Senin 07 September 2020, 09:05 WIB

Kemenag: Penceramah Bersertifikat Bukan Sertifikasi Profesi

Siswantini Suryandari | Humaniora
Kemenag: Penceramah Bersertifikat Bukan Sertifikasi Profesi

Dok KEMENAG RI
Dirjen Bimas Islam Kemenag Kamaruddin Amin

 

KEMENTERIAN Agama dalam waktu dekat akan menyelenggarakan program penceramah bersertifikat. Dirjen Bimas Islam Kemenag Kamaruddin Amin menegaskan bahwa program ini bukanlah sertifikasi profesi.

"Penceramah bersertifikat ini bukan sertifikasi profesi, seperti sertifikasi dosen dan guru. Kalau guru dan dosen itu sertifikasi profesi sehingga jika mereka sudah tersertifikasi maka harus dibayar sesuai standar yang ditetapkan," jelasnya dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Senin (7/9).

"Kalau penceramah bersertifikat, ini sebenarnya kegiatan biasa saja untuk meningkatkan kapasitas penceramah. Setelah mengikuti kegiatan, diberi sertifikat," sambungnya.

Penceramah Sertifikat, kata Kamaruddin, seperti program peningkatan kapasitas penyuluh agama dan penghulu yang dilakuka oleh Dirjen Bimas Islam. Saat ini tercatat ada sekitar 50 ribu penyuluh dan 10ribu penghulu di Indonesia. Untuk mengoptimalkan layanan, mereka secara bertahap ditingkatkan kapasitasnya di bidang literasi tentang zakat, wakaf, moderasi beragama. Setelah mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas, mereka mendapatkan sertifikat.

"Jadi ini sertifikasi biasa yang tidak berkonsekuensi apa-apa. Jadi bukan sertifikasi profesi sehingga ini tidak berkonsekuensi wajib atau tidak. Bukan berarti yang tidak bersertifikat tidak boleh berceramah. Atau yang boleh berceramah hanya yang bersertifikat. Sama sekali tidak begitu," tegas Kamaruddin.

"Ini hanya kegiatan biasa yang ingin memberikan afirmasi kepada penceramah. Kita ingin memperluas wawasan mereka tentang agama dan ideologi bangsa.Jadi ini bukan sertifikasi, tapi penceramah bersertifikat," lanjutnya.

Kamaruddin menambahkan, penceramah bersertifikat berlaku untuk penceramah semua agama. Namun, program ini tidak bersifat wajib atau mengikat. Dalam pelaksaannya, Kemenag berperan sebagai fasilitator dan koordinator. 

baca juga: Standardisasi Khatib Tetap Penting

Program ini juga akan melibatkan sejumlah lembaga lain, antara lain Lemhanas, BNPT, BPIP, serta ormas dan majelis agama. Menurut Kamaruddin, Lemhanas memiliki otoritas untuk menjelaskan dan memberi penguatan wawasan penceramah tentang ketahanan negara. BPIP akan memperkaya perspektif tentang Pancasila sebagai dasar negara. Sementara BNPT, akan menjelaskan  dinamika yang terjadi di kancah global maupun nasional tentang potensi destruktif terhadap perkembangan agama di Indonesia.

"Untuk Bimas Islam, target tahun ini 8.200 penceramah. Kemenag mengajak MUI bisa ikut memberikan materi," tandasnya. (OL-3)
 

Baca Juga

MI/Adam Dwi

Jadi Penyintas Covid-19, Ini Pelajaran yang Dipetik Rektor IPB

👤Syarief Oebadiillah 🕔Minggu 27 September 2020, 23:04 WIB
Mengutip Ibnu Sina, Arif mengatakan, kepanikan adalah separuh penyakit, ketenangan adalah separuh obat, dan kesabaran adalah langkah awal...
Dok. Pribadi

Kembali Pimpin Universitas Moestopo,Rudy Ingin Adopsi Digitalisasi

👤Syarief Oebaidillah 🕔Minggu 27 September 2020, 22:59 WIB
Rudy mengatakan, dirinya akan melakukan adaptasi universitas untuk menerapkan teori pada praktik nyata sesuai dengan perkembangan teknologi...
Dok. Pribadi

Korsel Bantu Cirebon Ciptakan Karya Seni Inovatif

👤Ghanii Nurcahyadi 🕔Minggu 27 September 2020, 22:52 WIB
Kolaborasi yang melibatkan pemerintah, seniman dan sekolah itu bertujuan untuk membangun dan merevitalisasi sistem pendidikan seni dan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya