Rabu 09 September 2020, 17:11 WIB

59 Negara Blokir WNI, Komisi IX: Penanganan Covid-19 Belum Baik

Atalya Puspa | Humaniora
59 Negara Blokir WNI, Komisi IX: Penanganan Covid-19 Belum Baik

MI/RAMDANI
Ilustrasi Warga Negara Indonesia

 

BERDASARKAN laporan Kementerian Luar Negeri RI, 59 negara menutup pintu bagi masuknya WN Indonesia terkait tingginya angka Covid-19 di Indonesia. Malaysia menjadi salah satu negara yang melarang masuknya WN Indonesia.

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati mengatakan larangan 59 negara terhadap masuknya WNI dengan parameter kasus Covid-19 mengindikasikan penanganan Covid-19 di Tanah Air masih belum berjalan baik.

Baca juga: Tutup Usia, Jakob Oetama Trending Topic di Twitter

Ia menyebut Indonesia jelas dirugikan dengan larangan 59 negara bagi masuknya WNI. Kemenlu juga melaporkan berbagai upaya untuk melobi negara-negara yang melarang masuknya WNI.

"Kebijakan 59 negara tersebut mengonfirmasi pendekatan penanganan Covid-19 di Indonesia belum pas. Berbagai lobi juga akan sia-sia kecuali satu hal dilakukan, menurunkan angka konfirmasi positif Covid-19. Tidak ada jalan lain," terang Mufida dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (9/9).

Mufida menyebut, untuk menurunkan angka konfirmasi positif Covid-19, menurutnya pemerintah wajib menomorsatukan kepentingan kesehatan di atas kepentingan lain.

"Sekarang secara ekonomi kita berada di jurang resesi, secara kesehatan angka konfirmasi positif dan kematian akibat Covid-19 terus melambung. Bahkan dalam pekan-pekan terakhir angka konfirmasi positif dalam sehari terus memecahkan rekor di atas 3 ribu kasus," terangnya.

Mufida meminta agar kebijakan testing dan tracing secara massif terus dilanjutkan. Ketimpangan rasio tes PCR antara provinsi satu dengan provinsi yang lainnya harus dikurangi. Setelah tes massif digalakkan, pemerintah perlu memperbanyak sarana isolasi mandiri bagi orang terkonfirmasi positif tanpa gejala.

"Sekarang OTG dengan klaster keluarga mulai dominan, tetapi sarana untuk isolasi mandiri belum tersedia secara merata di daerah-daerah. Agar ekonomi juga tetap berjalan, lakukan testing massif, telusuri dan pisahkan yang terkonfirmasi positif. Tentu ini semua menjadi kewajiban pemerintah pusat dan daerah untuk menyediakan sarana yang memadai," ungkap dia.

Baca juga: Puan Berharap STIN Lahirkan Intelijen Berkelas Dunia

Mufida menyebut pemerintah juga perlu mempertimbangkan kembali kebijakan PSBB yang ketat di beberapa wilayah. Ia menyebut, saat ini pemerintah perlu menginjak rem setelah melonggarkan aktivitas masyarakat dan transportasi antarwilayah saat kampanye new normal.

"Sekarang ada jargon umum asal memakai protokol kesehatan"semua agenda diperbolehkan. Tapi fakta di lapangan tidak ketat memberlakukan protokol kesehatan. Pemerintah perlu menginjak rem terutama di provinsi-provinsi penyumbang kasus konfirmasi terbesar Covid-19," papar Mufida. (OL-6)

Baca Juga

MI/Mohamad irfan

Pengamat UGM: Evaluasi Tahapan Pilkada

👤Atikah Ishmah Winahyu 🕔Jumat 18 September 2020, 17:15 WIB
Evaluasi yang dimaksud bukan hanya sekedar bersifat administratif, tetapi juga mengukur seberapa taat proses penyelenggaraan Pilkada...
MI/Fransisco Carolio

Efektivitas Perlindungan Masker Scuba Hanya Sampai 5%

👤Atikah Ishmah Winahyu 🕔Jumat 18 September 2020, 17:13 WIB
Masyarakat diimbau memakai masker kain tiga lapis dengan efektivitas penyaringan partikel hingga 70%. Masker scuba dinilai tidak...
Ist

Kurangi Dampak Pandemi, Anak Yatim dan Duafa Dapat Bantuan Sembako

👤mediaindonesia.com 🕔Jumat 18 September 2020, 17:03 WIB
Bersamaan dengan pandemi Covid-19, bantuan sembako dari kegiatan employee voluntering tersebut diharapkan bisa mengurangi beban ana-anak...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya