Sabtu 05 September 2020, 15:49 WIB

Pilkada Bisa Menjadi Klaster Baru Covid-19

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
Pilkada Bisa Menjadi Klaster Baru Covid-19

DOK MI
Ilustrasi

 

PEMILIHAN kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 mengandung banyak potensi negatif khususnya ancaman kesehatan di tengah pandemi covid-19. Bila seluruh pihak terkait pesta demokrasi ini mengabaikan protokol kesehatan akan menyebabkan kasus infeksi virus korona semakin menggila.

"Pilkada adalah kompetisi juga kontestasi secara terbuka sehingga pelibatan masyarakat akan terjadi. Namun di tengah pandemi ini protokol kesehatan harus ditaati semua pihak supaya tidak terjadi penyebaran virus di 270 daerah yang menggelar pilkada," ujar Peneliti Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro dalam webinar bertajuk Pilkada dan Konsolidasi Demokrasi Lokal yang diselenggarakan oleh MMD Initiative, Sabtu (5/9).

Pada kesempatan itu hadir Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz, dan Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Peeludem) Khoirunnisa.

Menurut dia, menjaga kesehatan merupakan perkara paling penting pada seluruh agenda konstitusi. Setelah itu tugas bersama lainnya adalah memastikan proses konsolidasi demokrasi terwujud.

"Harus ada peningkatan mutu demokrasi dan berharap pandemi ini tidak menjadi faktor pengungkit praktik kotor," katanya.

Pilkada harus dikawal, lanjut dia, supaya tidak banyak pasangan calon kepala daerah yang bermain money politic. Semua kandidat mesti memegang teguh Pancasila supaya pilkada penuh dengan keadaban.

"Pilkada harus penuh dengan keadaban, sehat dan tidak terjadi silang sengkarut, konflik hingga kekerasan," ujarnya.

Pilkada tidak boleh dipandang sebagai ajang perebutan kekuasaan namun proses mendapatkan pemimpin yang menjadi role model kemajuan daerah. Gelaran ini sudah hampir dilakukan di 2000 daerah, jadi setiap daerah telah menggelar pilkada lebih dari dua kali.

"Arti dari itu adalah bagaimana kita naik kelas dalam perhelatan ini bukan stagnasi dan sarat prilaku distorsi," ungkapnya.

Masyarakat, kata Siti, selaku pemilik hak pilih tidak boleh berdiam diri dalam upaya menaikan mutu demokrasi. "Pemilik hak suara harus memastikan pasangan calon yang dipilih bisa memajukan daerah dan menyerap aspirasi," pungkasnya. (R-1)

Baca Juga

  ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Presiden: PSBB Merugikan Banyak Orang

👤Andhika Prasetyo 🕔Senin 28 September 2020, 10:05 WIB
Presiden Joko Widodo menganggap PSBB merugikan masyarakat. Kebijakan itu tidak efektif dalam menangani dampak covid-19 dari sisi kesehatan...
MI/FRANSISCO CAROLIO HUTAMA GANI.

Bareskrim Limpahkan Tahap II Kasus Surat Jalan Palsu Joko Tjandra

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Senin 28 September 2020, 09:41 WIB
Tim Penyidik Bareskrim Polri akan melakukan penyerahan tersangka Joko Tjandra, Brigjen Prasetijo Utomo dan Anita Kolopaking beserta...
ANTARA/Abriawan Abhe

Tegakkan Sanksi bagi Pelanggar Kampanye

👤Cahya Mulyana 🕔Senin 28 September 2020, 08:21 WIB
Setiap pelanggar siapapun itu mesti ditindak tegas supaya ada efek...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya