Senin 07 September 2020, 11:39 WIB

Langgar Protokol Kesehatan, Pemenang Pilkada akan 'Disekolahkan'

Indriyani Astuti | Politik dan Hukum
Langgar Protokol Kesehatan, Pemenang Pilkada akan

DOK MI
Ilustrasi

 

KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) sudah memberikan teguran keras kepada 51 kepala daerah yang terdiri dari 50 bupati, wakil bupati/walikota, wakil walikota dan satu Gubernur terkait ketidakpatuhan mereka terhadap penerapan protokol kesehatan, pelanggaran kode etik, dan dugaan politisasi bantuan sosial pada masyarakat.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik menegaskan kebanyakan dari kepala daerah petahana ditegur karena melanggar protokol kesehatan pada saat mendaftarkan diri menjadi bakal pasangan calon pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020. Kemendagri, tegasnya, akan memberikan sanksi bagi kepala daerah terpilih yang terbukti melanggar peraturan Menteri Dalam Negeri.

"Iya salah satu opsi bentuk sanksi dan ketegasan kita terhadap para pelanggar bagi pasangan calon yang menang, bisa tunda pelantikannya. Disekolahkan dulu selama 3-6 bulan," ujar Akmal di Jakarta, Senin (7/9).

Disampaikan Akmal, data tersebut akan terus perbaharui karena yakin akan bertambah lagi seiring proses pilkada yang masih berlangsung. Pihaknya, ujar dia, saat ini masih mengumpulkan bukti-bukti sebelum menjatuhkan sanksi.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah memberi teguran keras kepada Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana yang dianggap melanggar aturan Menteri Dalam Negeri terkait penerapan protokol kesehatan. Cellica yang kembali mencalonkan diri di Pilkada Karawang menggelar arak-arakan massa saat mendaftarkan diri di KPU Karawang, Jumat (4/9). (R-1)
 

Baca Juga

Dok. BPMI Setpres/Muchlis Jr

Pancasila Harus Dipahami secara Utuh

👤Indriyani Astuti 🕔Jumat 02 Oktober 2020, 05:15 WIB
Presiden mengatakan bangsa Indonesia sepanjang sejarah berdirinya telah menghadapi berbagai tantangan, termasuk...
Medcom.id/M Rizal

Pelanggaran Protokol Marak Saat Kampanye

👤Ind/Cah/X-6 🕔Jumat 02 Oktober 2020, 04:50 WIB
Sanksi pidana serta diskualifikasi sempat diajukan dalam rancangan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13, tapi dicoret karena menyalahi...
Dokumentasi MI/Riset MI-NRC

Komitmen Mahkamah Agung Diragukan

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Jumat 02 Oktober 2020, 04:37 WIB
Obral putusan kasasi dan peninjauan kembali buat koruptor akan menggerus efek jera dan membuat kerja penegak hukum seolah...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya