Rabu 09 September 2020, 11:12 WIB

Petahana Jangan Gunakan APBD Untuk Kampanye

Hijrah Ibrahim | Nusantara
Petahana Jangan Gunakan APBD Untuk Kampanye

MI/Hijrah Ibrahim
Ketua Bawaslu Maluku Utara Muksin Amrin

 

BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi  Maluku Utara kembali mengingatkan Gubernur, Bupati Wali Kota agar tidak menggunakan program kegiatan yang sumber pendananya dari APBD dalam rangka Pemilihan Kepala daerah 2020. Bawaslu juga mengingatkan kepada kepala daerah untuk tidak melakukan penggantian jabatan di kecualikan ayltas izin Menteri Dalam Negeri (Mendagri)

Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara, Muksin Amrin menegaskan larangan tersebut bukan hanya ditujukan kepada calon petahana, namun juga ditujukan kepada Gubernur, Bupati Wali Kota yang tidak ikut sebagai peserta pemilihan.

"Apabila kedapatan dan terbukti, bagi petahana akan didiskualifikasi sebagai calon. Sementara yang bukan petahana akan dikenai sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan," ungkap Muksin, Selasa (8/9).

baca juga: Dua dari 34 Bapaslon Pilkada Serentak 2020 di Riau Positif Korona

Sementara bakal calon non petahana diingatkan untuk mematuhi perundang-undangan dengan tidak melakukan praktek politik uang karena sanksi hukumnya abisa dipenjara dan denda maksimal Rp1 miliar. Untuk calon petahana dilarang melibatkan ASN dalam kampanye.

"Bagi para pejabat ASN, eselon I sampai III, lurah, camat agar tidak membuat keputusan yang menguntungkan dan merugikan pasangan calon tertentu. Ancamannya hukuman 6 bulan penjara," jelasnya. (OL-3)
 

Baca Juga

DOK MI

NasDem dan Golkar akan Ajukan Angket Anggaran Kota Makassar

👤Lina Herlina 🕔Kamis 01 Oktober 2020, 17:49 WIB
Pemkot Makassar dalam berkas dokumen kebijakan umum perubahan APBD dan prioritas plafon anggaran sementara perubahan, tidak sama sekali...
DOK MI

Pemkot Cirebon belum Akan Terapkan Jam Malam

👤Nurul Hidayah 🕔Kamis 01 Oktober 2020, 17:33 WIB
Pemkot Cirebon akan mengambil sejumlah langkah demi memutus penyebaran covid-19 di Kota Cirebon namun belum akan menerapkan jam...
MI/Yose Hendra

Penyebaran Korona di Sumbar masih Tinggi

👤Yose Hendra 🕔Kamis 01 Oktober 2020, 17:28 WIB
Terdapat denda Rp250 ribu atau kurungan penjara selama dua hari bagi pelanggar yang tidak menggunakan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya