Sabtu 05 September 2020, 05:33 WIB

Konstitusi Tolak Pangkalan Militer Asing

Cah/Ant/P-2 | Politik dan Hukum
Konstitusi Tolak Pangkalan Militer Asing

ANTARA/M RISYAL HIDAYAT
Sejumlah anggota Badan Keamanan Laut (Bakamla) mengikuti upacara pelepasan KN Pulau Nipah-321 pada kegiatan Operasi Cegah Tangkal Tahun 2020

 

PEMERINTAH Amerika Serikat mengungkap rencana Tiongkok membangun fasilitas logistik militer mereka di beberapa negara di kawasan Asia Tenggara. Rencana itu, menurut Amerika, ialah upaya Tiongkok untuk membangun kekuatan mereka di Laut China Selatan (LCS).

Indonesia menjadi salah satu negara yang disebut Amerika menjadi target Tiongkok untuk memuluskan rencana mereka. Amerika pun menyebut Tiongkok menginisiasi sejumlah kerja sama dengan Indonesia yang akan menjadi tameng rencana pembangunan fasilitas militer mereka.

Dalam menanggapi hal itu, anggota Komisi I DPR RI Willy Aditya mengatakan kerja sama militer dalam bentuk pangkalan militer tidak dikenal dalam aturan politik luar negeri Indonesia yang nonblok.

“Secara konstitusional rencana Tiongkok itu sudah pasti tertolak. Amerika juga sangat paham bahwa konstitusi dan undang-undang Indonesia tidak memungkinkan adanya kerja sama militer. Kita perlu memeriksa lebih dalam maksud Amerika mengungkapkan rencana Tiongkok itu ke publik. Jangan sampai kita dimanfaatkan baik Amerika maupun Tiongkok ini,” katanya kepada Media Indonesia, kemarin.

Politikus Partai NasDem itu mengingatkan Kementerian Pertahanan, TNI, dan BIN agar proaktif bekerja untuk menjaga agar kondisi tersebut tidak sampai mengganggu Indonesia. Demikian pula Kementerian Luar Negeri melalui diplomasi di LCS.

Willy melanjutkan, terkait dengan konflik Laut China Selatan, sikap Indonesia sudah sangat tegas taat pada aturan United Nations Convention for the Law of the Sea (UNCLOS) atau konvensi hukum kelautan yang merupakan hasil tindak lanjut dari Deklarasi Juanda.

“Pernyataan Kemenlu beberapa waktu lalu sudah tegas, kita tidak bernegosiasi di LCS. Kita hanya akan menegakkan kesepakatan bersama di UNCLOS. Di luar itu, tidak ada negosiasi. Amerika harusnya paham posisi ini, bukan malah bermanuver seolah kita akan tunduk dengan upaya Tiongkok,” papar Willy.

Willy menandaskan kerja sama Indonesia dengan Tiongkok dalam bidang ekonomi dan pembangunan tidak dapat menjadi ukuran bahwa Indonesia akan tunduk jika sudah menyentuh prinsip dasar dalam konstitusi. Kedaulatan Indonesia dan keamanan rakyat tidak bisa dinegosiasikan.

Menlu Retno Marsudi merespons laporan Departemen Pertahanan Amerika Serikat (Pentagon) tersebut dan menegaskan sikap RI.

“Secara tegas saya ingin menekankan bahwa sesuai dengan garis dan prinsip politik luar negeri Indonesia, wilayah Indonesia tidak dapat dan tidak akan dijadikan basis atau pangkalan maupun fasilitas militer bagi negara mana pun,” ujar Retno saat menyampaikan keterangan pers secara virtual, kemarin. (Cah/Ant/P-2)

Baca Juga

ANTARA/Widodo S. Jusuf

Program Deradikalisasi Napi Terorisme Belum Terintegrasi

👤Emir Chairullah 🕔Rabu 23 September 2020, 15:10 WIB
Program deradikalisasi napi terorismmi saat ini elum terintegrasi dengan baik. Seharusnya tidak hanya densus 88, juga melibatkan lembaga...
Antara

Pengamat Sebut Golput Pilkada saat Pandemi Wajar

👤Tri Subarkah 🕔Rabu 23 September 2020, 14:10 WIB
Ajakan golput pada pilkada karena pandemi covid-19 mulai ramai. Sejumlah pengamat menilainya...
DOK. POLRI

Polri: Belum Ada Pelaporan UI Soal Dugaan Fitnah Politikus PKS

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Rabu 23 September 2020, 13:02 WIB
Almuzzammil sendiri dilaporkan karena dianggap telah melakukan fitnah, pembunuhan karakter, dan kebohongan publik terkait pendidikan seks...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya