Selasa 08 September 2020, 03:05 WIB

Puan dan Sensitivitas Orang Minang

Khairil Azhar Dosen Akademi Bela Negara (ABN) Partai NasDem | Opini
Puan dan Sensitivitas Orang Minang

Dok. Pribadi

DAMPAK pernyataan Puan Maharani, Ketua DPR dan salah satu pemimpin teras PDIP, tentang Sumatra Barat dan Pancasila terus menggelombang. Hantaman gelombang menjadi lebih deras karena disampaikan di tengah arus pasang politik: pilkada serentak di 270 daerah.

Bagi orang Minang mana pun juga, ucapan “Semoga Sumatra Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila” adalah kalimat bersayap banyak.

Secara elektoral, dengan kalimat itu Puan tentu ingin berkampanye supaya bakal calon kepala daerah (cakada) yang diusung partainya menang.

Namun, yang menyinggung hati tentu makna mafhum dari ucapan itu: orang Minang belum terbukti mendukung Pancasila seperti daerah lainnya (?) atau bahkan representasi Pancasila itu adalah Puan dan gerbong politiknya (?).

Secara psikologis harus dikatakan, oleh karena itu, ada persoalan sensibilitas. Urusan kemudian menjadi makin rumit karena Sumatra Barat dan orang-orang Minang, baik yang tinggal di sana maupun yang merantau, memiliki sensivitas tersendiri dalam soal kebangsaan, terutama terkait dengan luka sejarah di 1950-1960-an. Harus dicermati pula bahwa social comparison, laku membanding-bandingkan berdasar parameter apa pun, tak akan pernah disukai siapa pun, kelompok dan wilayah mana pun.

Meskipun demikian, kita juga harus paham bahwa kalimat-kalimat Puan juga menunjukkan kekecewaan. Sumatra Barat ialah satu daerah dengan berjibun pahlawan nasional, dengan Mohammad Hatta, salah satunya, telah berandil besar dalam memastikan konstitusi yang berdasar pada kebinekaan keyakinan.

Di samping itu, pemahaman positif Puan tentang kultur orangorang Minang--meskipun boleh jadi bias, tak lengkap, atau ada unsur stereotipe--harus dilihat telah melipatgandakan kekecewaannya dan memicu terlahirnya komentar berupa harapan, tetapi ternyata menjadi pisau bermata dua.


Berpotensi digunakan ulang

Jika dilihat lebih jauh, dengan merujuk Pemilu 2019, pernyataan Puan bukan tak berdasar. Peristiwa yang semestinya menjadi pesta demokrasi itu justru menjadi arena saling tikam demi mengejar kursi politik. Tikam-menikam paling berdarah ialah dalam pemilu presiden, dengan isu-isu suku, agama, dan ras menjadi komoditas politik yang dieksploitasi sejadi-jadinya. Hasil riset Pepinsky (2019), yang dirilis tak lama setelah pemilu itu, menjadi salah satu bukti sahih.

Sejauh yang saya ikuti melalui berbagai media massa, media sosial dan percakapan tak putus dengan para sahabat dan sanak-saudara di kampung dan di rantau--bahkan sampai sesudah pemilu berakhir-- pisau-pisau politik rasial itu masih terus dibiarkan berserak dan kini berpotensi digunakan ulang dalam pilkada.

Karena sudah dalam memori orang Minang yang telanjur menjadi objek politik, pisau-pisau politik itu tinggal dipilah, disebar, dan diberi nama baru jika perlu oleh partai, tokoh, atau tim sukses politik yang ingin menang mudah secara tak beradab.

Namun, benarkah semua atau sebagian besar orang Minang ialah (atau telah berubah) menjadi rasialis? Terutama, karena kekarutmarutan politik, dan kemudian layak dilabel tidak Pancasilais? Atau karena persentase orang Minang yang memilih Jokowi lebih rendah daripada Prabowo Subianto, bisa diklaim kalau keberpancasilaan mereka luntur atau bahkan tidak ada?

Meskipun secara politik saya berada dalam kubu Jokowi sampai saat ini, pendapat saya mengatakan tidak. Alasan pertama dan paling umum ialah bahwa konsolidasi demokrasi bukan proses yang mudah dan sekali jadi. Max Weber dengan jitu menyatakan betapa proses politik itu seperti mengebor panel keras sehingga memerlukan usaha yang keras dan proses yang lama.

Selain soal gairah berpolitik-- dan ini yang paling kentara--diperlukan perspektif yang sesuai.

Alasan berikutnya, jika dibandingkan dengan perolehan suara partai-partai nasionalis berbanding partai-partai agama dalam Pemilu Legislatif 2020 di Sumatra Barat, ternyata 61,67% pemilih partai nasionalis dan hanya 38,33% yang memilih partaipartai agama.

Partai nasionalis dengan suara terbesar ialah Partai Gerindra (20,56%), Partai Demokrat (13,60%), Partai NasDem (7,57%), dan Partai Golkar (7,41%). Sementara itu, dengan 38,33% pemilih yang memilih partai berbasis agama, terbesar diambil PKS (28,18%) dan PAN (15,12%).

Berdasar komposisi perolehan suara nasionalis-agamais ini, persoalan nasionalisme--dan oleh karena itu, keberpancasilaan--masih pada situasi aman. Meskipun demikian, harus dicatat, tanpa berniat mendiskreditkan partai apa pun, kerberhasilan PKS dan PAN--dan juga digarisbawahi apa yang dilakukan Partai Gerindra dalam Pemilu 2019 sebagai tandem kedua partai agama itu--ialah keberhasilan kalangan Islam puritan. Puritanisme, jika tanpa kendali masyarakat sipil yang kuat, akan menguatkan dan meluaskan isu-isu politik identitas: keislaman, keminangkabauan, dan isu-isu relasional pusat-daerah dalam arti yang sempit.

Alasan ketiga bersifat kultural atau terkait living values yang dipakai masyarakat--bukan atau tanpa mesti seperti yang terekam dalam berbagai ajaran adat. Dalam hal ini, pilihan orang Minang secara elektoral--seperti dalam pemilu presiden--tak serta-merta bisa dikatakan merepsentasikan nilai hidup yang dianut.

Cara paling mudah mengidentifi kasi ini ialah dengan melihat secara langsung kehidupan sehari-hari mereka dalam berbagai perspektif.

Sederhananya, jika bukan dengan riset yang komprehensif, kita tinggal melakukan traveling di berbagai wilayah di Sumatra Barat dan berusaha menjadi pendengar dan pengamat yang baik (insider).

Jika surau--masjid atau mushalla- -ialah pusat kegiatan agama, kita juga harus duduk di lapau--warungwarung tempat percakapan politik lebih mengalir dan bercampur baur dengan topik-topik lainnya.

Jangan lupa pula untuk mengikuti berbagai peristiwa atau kegiatan kultural seperti perhelatan adat, perkawinan, dan kegiatan-kegiatan pelengkap pestanya, dan bahkan berburu babi.

Di sana akan ada pertunjukan ragam musik, nasional maupun daerah, atau bahkan permainan rakyat yang sering kali disalahartikan sebagai kesia-siaan oleh kaum puritan. Jika tidak mengerti bahasa Minang, cari misalnya orang yang bisa menerjemahkan pantun-pantun dalam berbagai lagu saluang dan rabab.


Sangat Pancasilais

Singkat kata, hemat saya, Sumatra Barat itu seperti wilayah lainnya di Indonesia. Ada berbagai dinamika kultural yang sangat Pancasilais yang tak bisa dipahami dengan hanya meneropong dari jauh. Apalagi jika hasil Pemilu 2019 yang babak belur dengan jual beli suara dan eskalasi politik identitas dijadikan patokan.

Demikian juga, memahami Sumatra Barat dan orang Minang tak cukup dengan hanya mendengar apa yang dikatakan para elite politik, pemerintahan, akademisi, tokoh adat, atau tokoh agama. Sebagai elite, mereka telah dipaksa untuk menempati menara gading dan konsekuensinya berjarak dari realitas sosio-ekonomi-politik masyarakat yang sebenarnya sehingga apa pun yang mereka sampaikan atau tulis bersifat relatif, personal, berpotensi multitafsir dan bahkan salah.

Terakhir, sebagai sebuah harapan, jika demokratisasi betul-betul hendak diperjuangkan di Ranah Minang oleh siapa pun, sensitivitas kultural orang-orang Minang yang unik perlu ditimbang benar. Jika salah masuk, puritanisme dan berbagai paham keagamaan ekstrem yang intoleran akan mudah bersarang dan berkembang sebagai bentuk reaksi. Preseden untuk itu telah berulang terjadi. Setidaknya, sejak abad ke-18 dengan adanya Gerakan Paderi. Di sini, oleh karena itu, kita perlu kearifan dan kebijaksanaan, dan di atas semua itu, ketulusan berpolitik.

Baca Juga

Dok. MI

SDGs, Multilateralisme dan Wabah Korona

👤Wahyu Susilo Direktur Eksekutif Migrant CARE, Hamong Santono Peneliti Masalah SDGs 🕔Selasa 22 September 2020, 03:05 WIB
Tema yang diusung tahun ini adalah The future we want, the UN we need: reaffirming our collective commitment to multilateralism –...
MI/Agus Utantoro

Legitimasi Pilkada di Masa Pandemi

👤A Ahsin Thohari Dosen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta 🕔Selasa 22 September 2020, 03:00 WIB
Jadi, apakah pilkada 2020 harus tetap diselenggarakan, atau harus ditunda lagi? Mungkin jawabannya bisa...
Dok.MI

Setop Melodrama

👤Dewan Pengarah Media Group Saur M Hutabarat 🕔Senin 21 September 2020, 03:57 WIB
Membawa jenazah ke Balai Kota itu justru menunjukkan Pemprov Jakarta bertindak responsive without responsibility, responsif tanpa tanggung...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya