Senin 07 September 2020, 22:21 WIB

DPR Dukung Langkah KPK Lanjutkan Proses Hukum Cakada Koruptor

Putra Ananda | Politik dan Hukum
DPR Dukung Langkah KPK Lanjutkan Proses Hukum Cakada Koruptor

Antara/Hafidz Mubarak A
Gedung Merah-Putih KPK

 

KOMISI III DPR-RI mendukung kebijakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memilih untuk tidak menunda proses hukum calon kepala daerah terlibat korupsi. Dengan bukti yang sudah cukup, KPK dinilai layak untuk terus memproses perkara korupsi yang dilakukan oleh calon kepala daerah.

"Bagi saya sebagai anggota Komisi III, maka kasus korupsi yang buktinya cukup silakan dilanjutkan," tegas Asrul saati dihubungi di Jakarta, Senin (7/9).

Menurut Asrul, tidak ada satupun yang berhak mencegah KPK dalam melakukan penindakan kasus korupsi. Penyilidikan kasus korupsi tidak boleh teramputasi hanya karena bersinggungan dengan kepentingan pilkada serentak.

'Kita memang tidak boleh melakukan amputasi terhadap kasus korupsi," paparmya lebih lanjut.

Baca juga : KPK Putuskan Lengkap 633 LHKPN Balon Kepala Daerah

Namun, Arsul juga memberikan catatan kepada KPK. Penanganan kasus korupsi yang melibatkan calon kepala daerah agar seyogianya juga memperhatikan timing atau faktor waktu terutama dalam kaitannya dengan pemberitaan di ruang publik. Hal ini untuk menghindari dugaan politisasi kewenangan KPK.

"Lembaga penegak hukum termasuk KPK juga perlu menghindarkan kesan politisasi kasus dengan menjatuhkan kandidat pilkada tertentu dengan memanggil sebagai saksi atau bahkan mengumumkan kandidat teesebut sebagai tersangka setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon kepala daerah atau wakilnya dalam pilkada nanti," jelasnya.

Arsul menyarankan apabila memang ada calon kepala daerah yang terindikasi melakukan tindakan korupsi agar pemanggilan atau pengumumannya dalam kasus korupsi dilakukan sebelum penetapan cakada atau setelah pnghitungan suara pilkada selesai.

"Kalau setelah penetapan calon ya mestinya ditunda atau dilakukan sebelum penetapan calon," paparnya. (OL-7)

Baca Juga

ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

Mendagri Waspadai Kampanye Hitam Saat Pilkada 2020

👤Cahya Mulyana 🕔Kamis 01 Oktober 2020, 07:46 WIB
Tito mengharapkan masa kampanye dapat berlangsung aman dan lancar seperti pada tahap penetapan dan pengundian nomor urut pasangan...
ANTARA/Muhammad Adimaja

KPK Sebut Korupsi Kepala Daerah Biasanya Berkaitan Balas Jasa

👤Fachri Audhia Hafiez 🕔Kamis 01 Oktober 2020, 07:28 WIB
"Korupsi kepala daerah berkaitan erat dengan balas jasa atas dukungan dana dari donatur, sejak proses pencalonan, kampanye, sampai...
MI/Mohamad Irfan

Kolektor Gugat UU Jaminan Fidusia ke MK

👤Ind/P-1 🕔Kamis 01 Oktober 2020, 06:26 WIB
Menurut pemohon, sudah menjadi suatu keharusan bahwa ketika cedera janji atau wanprestasi, pemberi hak fidusia (debitur) menyerahkan objek...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya