Selasa 08 September 2020, 15:30 WIB

Kaharingan Berharap Pengakuan Pemerintah RI (3)

Denny Susanto | Humaniora
Kaharingan Berharap Pengakuan Pemerintah RI (3)

Antara
Majelis Agama Hindu Kaharingan (MAHK) setempat kembali menggelar ibadah Hindu Kaharingan di balai Basarah

 

SEJAK lama masyarakat Dayak penghayat agama leluhur nusantara seperti Kaharingan, berharap adanya pengakuan dari pemerintah. Pengakuan agar setara dengan enam agama lain secara hukum di Indonesia.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 97 pada 7 November 2017 tentang Aliran Kepercayaan Kaharingan sedikit banyak telah memunculkan kegembiraan bagi masyarakat suku dayak.

Namun keterkaitannya dengan masalah E-KTP tidak sesederhana itu karena putusan MK ini soal administrasi kependudukan, bukan soal pengakuan agama. Keputusan MK materinya soal administrasi kependudukan.

Rubi, Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kabupaten Hulu Sungai Tengah menyebut, tanpa pengakuan resmi Kaharingan sebagai agama masyarakat adat menemui banyak kesulitan. Bukan hanya menyempitnya akses pendidikan, tapi juga dalam mencari nafkah.

Jika kukuh pada pendirian dan enggan berpindah pada enam agama yang diakui pemerintah, maka penganut Kaharingan harus berpuas diri dengan kehidupan ala kadarnya. "Terkendala dalam persyaratan melamar kerja, karena tingkat pendidikan masyarakat masih rendah" kata Rubi.

Bukan bermaksud melebih-lebihkan cerita. Karena sebagai penganut agama leluhur, Rubi menyimpan banyak pengalaman pribadi. Misalnya, untuk mengurus administrasi kependudukan saja sulit. Mau tak mau ia memilih Hindu
sebagai agama yang tercantum di kolom KTP, agar dapat melanjutkan pendidikan.

Baca Juga: Bertahan, meski Balian Terus Berkurang (2)

Keharusan memilih salah satu agama yang diakui pemerintah dalam dokumen kependudukan, tak jarang malah mengaburkan peribadatan yang dilakukan sehari-hari. "Ironisnya, dengan memilih salah satu agama membuat mereka tidak paham, karena sehari-hari ajaran leluhur yang dijalankan," terang Rubi.

Nesiwati menimpali, belum ada wadah untuk membina dan melayani penganut agama leluhur. Wakil Sekretaris Majelis Agama Kaharingan Indonesia (MAKI) itu membayangkan semacam direktorat jenderal agama asli Nusantara di Kementerian Agama. "Pengakuan sudah ada, tapi pembinaan pemerintah belum ada," tegasnya.

MAKI kini memperjuangkan pengakuan di aplikasi KTP. Lalu mencetak buku pelajaran Kaharingan. Serta anggaran untuk gaji pengajar di kalangan rohaniawan yang kerap disebut Basir Pisor. "Kami ibarat ayam mati di lumbung padi," keluh Nesiwati.

Permasalahan penulisan kolom agama di KTP tersebut akhirnya merambat seperti mata rantai. Pendidikan anak-anak suku dayak di sekolah juga disesuaikan dengan agama yang ditulis di KTP orangtuanya. Padahal, penganut kaharingan merasa punya agama sendiri dari leluhur mereka.

Hal ini menjadi salah satu alasan penganut kepercayaan kaharingan di Kalsel bertekad akan terus berjuang mendesak pemerintah mengakui kaharingan sebagai agama. (OL-13)

 

 

Baca Juga

Antara

Ribuan Mahasiswa dari 39 Perguruan Tinggi Raih Beasiswa BI 2020

👤Despian Nurhidayat 🕔Rabu 30 September 2020, 13:55 WIB
BANK Indonesia (BI) menyerahkan beasiswa kepada 2.200 mahasiwa dari 39 perguruan tinggi baik negeri dan swasta di...
MI/Susanto

Dino Patti Djalal Pulih dari Covid-19

👤Basuki Eka Purnama 🕔Rabu 30 September 2020, 13:13 WIB
Rosa mengatakan Dino sebelumnya mendapat perawatan di Intensive Care Unit (ICU) selama 14 hari di RSPAD Gatot Soebroto sejak dirinya...
MI/Dwi Apriani

Penyerapan APBD untuk Pandemi Covid-19 Baru 46,9%

👤Theofilus Ifan Sucipto 🕔Rabu 30 September 2020, 12:51 WIB
Pemerintah pusat mengalokasikan dana sebesar Rp695 triliun. Sedangkan pemerintah daerah sebesar Rp78 triliun dan dana desa sebanyak Rp28...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya