Selasa 08 September 2020, 04:22 WIB

Produk Saving Plan Jiwasraya Ilegal

Tri/P-2 | Politik dan Hukum
Produk Saving Plan Jiwasraya Ilegal

ANTARA/M RISYAL HIDAYAT
Terdakwa Dirut PT Hanson Internasional Tbk Benny Tjokrosaputro berjalan saat sidang lanjutan kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya, kemarin

 

SIDANG lanjutan kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (persero) kembali digelar di pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jaksa penuntut umum menghadirkan dua saksi ahli, yakni Batara Maju Simatupang dan Muhammad Kodrat Muis.

Batara merupakan ahli risk management di bidang perbankan maupun asuransi. Adapun Kodrat ialah konsultan perbankan, keuangan, dan investasi.

Dalam sidang dengan terdakwa Direktur Utama PT Hanson Internasional Tbk Benny Tjokrosaputro, Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk Heru Hidayat, serta Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto, jaksa menggali informasi mengenai posisi produk saving plan.

Menurut Batara, produk saving plan tidak dikenal dalam dunia asuransi. Hal tersebut berdasarkan UU No 40/2014 tentang Perasuransian, maupun Peraturan OJK No 27/2018 tentang Perubahan atas POJK No 71/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Ia menjelaskan saving plan masuk ke dalam produk perbankan.

Produk asuransi hanya mengenal unit link yang memadukan produk investasi. “Karena tidak diatur, berarti itu (saving plan) bukan produk asuransi. Karena kalau dipaksakan masuk, baik dalam jenis tradisional, maupun asuransi unit link, itu tidak masuk, enggak ada rumahnya. Jadi kalau ada rumahnya legal, kalau tidak ada berarti ilegal,” tandas Batara.

Ahli lain, Kodrat, menegaskan perusahaan manajer investasi (MI) harus bersifat independen. Mereka hanya dapat berpihak pada pergerakan pasar. Dalam kasus Jiwasraya, diketahui ada 13 perusahaan MI yang ditetapkan tersangka, ditambah setidaknya ada enam orang yang telah didakwa.

Selain tiga orang yang mengikuti sidang kemarin, terdakwa lainnya ialah Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya (persero) 2008-2018 Hendrisman Rahim, Direktur Keuangan Jiwasraya 2008-2018 Hary Prasetyo, serta mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya Syahmirwan.

Keenamnya didakwa melakukan serangkaian kegiatan yang mengakibatkan Jiwasraya mengalami gagal bayar nasabah dengan kerugian ti-
dak kurang dari Rp52 triliun. Kerugian terbesar diakibatkan karena polis jatuh tempo pelunasan klaim nasabah melalui produk JS Saving Plan mencapai Rp12,4 triliun pada akhir Desember 2019.

Benny dan Heru juga turut didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang atas korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi Jiwasraya yang merugikan negara senilai Rp18 triliun. (Tri/P-2)

Baca Juga

MI/Ardi Teristi Hardi

Amien Rais Umumkan Kehadiran Partai Ummat

👤Ant/Ths/P-2 🕔Jumat 02 Oktober 2020, 06:14 WIB
Sejarah umat manusia menunjukkan bahwa hanya negara yang mampu melakukan kezaliman kolosal. Akan tetapi, sebaliknya pula hanya negara yang...
MI/Adam Dwi

Wapres Ajak DPD RI Sukseskan Pilkada Serentak

👤Sru/Ind/Ant/P-2 🕔Jumat 02 Oktober 2020, 05:47 WIB
Dukungan DPD RI akan mendorong keberhasilan pesta demokrasi tanpa mengorbankan kesehatan masyarakat di tengah pandemi...
MI/ADAM DWI

Enam Pasangan Calon Gagal Lolos Verifikasi

👤Cahya Mulyana 🕔Jumat 02 Oktober 2020, 05:38 WIB
Bawaslu mengingatkan potensi pelanggaran netralitas aparatur sipil negara dengan mobilisasi oleh 224...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya