Jumat 04 September 2020, 21:25 WIB

HTI Masih Bermanuver Kampanyekan Khilafah

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
HTI Masih Bermanuver Kampanyekan Khilafah

MI/CAHYA
Dosen Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Ainur Rafiq dalam webinar tentang khilafah, Jumat (4/9).

 

STATUS badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) telah dicabut pemerintah pada 19 Juli 2017, namun kegiatan mereka, seperti kampanye ideologi khilafah, masih aktif di tengah masyarakat. Media sosial menjadi alat yang digandrungi untuk menyebarkan paham kelompok utopis ini.

"HTI masih melakukan manuver seperti lewat penyebaran gagasan di media sosial. Mereka paham bahwa media sosial sangat penting untuk menyebar dan membentuk opini," kata dosen Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Ainur Rafiq dalam webinar bertajuk Gerakan Khilafah dan Kebijakan Pemerintah dalam Menangani Ormas Anti Pancasila, Jumat (4/9).

Pada kesempatan itu hadir pula Direktur Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia Athor Subroto, Kaprodi Kajian Terorisme SKSG Universitas Indonesia Muhamad Syauqillah, Dosen Kajian Terorisme SKSG Universitas Indonesia Amanah Nurish dan Penulis Buku Negara Khilafah Versus Negara Kesatuan Republik Indonesia Sri Yunanto.

Menurut Ainur, HTI dalam menyebar gagasan khilafah kerap mengklaim mendapat dukungan dari sejumlah tokoh besar dari luar HTI. "Menariknya mereka melakukan dengan cara menempel dengan tradisi kelompok islam moderat seperti maulidan, tokohnya diberi gelar kiai haji hingga tema diskusi aswaja. Itu untuk merangkul dan merasuki Nahdlatul Ulama (NU)," paparnya.

Ia juga menilai sistem khilafah yang digembar-gemborkan sebagai keharusan bagi umat Islam minim dasar historis maupun hukum agama. Terlebih, tatanan kenegaraan ini banyak versi. Khilafah HTI berbeda dengan pemahaman Islamic State (IS) dan kelompok lain yang memperjuangkan hal serupa.

"Sekarang IS mendeklarasi dan mengusung sistem khilafah namun tidak bisa menjelaskan dasar historis maupun ajarannya. Begitu juga dengan HTI karena versi khilafah itu banyak," katanya.

Dosen Kajian Terorisme SKSG Universitas Indonesia Amanah Nurish mengatakan kelompok yang menyuarakan khilafah sudah lama muncul di Indonesia. Bahkan sebelum Indonesia merdeka, Perang Padri menjadi momentumnya.

"Mereka ada yang melakukan dengan pendekatan struktural dan kultural. Namun yang paling mengancam ketika mereka melalui kultural karena langsung berdampak pada terkikisnya nilai-nilai keberagaman, tradisi dan budaya bangsa," paparnya.

Kelompok khilafah masuk kelompok masyarakat dengan mengusung kebangkitan Islam. Doktrin khilafah sengaja disisipkan pada kurikulum keagamaan, membudayakan tradisi Timur Tengah hingga menerapkan bahasanya.

"Kemudian mereka melakukan penetrasi dengan penggunaan tradisi negara-negara timur tengah dan menolak kearifan lokal dengan argumen bidah. Makanya tidak heran anak-anak kita sekarang tidak kenal lagi baju daerahnya," ujarnya.

Namun secara sistem negara, menurut Amanah, ideologi khilafah sulit ditegakkan. "Gerakan khilafah sudah terbukti tidak berhasil di Indonesia itu mulai Negara Islam Indonesia (NII) hingga HTI. Khilafah merupakan produk imajinatif dan sebatas utopis," pungkasnya. (P-2)

Baca Juga

MI/ADAM DWI

Awasi Ketat Kampanye Tatap Muka

👤Cahya Mulyana 🕔Jumat 25 September 2020, 04:46 WIB
Bila mendesak, DPR akan mengusulkan perbaikan melalui revisi UU Pilkada atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang...
DOK.MI

Penyelesaian Hukum Jamin Investasi Sawit

👤Ins/X-10 🕔Jumat 25 September 2020, 04:20 WIB
Persoalan yang terjadi sejak 2006 itu bisa berdampak buruk untuk pengembangan investasi sektor perkebunan, khusus di industri kelapa...
ANTARA/PRASETIA FAUZANI

Pandemi Momentum Perbaiki Ekonomi Desa

👤Pra/Ata/X-8 🕔Jumat 25 September 2020, 04:12 WIB
Tidak hanya menghantam lapisan masyarakat di perkotaan, tetapi juga berdampak kepada mereka yang tinggal di perdesaan. Penyebabnya jelas,...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya