Selasa 08 September 2020, 10:36 WIB

Jika Abai Protokol Kesehatan, Pelantikan KepalaDaerah Bisa Ditunda

Indriyani Astuti | Politik dan Hukum
Jika Abai Protokol Kesehatan, Pelantikan KepalaDaerah Bisa Ditunda

MI/Widjajadi
Meski dilarang, arak-arakan dan kerumunan pendukung tetap terjadi dalam pendaftaran paslon untuk Pilkada 2020.

 

DIREKTR Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik menjelaskan landasan hukum yang bisa digunakan sebagai sanksi bagi kepala daerah atau wakil kepala daerah terpilih yang terbukti melakukan pelanggaran selama proses proses pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020. Salah satunya abai dalam menerapkan protokol kesehatan.

Menurut Akmal, ada aturan yang bisa digunakan antara lain Undang-Undang No. 23/ 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Di sana, terangnya, tercantum berbagai sanksi bagi kepala daerah yang melanggar aturan perundangan. Selain itu, imbuhnya, ada juga Peraturan Pemerintah (PP) No.12/2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Baca juga: KPK Minta Cakada tidak Remehkan Pemantauan Korupsi Saat Pilkada

"Terkait penundaan pelantikan, kita juga bisa gunakan PP No 12 /2017. Bahkan jika memang ini (penundaan pelantikan) pilihan politik yang harus dilaksanakan, bisa kita siapkan peraturan Menteri Dalam Negeri terkait hal ini," ucap Akmal ketika dihubungi, Selasa (8/9).

Seusai rapat dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kementerian Dalam Negeri terkait evaluasi penyelenggaraan pendaftaran bakal calon kepala daerah pilkada 2020 yang diwarnai sejumlah pelanggaran penerapan protokol kesehatan, Kemendagri mengusulkan salah satu opsi bentuk sanksi terhadap para pelanggar yakni pasangan calon yang menang akan ditunda pelantikannya dan diwajibkan mengikuti pelatihan kepatuhan terhadap aturan perundangan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri. Akmal mengatakan penundaan pelantikan masih menjadi opsi.

"Tapi kita tetap mengedepankan pendekatan persuasif," tukasnya.

Sementara itu, Bawaslu menemukan sebanyak 243 bakal pasangan calon (bapaslon) yang diduga melanggar protokol kesehatan covid-19 selama masa pendaftaran calon Pilkada 2020. Tahapan pendaftaraan calon berlangsung selama tiga hari sejak Jumat (3/9) hingga Minggu (6/9) pukul 24.00.

Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengungkapkan jajaran Bawaslu daerah menemukan dugaan pelanggaran tersebut ketika melakukan pengawasan melekat tahapan pendaftaran calon.

Rincian dugaan pelanggaran itu dilakukan sebanyak 141 bapaslon melanggar protokol kesehatan pada hari pertama dan 102 Bapaslon melanggar di hari kedua. (OL-1)

Baca Juga

MI/Pius Erlangga

Revisi UU Kejaksaan Dinilai tak Kurangi Kewenangan Polri

👤Cahya Mulyana 🕔Sabtu 26 September 2020, 09:55 WIB
Ia menilai revisi UU Kejaksaan tidak akan menganggu proses hukum yang dilakukan penegak hukum lain sebab selama ini sudah diberi kewenangan...
MI/Susanto

KPK Perpanjang Penahanan Tersangka RTH Bandung

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 26 September 2020, 07:55 WIB
Tersangka DS diperpanjang penahanannya selama 30 hari hingga 27 Oktober 2020 di Rutan KPK Gedung Merah...
dok kejagung

Buronan Pemalsu Merek Ditangkap

👤RO/Micom 🕔Sabtu 26 September 2020, 06:31 WIB
Sunarta mengatakan Lioenardi sudah menjadi buronan sejak 2015. Ketika itu dia divonis bersalah berdasarkan surat putusan MA RI Nomor 1356...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya