Jaksa Pinangki Bisa Dijerat TPPU

Sebelumnya, Boyamin meminta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mendalami kabar tersebut. Ha itu disampaikan Boyamin dalam rangka penyampaian matero bahan supervisi yang dilakukan KPK terhadap penyidikan Bareskrim dan Kejagung.

"KPK perlu mendalami berbagai inisial nama yang diduga sering disebut PSM (Pinangki), ADK (Anita), dan JST (Joko Tjandra) dalam rencana pengurusan fatwa, yaitu T, DK, BR, HA, dan SHD," ujar Boyamin.

Dalam kaitannya dengan Joko Tjandra, Kejagung menangani perkara dugaan gratifikasi yang dilakukan kepada Pinangki. Sejauh ini, Kejagung telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni Joko Tjandra, Pinangki, serta mantan politisi partai NasDem Andi Irfan Jaya yang diduga menjadi perantara suap.

Pinangki diduga menerima uang dari Joko Tjandra sebesar US$500 ribu atau sekitar Rp7 miliar. Uang itu rencananya akan digunakan untuk mengurus fatwa ke MA, sehingga Joko Tjandra tidak perlu menjalani hukuman dua tahun penjara yang sebelumnya dijatuhkan MA pada 2009 karena kasus hak tagih Bank Bali. (OL-7)

Baca Juga

Antara/Muhammad Iqbal

DPR Optimistis Target Partisipasi Pemilih Pilkada 2020 Tercapai

👤Putra Ananda 🕔Rabu 21 Oktober 2020, 17:33 WIB
Tingginya partisipasi pemilih dapat menjadi salah satu indikator kualitas pelaksanaan...
DOk. Sekretariat Pers Presiden Ri

Wakil Ketua DPR : Kunjungan PM Jepang bukan Kunjungan Biasa

👤M. Ilham Ramadhan Avisena 🕔Rabu 21 Oktober 2020, 17:03 WIB
Kunjungan itu memberi sinyal kepada pemerintah, agar tidak melupakan peran strategis Jepang membangun harmoni geopolitik dan ekonomi dunia...
Antara

Usut Penyebab Kebakaran Kejagung, Penyidik Gelar Ekspos

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Rabu 21 Oktober 2020, 16:33 WIB
"Sore ini pukul 15.30 WIB sesuai rencana, penyidik ekspos di depan jaksa peneliti di Kejagung," ujar Karopenmas Divisi Humas...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya