Selasa 08 September 2020, 11:32 WIB

Ditolak KPU, Ari-Vivin Tempuh Jalur Hukum

Mitha Meinansi | Nusantara
Ditolak KPU, Ari-Vivin Tempuh Jalur Hukum

MI/Mitha Meinansi
Muh Syarif Rum Machmoed saat menyerahkan berkas pendaftaran pencalonan kepala daerah Kabupaten Poso di KPU Poso

 

PASANGAN bakal calon bupati dan wakil bupati Poso, Muh Syarif Rum Machmoed dan Vivin Baso Ali gagal maju ke Pilkada 2020 Kabupaten Poso karena tidak memenuhi syarat dukungan. Paslon yang mendaftar pada hari terakhir Minggu (6/9) pukul 23.15 Wita ini hanya dihadiri oleh Muh Syarif Rum Machmoed karena pasangannya Vivin Baso Ali sedang menjalani karantina karena positif covid-19.

Tim pemenangan Ari-Vivin mengklaim diusung 7 kursi dari empat partai di DPRD Poso, yakni PDIP (3 kursi), Partai Berkarya (2 kursi), Partai Hanura (1 kursi), dan PPP (1 kursi), serta dua parpol yang tidak memiliki kursi di DPRD Poso, yaitu PKB dan PBB. Namun, dalam berkas yang mereka ajukan, hanya PDIP dan Partai Berkarya yang memiliki kelengkapan mulai dari B.KWK, B.1-KWK, hinga B.2-KWK. PDIP dan Partai Berkarya tampil mendampingi Ari Machmoed mendaftar ke KPU, disertai dengan ketua dan sekretarisnya. Sementara Partai Hanura dan PPP tidak ikut serta, karena masing-masing sudah menyatakan dukungan kepada dua paslon yang lebih dulu mendaftar di kantor KPU Poso.

Karena permasalahan itulah, proses pendaftaran sempat dihentikan beberapa kali karena menunggu ketua dan sekretaris Hanura dan PPP datang. Sayangnya, sampai dengan waktu yang diberikan, tak ada yang datang. KPU Poso kemudian melanjutkan proses pemeriksaan dan penelitian berkas hingga dini hari pukul 02.30 Wita. Hasilnya, berkas pendaftaran yang dibawa Ari Machmoed melalui Liason Officer bersama partai pengusungnya, tidak dapat diterima KPU Poso.

Dengan keputusan KPU Poso tersebut, Ari Machmoed berencana akan melakukan upaya hukum terhadap KPU Poso. Ia memastikan akan mengkonsultasikan kepada tim hukumnya lebih dulu.

"Saya akan konsultasi dengan tim advokasi hukum saya, soal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso. Inilah bagian dari perjuangan itu. Artinya bahwa untuk meraih suatu tujuan itu perlu pengorbanan. Jadi setelah ini saya akan undang tim hukum saya untuk mempelajari keputusan yang dikeluarkan Komisi Umum Kabupaten Poso," tandas Ari Machmoed.

Sementara Ketua KPU Poso, Budiman Maliki mengaku siap menghadapi langkah dan upaya apapun yang dilakukan dari bakal pasangan calon Ari-Vivin. 

"Kami siap. KPU siap untuk merespons dan siap untuk menangani jikalau ada gugatan yang bakal dilakukan oleh bakal pasangan calon," tutur Budiman Maliki.

baca juga: Baru 10 Calon Kepala Daerah di Maluku Utara Jalani Swab Test

Menurutnya, KPU Poso memutuskan sesuai ketentuan PKPU 3/2017, PKPU 18/Tahun 2019, PKPU 1/2020, serta Keputusan KPU RI 394 Tahun 2020 Tentang pedoman teknis pendaftaran dan penelitian dokumen bakal pasangan calon yang akan melakukan pendaftaran.

Ketua KPU Poso mempertegas, berdasarkan pensyaratan pencalonan yang menjadi syarat wajib bagi pasangan calon tidak terpenuhi, maka dalam keputusan KPU itu secara resmi, dokumen bakal pasangan calon dinyatakan ditolak.

"Jadi kami tidak bisa melanjutkan pemeriksaan dan penelitian dokumen pencalonan calon, dan syarat calon bagi bakal calon bupati dan wakil bupati Poso. Karena pensyaratan pencalonan tidak lengkap dan ada beberapa item yang secara kelengkapan fisik tidak berstatus keabsahan," terang Budiman Maliki. (OL-3)

Baca Juga

ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya

BNPP akan Tambah Kewenangan Camat di Perbatasan Negara

👤mediaindonesia.com 🕔Jumat 25 September 2020, 07:32 WIB
Camat di perbatasan negara memiliki multidisiplin ilmu yang tidak sama dengan camat di wilayah...
ANTARA/Ampelsa

Mutu Pendidikan Aceh Terendah di Tingkat Nasional

👤Amiruddin Abdullah Reubee 🕔Jumat 25 September 2020, 07:01 WIB
Di segi Kemampuan Penalaran Umum serta Pengetahuan dan Kemampuan Umum,  Provinsi Papua dan Papua Barat memiliki nilai yang jauh lebih...
MI/Reza Sunarya

Pemkab Purwakarta Ajukan Raperda Alih Fungsi Lahan

👤Reza Sunarya 🕔Jumat 25 September 2020, 06:35 WIB
UNTUK menahan derasnya alih fungsi lahan pertanian, Pemkab Purwakarta mengajukan Raperda Alih Fungsi Lahan ke DPRD setempat untuk dibahas...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya