Jumat 04 September 2020, 22:15 WIB

RUU Masyarakat Adat Segera jadi Usulan DPR

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
RUU Masyarakat Adat Segera jadi Usulan DPR

MI/ Ebet
Ilustrasi

 

RUU Masyarakat Hukum Adat selangkah lagi akan menjadi RUU usulan DPR. 

Hal itu setelah 8 dari 9 Fraksi di DPR RI menyatakan sepakat pada rapat pleno Panja RUU Masyarakat Adat yang dilaksanakan di kompleks DPR RI Jakarta, Jumat, (4/9).

Ketua Panitia Kerja (Panja) Willy Aditya mengatakan, regulasi ini menjadi wujud komitmen DPR dalam upaya pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di Indonesia.

“Ini juga menjadi wujud dari keberpihakan dan perhatian kita terhadap isu-isu marginal. Kita berharap, RUU ini akan menjadi jaminan perlindungan dan pengakuan bagi masyarakat, serta bisa menyelesaikan masalah masyarakat adat,” terang Willy dalam keterangan resmi, Jumat (4/9).

Sebelum disahkan dalam rapat pleno di Badan Legislasi dan Panja, seluruh prosedur pembahasan sudah dilakukan mulai dari harmonisasi, pembulatan, sampai pemantapan konsepsi.

Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem ini juga menyampaikan semua itu dilakukan secara intensif dan mendalam dalam rapat-rapat baik fisik maupun virtual mulai 16 April, 22 April, dan 6 Juli 2020.

“RUU ini telah dibahas sejak bulan April. Setidaknya ada 14 hal pokok yang mengemuka dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU ini seperti pengaturan norma, penambahan substansi dan penambahan bab baru,” paparnya.

Selanjutnya, RUU Masyarakat Hukum Adat akan dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi RUU inisiatif DPR. Kemudian, DPR akan mengirimkan surat kepada pemerintah agar Surat Presiden (Surpres) terkait RUU Masyarakat Hukum Adat segera diserahkan ke DPR.

"Setelah disahkan dalam Paripurna, baru dikirim ke pemerintah," kata Willy.

RUU Masyarakat Hukum Adat terdiri dari 17 bab dan 58 pasal. RUU ini merupakan RUU Prolegnas prioritas 2020 dan diusulkan Fraksi Partai NasDem. (OL-8).

 

Baca Juga

Ilustrasi

Ini Daftar Koruptor yang Dihadiahi Diskon Hukuman

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Kamis 01 Oktober 2020, 19:15 WIB
Data yang dihimpun dari KPK dan MA, sedikitnya 23 nama mendapat potongan...
Dok. Sekretariat Wakil Presiden

Wapres Minta DPD Ikut Jaga Pilkada agar Sesuai Protokol Kesehatan

👤Indriyani Astuti 🕔Kamis 01 Oktober 2020, 18:59 WIB
Karena itu penerapan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19 mutlak dilakukan dalam pelaksanaan...
Ilustrasi

Febri Berharap Ghufron Buktikan Jadi Pejuang di KPK

👤Fachri Audhia Hafiez 🕔Kamis 01 Oktober 2020, 18:56 WIB
Mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menjawab sindiran Wakil Ketua KPK Nurul...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya