Sabtu 05 September 2020, 03:20 WIB

Evaluasi Kebijakan Ganjil Genap

Putri Anisa Yuliani | Megapolitan
Evaluasi Kebijakan Ganjil Genap

ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengecek papan informasi mengenai kebijakan sistem pembatasan kendaraan bermotor.

 

KETUA Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo meminta Pemprov DKI mengevaluasi kebijakan ganjil genap. Sebab, dari data RS Wisma Atlet ada peningkatan pasien covid-19 dari sisi yang menggunakan angkutan umum. Ia pun menduga terjadi peningkatan penularan di angkutan umum karena jumlah penumpang yang meningkat seiring diberlakukannya ganjil genap.

Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik pun mendorong Pemprov DKI mengevaluasi kembali kebijakan itu. “Kalau memang benar menyebabkan bertambah orang terpapar bisa jadi boleh (ditiadakan kebijakannya), kalau nggak terbukti ya nggak apa (tetap diterapkan)” katanya di Jakarta, kemarin.

Pihaknya pun sebetulnya menyetujui jika untuk sementara waktu kebijakan ini ditiadakan terlebih dahulu. Taufik menyarankan Pemprov DKI untuk menambah armada angkutan umum sehingga bisa dipastikan setiap armada hanya memenuhi persentase 50% dari total kapasitas dan tidak menyebabkan kerumunan.

Begitupun dengan KRL, sambungnya, perlu ada penambahan gerbong kereta.

Agar kapasitas bisa sesuai protokol kesehatan dan menghindari adanya kerumunan atau antrean.

Wagub DKI Ahmad Riza Patria, atau yang akrab disapa Ariza, mengatakan akan mengevaluasi kebijakan itu. “Kita akan cek dan evaluasi. Prinsipnya semua kebijakan yang diambil selalu kita diskusikan. Juga akan kita perhatikan saran dari Pak Doni,” kata Ariza.

Ia mengakui ada kenaikan jumlah penumpang angkutan umum sebesar 3,5%. Namun, penyebab naiknya angka penumpang angkutan umum selama masa PSBB transisi ini bisa disebabkan berbagai faktor dan bukan hanya disebabkan oleh ganjil genap.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo menegaskan pihaknya tetap menetapkan batas maksimal kapasitas angkutan umum yang beroperasi di Ibu Kota sebesar 50% meskipun Kementerian Perhubungan sudah mengizinkan kapasitas maksimal angkutan umum meningkat menjadi 70%.

Ia mengedepankan pembatasan kapasitas maksimal sebesar 50% agar bisa maksimal meminimalisir penularan covid-19. Harapannya dengan protokol kesehatan yang terus dijaga di manapun termasuk angkutan umum, penularan covid-19 bisa terus berkurang.

“Kita tetap mengedepankan prinsip-prinisp protokol kesehatan sehingga kita akan mampu keluar dari pandemi,” jelasnya. (Put/Hld/J-1)

Baca Juga

MI/Andri Widiyanto

Mal kian Terpuruk PSBB Anies Digugat

👤Ins/Pra/X-6 🕔Selasa 29 September 2020, 04:54 WIB
Sektor ritel dan tenant enam bulan ini dalam tekanan sangat berat. Lalu, kami menghadapi adanya PSBB jilid II dan restoran tidak bisa dine...
MI/IMMANUEL ANTONIUS

Bea Cukai Pastikan Minol Oplosan Daring Ilegal

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Selasa 29 September 2020, 03:30 WIB
Saat ini, lanjutnya, pihak Intelijen dan Penindakan Bea dan Cukai tengah menelusuri adanya minol oplosan yang dijual secara daring...
MI/Usman Kansong

Sekda Depok Instruksikan Pembongkaran Bangunan Liar di Sungai

👤Kisar Rajaguguk 🕔Selasa 29 September 2020, 03:25 WIB
Hardiono menegaskan bangunan liar di RT OO5 RW O5 Kelurahan Tirtajaya, Sukmajaya, Kota Depok mengganggu aliran sungai sehingga perlu...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya