Senin 07 September 2020, 15:49 WIB

Menpan-RB Terbitkan Aturan Baru Sistem Kerja ASN

Mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Menpan-RB Terbitkan Aturan Baru Sistem Kerja ASN

Ist
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo

 

UNTUK mengurangi risiko penularan Covid-19 di lingkungan kantor instansi pemerintah, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo kembali mengatur sistem kerja aparatur sipil negara (ASN) dalam tatanan normal baru. 

Sistem kerja baru bagi ASN tersebut dilakukan dengan mengatur kehadiran jumlah pegawai WFO berdasarkan kategori zonasi risiko kabupaten/kota.

Baca juga: KPK Tak Tunda Proses Hukum Calon Kepala Daerah

Hal itu diatur dalam Surat Edaran Menteri PANRB No. 67/2020 tanggal 4 September 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri PANRB No. 58/2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru. “Perubahan surat edaran ini dilakukan dengan memperhatikan status penyebaran Covid-19 di Indonesia,” ujar Menteri Tjahjo di Jakarta, Senin (7/9).

Menteri Tjahjo mengatakan bahwa pengaturan sistem kerja baru bagi ASN ini dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dengan memperhatikan jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (WFO) maupun bekerja di rumah/tempat tinggal (WFH) berdasarkan data zonasi risiko dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19. Seperti diketahui, kriteria wilayah berdasarkan risiko penyebaran Covid-19 terbagi menjadi empat yakni tidak terdampak, rendah, sedang, dan tinggi.

Bagi instansi pemerintah yang berada pada zona kabupaten/kota berkategori tidak terdampak/tidak ada kasus, PPK dapat mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (work from office/WFO) paling banyak 100%. Sementara untuk wilayah berkategori risiko rendah, jumlah ASN yang melaksanakan WFO paling banyak 75%. 

Untuk instansi pemerintah pada wilayah berkategori risiko sedang, jumlah ASN yang melakukan WFO paling banyak 50%. Sedangkan untuk yang berisiko tinggi, jumlah pegawai yang WFO paling banyak 25%.

Hingga saat ini, banyak daerah lain di luar Provinsi DKI Jakarta yang termasuk dalam wilayah berisiko tinggi. Untuk itu, Menteri Tjahjo berharap SE Menteri PANRB yang baru ini benar-benar diterapkan di setiap instansi pemerintah di pusat dan daerah sebagai upaya untuk menekan penyebaran Covid-19.

Baca juga: Jokowi: Mahasiswa Harus Berprestasi, Tapi Jangan Lupa Akar

Menteri Tjahjo kembali mengingatkan seluruh ASN agar dapat menjadi pelopor dan teladan dalam penerapan tatanan normal baru dengan tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan, namun tetap optimal, aman, serta produktif dalam menjalankan pemerintahan dan memberikan pelayanan publik. “ASN harus menjadi contoh di lingkungannya masing-masing dengan selalu mematuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, rutin cuci tangan, dan menjaga jarak,” tegasnya.

SE Menteri PANRB sebelumnya yaitu No. 58/2020 masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan SE No. 67/2020 ini. (RO/OL-6)

Baca Juga

MI/Mohamad Irfan

Negara Buru KKB di Intan Jaya

👤Cahya Mulyana 🕔Kamis 01 Oktober 2020, 13:37 WIB
Negara akan membentuk tim pencari fakta untuk memastikan insiden ini supaya dapat diusut secara...
Youtube Amien Rais Official

Partai Umat, Nama Partai Baru Amien Rais

👤Anggitondi Martaon 🕔Kamis 01 Oktober 2020, 13:06 WIB
Partai Umat berikrar melindungi dan menegakkan keadilan bagi semua rakyat, terutama dari penguasa rezim yang tidak menjalankan tugasnya...
ANTARA/Rivan Awal Lingga

Partai Baru Amien Rais Diyakini tidak akan Gerus Suara Gerindra

👤Anggitondi Martaon 🕔Kamis 01 Oktober 2020, 12:24 WIB
Amien Rais secara resmi telah menyatakan bakal membentuk partai baru. Ketua MPR periode 2009-2014 itu rencananya akan mengumumkan nama...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya