Senin 07 September 2020, 20:43 WIB

KPK Putuskan Lengkap 633 LHKPN Balon Kepala Daerah

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
KPK Putuskan Lengkap 633 LHKPN Balon Kepala Daerah

Ilustrasi
KPK

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) baru memutuskan kelengkapan data 633 dari 775 Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari bakal calon kepala daerah. Komisi antirasuah memberikan waktu 14 hari untuk kandidat kepala daerah memperbaiki laporan harta kekayaan sebelum mendapatkan surat tanda terima.

"Per 7 September 2020, 857 calon sudah terdaftar, 775 sudah menyampaikan LHKPN, 633 sudah terverifikasi lengkap," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara bidang Pencegahan KPK Ipi Maryati kepada mediaindonesia.com, Senin (7/9).

Menurut dia, KPK telah memberikan surat tanda terima untuk 633 bakal calon kepala daerah yang menyerahkan data LHKPN lengkap. Sementara bagi yang belum, KPK memberi waktu 14 hari untuk menyerahkan kelengkapan berkas.

Baca juga : Komjak Sebut Ada Mafia Hukum dalam Perkara Joko Tjandra

"Untuk LHKPN yang perlu diperbaiki atau dilengkapi, ada batas waktu maksimal 14 hari kalender agar bakal calon memperbaiki isian harta atau melengkapi dokumen pendukung LHKPN nya. Jika hingga batas waktu perbaikan tidak dilakukan, maka tanda terima dapat diberikan oleh KPK namun dengan status laporan tidak lengkap," pungkasnya.

LHKPN merupakan salah satu syarat pencalonan kepala daerah. Itu tertuang dalam Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Pada huruf k Pasal 4 berbunyi, bakal calon kepala daerah harus menyerahkan daftar kekayaan pribadi kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara. (OL-2)

 

Baca Juga

MI/Fransisco Carollio

Jokowi Soroti Keamanan Pemilu, Polri: Ada Gakkumdu

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Senin 28 September 2020, 23:55 WIB
Menurut Polri apapun yang berkaitan dengan pelanggaran di pilkada harus melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu...
MI/ANDRI WIDIYANTO

Napoleon Gugat Sangkaan Terima Suap Joko Tjandra

👤Cahya Mulyana 🕔Senin 28 September 2020, 21:35 WIB
Kuasa hukum menyebut Polri selaku termohon tidak memiliki bukti penerimaan suap terhadap kliennya, tersangka gratifikasi, Irjen...
Dok Mi

Ahli Ingatkan Kewenangan Penyidikan Jaksa Terbatas

👤Ant 🕔Senin 28 September 2020, 21:13 WIB
Di sisi lain, ia mengakui tidak ada negara di dunia penyidik itu tunggal. Namun, kewenangan jaksa dalam penyelidikan dan penyidikan itu...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya