Rabu 09 September 2020, 03:00 WIB

Membangun Literasi Politik Anak lewat Pilkada Serentak

Seto Mulyadi Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), Dosen Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma | Opini
Membangun Literasi Politik Anak lewat Pilkada Serentak

MI/MOHAMAD IRFAN
Seto Mulyadi Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), Dosen Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma

ADEGAN 'indah' calon kepala daerah menggendong anak-anak kecil tampaknya tidak akan dapat kita jumpai pada kontestasi pilkada tahun ini. Penyebabnya, apa lagi kalau bukan pandemi covid-19. Protokol kesehatan melarang siapa pun mengadakan kegiatan yang mendatangkan kerumunan.

Saya, sebagaimana saya tuangkan pada tulisan-tulisan lain yang bertema anak dan politik, tidak serta-merta melarang perlibatan anak dalam politik. Menurut saya, justru anak perlu diedukasi agar dapat melek politik. Namun, yang dilarang, sebagaimana eksplisit dinyatakan dalam UU Perlindungan Anak, yakni penyalahgunaan anak dalam politik.

Mendatangkan anak-anak sedemikian rupa sehingga terjadi kerumunan di musim pandemi ini dapat ditafsirkan sebagai bentuk penyalahgunaan anak tersebut. Inilah yang saya tentang. Melarang anak serta-merta dari dunia politik ialah pilihan berisiko tinggi yang patut dihindari. Kelahiran, masa kini, dan masa depan negara Indonesia sama sekali tidak terlepas dari politik.

Orang-orang dewasa tidak sepatutnya membingkai politik sebagai barang berbahaya bagi anak. Tak bijak manakala anak-anak diarahkan untuk antipolitik. By default, politik ialah salah satu pilar penting dalam proses pembangun peradaban.

 

Subjek politik

Dalam konteks politik, anak dapat berperan sebagai subjek politik. Inilah yang coba kami realisasikan melalui Kongres Anak Indonesia. Anak juga dapat berkedudukan sebagai objek politik, yakni bagaimana para pembuat kebijakan membuat aneka macam ketentuan, yang justru ditujukan untuk melindungi kepentingan anak dan hak-hak mereka.

Terkait anak sebagai subjek, studi Patterson dan Bigler (2019) menjadi cermin. Bahwa, anak-anak ternyata juga memiliki ketertarikan pada politik meski mereka seringkali menerima informasi yang tidak tepat tentang politik.

Penandanya, pertama, anak-anak memiliki pengetahuan yang cukup baik tentang pesta demokrasi. Kedua, tidak sebatas berpengetahuan, anak-anak pun membangun pandangan tentang seluk-beluk politik. Ketiga, keluarga dan masyarakat memengaruhi sikap anak terhadap politik. Keempat, bersebelahan dengan tiga butir di atas, anak-anak--sayangnya--juga mengalami kesenjangan informasi.

Politik, bagi anak, juga bukan semata-mata persoalan kognitif. Ia juga menyangkut masalah afektif. Bahwa, anak-anak pun dapat merasa stres dan khawatir akan dinamika politik (Caporino, 2020).

Manakala sisi afeksi itu tidak terkelola dengan baik, terdapat alasan bahwa suasana batiniah yang gelisah itu akan berdampak buruk terhadap kesehatan jiwa anak-anak.

Penelitian-penelitian di atas dilakukan di Amerika Serikat. Namun, dugaan saya, boleh jadi keadaan serupa juga cepat atau lambat akan dapat dijumpai di sini.

Berlalu lalangnya narasi-narasi politik di media sosial dan aplikasi komunikasi berbasis ponsel memungkinkan anak-anak Indonesia hari ini mengalami kematangan psikologis lebih cepat untuk ikut berpolitik.

Karena itulah, anak-anak pun patut dilindungi dari--katakanlah--politik racun jyang diproduksi oleh para individu yang tidak bertanggung jawab. Pesan-pesan yang mengganggu itulah yang membuat masyarakat, terlebih anak-anak, berisiko gagal memiliki pemahaman lurus tentang berbagai urusan terkait kehidupan berbangsa.

Menyebarnya virus korona memang menutup peluang bagi mobilisasi aksi massa. Panggung-panggung politik yang seringkali miskin dari nilai edukatif juga tidak akan dibangun. Pada satu sisi, hal itu akan menekan risiko anak-anak mengalami misinformasi. Namun, pada sisi lain, muncul pertanyaan: bagaimana perhelatan pilkada bisa menjelma sebagai media pembelajaran politik bagi anak-anak di seluruh Tanah Air?

Ruang bagi pengerahan massa sesungguhnya tetap dapat berlangsung di masa wabah penyakit. Bedanya, tidak perlu di lapangan terbuka, massa tersebut tetap dapat dikumpulkan di dalam dunia virtual. Terkondisinya masyarakat dan anak-anak untuk berinteraksi secara daring sejak beberapa bulan ini, sangat mungkin membuat mereka lebih siap untuk mendapatkan pengetahuan secara jarak jauh. Inilah peluang yang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh para kontestan pilkada, yakni berkampanye di hadapan anak-anak (siswa) selaku pemirsa eksklusifnya.

Sekolah, dengan porsi berimbang, dapat memberikan penugasan kepada siswa untuk berinteraksi melalui aplikasi komunikasi berbasis jaringan dengan seluruh calon kepala daerah di wilayah masing-masing.

Dengan format penugasan, diharapkan literasi politik siswa dapat terbangun lebih terarah, melalui pendekatan sedemikian rupa. Ini jauh lebih ramah anak, dibanding, sekali lagi,format konvensional yang cenderung membuat anak terpapar polusi, kehujanan, maupun kepanasan.

 

Hak partisipasi anak

Model kampanye politik semacam demikian juga lebih potensial bagi terpenuhinya hak partisipasi anak, sebagaimana tercantum dalam UU Perlindungan Anak. UU dimaksud menyebut bahwa anak berhak didengar pendapatnya, sesuai tingkat kematangan maupun kecerdasannya. Fitur obrolan pada aplikasi komunikasi berbasis jaringan sangat memungkinkan bagi seluruh siswa, untuk meramaikan sesi kampanye dengan gagasan-gagasan mereka secara bernas namun tetap santun.

Kebanyakan siswa yang mengikuti kampanye daring itu memang bukan pemilik hak suara yang akan memilih kandidat kepala daerah pada hari pencoblosan. Namun, itu bukan masalah. Dengan tumpah ruahnya perspektif anak-anak di ruang kampanye daring, diharapkan kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh para kepala daerah terpilih nantinya juga akan lebih sarat akan keberpihakan pada kepentingan terbaik anak.

Pijakan paling fundamental untuk merealisasikan hal di atas, menurut saya, ialah bagaimana seluruh pemangku kepentingan memiliki persepsi yang sama untuk menjadikan kontestasi politik di seluruh tanah air sebagai aktivitas yang tidak diasingkan sama sekali dari program belajar mengajar sekolah. Inilah filosofi baru yang patut dibangun sejak sekarang.

Jadi, bukan lagi menjauhkan anak-anak dari dinamika politik lima tahunan. Namun, perhelatan pesta demokrasi yang berlangsung serentak di hampir seluruh provinsi dan kabupaten kota justru dapat dimanfaatkan sebagai konten belajar-mengajar formal.

Diharapkan, begitu diantarkan ke hadapan siswa, pilkada tidak secara sempit dikemas sekadar sebagai persoalan menang-kalah semata, tetapi dapat dimanfaatkan sebagai puncak kaderisasi pemimpin lokal, sekaligus, titik awal bagi pembangunan lokal. Inilah esensi utama pendidikan kewiraan yang patut digerakkan secara serius bagi anak-anak kita, sejak mereka masih duduk di bangku sekolah. Semoga.

Baca Juga

Dok. Pribadi

Misteri Harta Karun Soekarno

👤Guntur Soekarno Pengamat Sosial 🕔Sabtu 26 September 2020, 03:05 WIB
Terdiri dari benda-benda tak bergerak seperti tanah, rumah, dan logam mulia berupa batangan emas yang berton-ton beratnya disimpan di...
MI/PERMANA

Hari Kontrasepsi Sedunia 2020 Perlu Perubahan Pola Pikir

👤Sudibyo Alimoeso Ketua Umum Ikatan Praktisi dan Ahli Demografi Indonesia (IPADI) 🕔Sabtu 26 September 2020, 03:00 WIB
MESKIPUN Indonesia penyumbang pemakai kontrasepsi terbanyak di dunia, banyak yang tidak tahu bahwa setiap 26 September secara global...
Medcom.id/Annisa Ayu Artanti

Menyoal Kebijakan Sosialisasi Wabah Covid-19

👤IGK Manila Gubernur Akademi Bela Negara (ABN) Partai NasDem 🕔Jumat 25 September 2020, 03:05 WIB
Sosialisasi pada dasarnya harus sampai pada kesadaran dan praktik sebagai ‘disiplin diri harga...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya