Sabtu 05 September 2020, 06:00 WIB

Lima BUMN Integrasi Data Pajak

Ins/Ant/E-3 | Ekonomi
Lima BUMN Integrasi Data Pajak

ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Orias Petrus Moedak, Direktur Utama MIND ID.

 

DIREKTORAT Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menjalin kerja sama dengan grup Mining Industry Indonesia (MIND ID) tentang integrasi data perpajakan.

Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara DJP dan lima badan usaha milik negara di bidang pertambangan, yaitu PT Antam Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Freeport Indonesia, PT Inalum (persero), dan PT Timah Tbk.

“Kerja sama hari ini merupakan kelanjutan dari program bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN untuk meningkatkan tata kelola perusahaan, khususnya dalam hal transparansi perpajakan,” ungkap Direktur Utama MIND ID Orias Petrus Moedak dalam keterangan resmi, kemarin.

Menurut Orias, kerja sama tersebut dapat menjadi contoh bagi sektor korporasi di Indonesia dan bisa meningkatkan efektivitas serta efisiensi administrasi perpajakan.

Orias menjelaskan, bagi wajib pajak, transparansi perpajakan membawa manfaat nyata seperti menurunkan beban kepatuhan dan risiko pemeriksaan atau sengketa di kemudian hari.

“Sering kali sengketa merupakan proses panjang dan mahal karena mengalihkan sumber daya perusahaan dari aktivitas produktif,” ucapnya.

Bagi DJP, Orias menyebut integrasi data memberikan akses terhadap data keuangan wajib pajak serta data transaksi yang dilakukan wajib pajak dengan pihak ketiga.

Dengan adanya data ini, DJP dapat melakukan penelitian dan pengujian kepatuhan secara elektronik sehingga dapat mengurangi beban administratif terkait dengan pemeriksaan dan juga potensi terjadinya keberatan dan banding.

“Kerja sama ini bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengumpulan penerimaan pajak. DJP berharap para korporasi besar dengan administrasi pajak yang kompleks dapat segera mengikuti langkah transparansi perpajakan,” pungkas Orias.

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menjelaskan transparansi perpajakan bermanfaat bagi wajib pajak, yaitu menurunkan beban kepatuhan dan risiko pemeriksaan atau sengketa di kemudian hari.

Suryo menuturkan, sebelumnya itu merupakan proses panjang dan mahal karena mengalihkan sumber daya per­usahaan dari aktivitas produktif. (Ins/Ant/E-3)

Baca Juga

Antara/Adwit B Pramono

Besok Hingga 2 Pekan Ke depan, Tol Manado-Danowudu Gratis

👤Insi nantika Jelita 🕔Selasa 29 September 2020, 20:39 WIB
"Sosialisasi dua minggu ini sekaligus untuk menyiapkan perilaku berkendara masyarakat. Karena biasanya setelah jalan tol diresmikan...
Dok. Pribadi

Koperasi dan UMKM Bisa Jadi Lokomotif Keluar dari Resesi

👤Ghani Nurcahyadi 🕔Selasa 29 September 2020, 20:36 WIB
a mendorong agar Pemerintah dapat mempertimbangkan  solusi khusus dibidang ekonomi yaitu memacu aktifitas sektor UMKM dan...
MI/Adam Dwi

Ekonomi Membaik, Menkeu Optimistis Pemulihan Terakselerasi di 2021

👤M. Ilham Ramadhan Avisena 🕔Selasa 29 September 2020, 20:05 WIB
Selagi vaksin urung ditemukan, penerapan protokol kesehatan merupakan hal yang tidak bisa...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya