Sabtu 05 September 2020, 03:05 WIB

Pesta Demokrasi Antipandemi

Umbu TW Pariangu Dosen FISIP Universitas Nusa Cendana, Kupan | Opini
Pesta Demokrasi Antipandemi

Dok. Pribadi

EDITORIAL Media Indonesia kemarin berjudul Cegah Pilkada Sumber Petaka mempertebal seruan pentingnya kita menjauhi tata cara pelaksanaan pilkada yang mengabaikan keselamatan nyawa. Kini bukan hanya politik uang yang diharamkan, kemeriahan dan kerumunan massa yang memicu penularan covid-19 juga mutlak diharamkan di pilkada. Protokol kesehatan ialah acuan utama yang pantang dilanggar agar pesta demokrasi itu tak malah menjadi bencana.

Masa pendaftaran pasangan calon kepala daerah untuk berlaga di Pilkada 9 Desember 2020 yang dibuka mulai 4-6 September 2020 menjadi ujian awal sejauh mana para elite politik ataupun masyarakat mampu membuktikan kedewasaan moralnya, termasuk peduli terhadap keselamatan bersama.

Dunia dan Indonesia kini tengah bergumul melawan pandemi yang terus menelan korban. Soliditas psikososial bangsa tengah terancam karena tatanan sosial yang berubah di masyarakat akibat pandemi dengan berbagai prasangka dan stigma yang ditumbuhkan sebagai mekanisme survivalitas diri.

Butuh kedisiplinan kolektif untuk menyelamatkan bangsa dari sengkarut tersebut, termasuk memaklumi bahwa segala euforia berbasis aksi-aksi kerumunan di pilkada kali ini tidak lagi menjadi tontonan di pilkada. Rakyat tidak boleh bergerombol, arak-arakan dengan yel-yel histeria saat kampanye.

Begitu juga para elite, termasuk calon kepala daerah harus menahan nafsu penggalangan elektoral untuk tidak memobilisasi massa di panggung- panggung kampanye.


Adaptasi baru

Menurut Frances Z Brown (dalam How Will the Coronavirus Reshape Democracy and Governance Globally, 2020), pandemi korona tidak hanya mendatangkan kehancuran pada kesehatan global, tetapi juga mengganggu tatanan demokrasi di seluruh dunia.

Gangguan itu sudah pasti termasuk penyelenggaraan pesta demokrasi saat ini yang ‘menggunting’ cara-cara lazim yang sudah dilaksanakan sejak zaman demokrasi dipraktikkan di Athena pada 26 abad yang lalu.

Saat ini, tidak sedikit yang menggunakan istilah ‘pesta demokrasi’ sebagai dalih untuk membenarkan politik kerumun an sebagai sebuah keniscayaan berdemokrasi. Padahal, dalam kondisi darurat pandemi seperti saat ini, istilah tersebut tidak bisa lagi dimaknai limitatif.

Ruang partisipasi dan kebebasan rakyat menyampaikan ekspresi dan pilihan secara fi sik yang jelas tidak dimungkinkan ketika dunia membutuhkan ‘jarak fisik’ untuk menyembuhkan dirinya dari wabah. Dibutuhkan adaptasi kebiasaan politik baru agar nilai tertinggi demokrasi (kemanusiaan) tidak direduksi proses atau ritual politik belaka.

Heraklitos pada 25 abad yang lalu mengatakan panta chorei kai ouden menei (segalanya berubah dan tidak ada yang tinggal diam). Tidak yang abadi di dunia, termasuk di politik dan demokrasi. Perubahan perilaku politik yang empati pada situasi krisis (pandemi) menjadi sebuah kenormalan baru agar pranata berdemokrasi tetap kongruen dengan gerak peradaban manusia.

Karenanya, alih-alih mengeliminasi hak partisipasi publik dalam pilkada, pelarangan kegiatan berkerumun oleh masyarakat sejatinya sebuah etika baru yang dibutuhkan untuk menyelamatkan masa depan demokrasi dan peradaban dari pandemi.

Di masa kontestasi seperti sekarang, para elite, parpol, kepala daerah, dan calon kepala daerah sebagai sentrum perubahan dalam ekosistem politik berkewajiban moral memberikan teladan, taat terhadap aturan pencegahan pandemi. Paslon dan tim sukses harus menjamin bahwa protokol pencegahan covid-19 dalam pilkada tidak dikangkangi olehnya sehingga mengorbankan rakyat.

Potensi pengerahan massa dari tiap paslon tentu akan makin besar menjelang kampanye dan pemungutan suara. Beberapa waktu lalu, Mendagri Tito Karnavian menegur dua kepala daerah (Bupati Muna Barat dan Bupati Muna) di Provinsi Sulawesi Tenggara karena menyelenggarakan kegiatan umum yang memancing kerumunan massa. Bupati Muna Barat, misalnya, melakukan kampanye dengan berkeliling yang disambut ribuan masyarakat, sedangkan Bupati Muna menyelenggarakan kegiatan jalan kaki bersama masyarakat pada 13 Agustus lalu.

Langkah licin para kontestan menyiasati celah aturan, mungkin akan terus dilakukan. Meskipun DPR dan Kemendagri telah menyepakati empat Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan satu Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), yang intinya mewajibkan protokol kesehatan dijalankan di setiap tahapan pilkada. Namun, ketika kesadaran peserta pilkada lemah serta aktor dan sistem pengawasan pelaksanaan aturan dimaksud pun melempem, maksud baik aturan tersebut pun akan mudah digembosi.


Moralitas paslon

Sejujurnya, kursi kekuasaan kerap membuat politisi menghalalkan segala. Kekuasaan seperti ‘binatang buas’ karena selalu tunduk pada dua posisi ekstrem yang bertentangan, yakni gandrung menguasai, tetapi tidak pernah siap untuk dikuasai (Suseno, Kuasa dan Moral, 1988). Termasuk dikuasai hukum dan aturan main yang ada.

Seusai rakor kesiapan Pilkada serentak 2020 dan pengarahan kepada Satgas Covid-19 di Padang, Sumatra Barat, 26 Agustus 2020, Tito Karnavian pernah mengajak masyarakat merundung sebagai bagian sanksi sosial kepada calon kepala daerah yang menciptakan kerumunan massa.

Tito bukan bermaksud membenarkan perundungan. Ia hanya ingin menyadarkan masyarakat sekaligus menghardik kesadaran elitis dari para paslon untuk tidak bermain-main dengan prinsip keselamatan rakyat dan bangsa.

George Friedman benar, moralitas tanpa kekuasaan ialah penyakit dan kekuasaan tanpa moralitas ialah keberangasan (Friedman, 2012: 37-38).

Tidak sahih memisahkan urusan antara moral dan politik seperti yang diajarkan Niccolo Machiavelli. Politik membutuhkan moral agar naluri politik tidak menciptakan ‘serigala bagi sesama’. Sebaliknya, moral ditegakkan melalui tindakan-tindakan politik, baik itu melalui aturan hukum, lembaga negara, maupun berbagai upa ya di dalam membangun kesejahteraan umum (Haryatmoko, 2003: 183). Artinya, sikap politik dan kekuasaan terutama bagi para paslon yang sedang berkontestasi di pilkada harus mengabdi pada cita-cita moral, keselamatan bersama, bukan pada kekuasaan temporal.

Kejadian yang menimpa Bupati Subang dan beberapa pejabat yang berjoget di acara dangdutan di Bukit Nyomot, Subang, dengan mengabaikan protokol kesehatan covid-19. Atau seorang pejabat eselon II yang juga staf ahli Bupati Seluma yang mencak-mencak lantaran ditegur petugas posko covid-19 di wilayah perbatasan Kabupaten Seluma dengan Kota Bengkulu karena tidak menggunakan masker, sungguh suatu contoh miris dan memalukan yang tak boleh terulang. Seorang pejabat mestinya menularkan kejernihan sikap dan spirit moral kepada rakyat di saat bangsa ini berjibaku melawan penyakit korona.

Bagaimanapun pilkada di era pandemi ini menjadi ajang pemurnian moralitas calon pemimpin di hadapan rakyat. Paslon yang memancing kerumunan massa dalam kampanye, sejatinya tidak hanya harus dirundung, tetapi juga tidak boleh dipilih di pilkada 9 Desember nanti karena tidak memenuhi kualifikasi moral dan integritas.

Baca Juga

ANTARA/Dok. Duta Besar Tiongkok

Titik Awal Baru, Perjalanan Baru

👤Xiao Qian Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia 🕔Rabu 30 September 2020, 03:30 WIB
REPUBLIK Rakyat Tiongkok pada 1 Oktober 2020 merayakan hari jadinya yang...
Dok> Pribadi

Asuransi Mutual, Untung dan Rugi sama-sama Dibagi

👤Kapler Marpaung Dosen Program MM-Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada 🕔Rabu 30 September 2020, 03:10 WIB
Asuransi Bumiputera didirikan oleh Dwidjosewojo bersama temannya, MKH Soebrata dan Adimidjojo, saat diselenggarakan Kongres Guru Hindia...
MI/ROMMY PUJIANTO

Media Sosial dan Pendidikan Politik Perempuan

👤Ledia Hanifa A Anggota DPR RI Fraksi PKS Dewan Pakar DPP Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) 🕔Rabu 30 September 2020, 03:05 WIB
SALAH satu aspek penting dalam demokrasi ialah partisipasi politik. Angka partisipasi politik dapat menunjukkan tingkat legitimasi...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya