Jumat 04 September 2020, 23:00 WIB

Berjibaku Mengawasi Sampai Pelosok Indonesia

Daniel Wesly Rudolf, Pengawas Bank pada KOJK Provinsi Papua dan Papua Barat | Opini
 Berjibaku Mengawasi Sampai Pelosok Indonesia

Dok.pribadi
Daniel Wesly Rudolf

JANTUNG Harry Irfan (30) berdetak cepat. Peluhnya menetes tak henti bak sedang berlomba keluar. Pun berulang kali ia mengencangkan sabuk pengaman yang mengendur akibat pesawat capung (Twin Otter) yang ditumpanginya bergoyang ke kiri dan kanan menyusuri tingginya pegunungan tanah Papua.

Harry bersama empat rekannya memang harus menumpangi pesawat berkapasitas 17 penumpang tersebut agar dapat tiba di Bandar Udara Moanamani, Distrik Kamu, Kabupaten Dogiyai. Dengan landasan pacu berukuran 2.089 meter, bandar udara di sana tentu tidak mungkin ditempuh oleh pesawat sejenis Boeing, Bombardir, atau Airbus. Belum lagi, perjalanan masih dilanjutkan via darat selama lebih dari 3 jam agar dapat tiba di tujuan akhir yakni Enarotali, Kabupaten Paniai.

Tujuannya tentu bukan melancong, melainkan sedang melakukan perjalanan dinas. Sebagai pengawas Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Papua dan Papua Barat (KOJK Papua), ia tengah melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yakni pemeriksaan terhadap salah satu jaringan kantor dari bank yang diawasinya (PT Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Enarotali). Wilayah kerja KOJK Papua mencakup 1 (satu) BPD dengan 217 jaringan kantor serta 13 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dengan 35 jaringan kantor, yang tersebar di 42 kabupaten/kota di pulau terluas kedua di dunia itu.

“Ini tantangan pemeriksaan di wilayah remote. Jika beruntung, kadang kita diadang oleh masyarakat yang melakukan palang karena satu dan lain hal. Kadang pula kita terkena sweeping saat melintas wilayah tertentu. Bahkan pernah kami berhadapan dengan beberapa orang yang berdiri di pinggir jalan sambil menenteng senjata laras panjang,” ungkap Harry yang kini menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Pengawasan EPK. Ia mengatakan bahwa pemeriksaan kantor cabang bank yang berada di daerah remote bukan semata-mata formalitas, tetapi memenuhi amanat undang-undang.

Memang, UU No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengamanatkan tugas, fungsi, dan wewenang pemeriksaan di sektor sektor jasa keuangan. Pemeriksaan diperlukan guna meyakinkan hasil pengawasan tidak langsung (off site monitoring) serta apabila terdapat indikasi adanya penyimpangan dari praktik perbankan yang sehat. Hingga saat ini amanat itu telah dijalankan. 

Sejak pengawasan sektor perbankan beralih ke OJK pada 31 Desember 2013, bank umum dan BPR telah menjalankan fungsi intermediasi secara sehat dan berkelanjutan guna berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sesuai data Sistem Informasi Perbankan (SIP) posisi Juni 2020, BPD Papua mencatatkan realisasi total aset, kredit, dan DPK sebesar Rp26 triliun, Rp16,34 triliun, Rp22 triliun, tumbuh signifikan apabila dibandingkan dengan awal pengalihan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia pada 31 Desember 2020, masing-masing sebesar 47% (Rp8,3 triliun), 43,66% (Rp5 triliun), dan 63,93% (Rp8,6 triliun). Adapun rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) gross sebesar 5,96% dan NPL net terjaga pada 1,96%.

Kinerja positif juga ditorehkan BPR. Per Juni 2020, total aset, kredit, dan DPK sebesar Rp2 triliun, Rp1,75 triliun, dan Rp1,24 triliun, meningkat agresif masing-masing 141% (Rp1,17 triliun), 181% (Rp1,13 triliun), dan 223% (Rp0,86 triliun). Adapun NPL gross BPR sebesar 2,91%.

Rasio kecukupan permodalan berada di level 22,93% atau di atas rata-rata peer group sebesar 20,91%. Artinya bank memiliki kemampuan menyerap risiko lebih tinggi dibandingkan dengan bank-bank sejawatnya. Pun demikian dengan rasio likuiditas (loan to deposit ratio/LDR) yang sebesar 74,18% atau lebih rendah dari peer group sebesar 83,58%. Ini berarti bank masih memiliki kapasitas untuk bertumbuh ke depan.  

Meski tinta biru telah ditorehkan dalam raport kinerja keuangan, lembaga supervisi tetap mendorong penguatan dan daya saing perbankan antara lain melalui implementasi konsolidasi di antara BPR. Hingga saat ini, sebanyak 3 (tiga) BPR telah menyelesaikan aksi akuisisi dan merger. Sebenarnya, banyak pihak alergi pada kata 'konsolidasi', terlebih diikuti kata perbankan. Sebab, masyarakat sering memaknai sebagai upaya mengurangi jumlah bank. Padahal, konsolidasi sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti perbuatan memperkuat atau memperteguh.

Tak pelak, pengawas berjibaku dalam mengawal pelaksanaan konsolidasi perbankan di 2018-2019. Koordinasi yang solid dengan satuan kerja terkait yang berwenang memberikan persetujuan merger serta komunikasi yang baik dengan stakeholder menjadi kunci sukses dalam keseluruhan pelaksanaan konsolidasi.

Tantangan lembaga baru

Pada diskursus awal, kurang lebih tujuh tahun silam, berbagai kalangan menyampaikan kekhawatiran atas pengalihan pengawasan ke OJK. Sebab, tantangan saat itu begitu besar yang dinilai dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan nasional; pertama, cakupan tugas pengawasan OJK sebagaimana digariskan dalam UU Nomor 21 tahun 2011 begitu luas dan bukan tugas mudah untuk lembaga baru. Di sektor perbankan, pengawasan OJK meliputi aspek kelembagaan, kesehatan, kehati-hatian, dan pemeriksaan bank. Pengawasan terhadap kelembagaan bank mencakup antara lain perizinan, pembukaan kantor dan kepengurusan, termasuk konsolidasi serta pencabutan izin usaha bank.

Supervisi terhadap aspek kesehatan bank meliputi likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank. Tantangan kedua bersumber dari pihak eksternal. Ketika mulai berfungsi penuh pada awal 2014, OJK langsung menghadapi tantangan politik dan ekonomi dari dalam dan luar negeri yang luar biasa.

Namun demikian, kini KOJK Papua mampu menjawab seluruh keraguan tersebut melalui pembuktian kinerja pengawasan dan pemeriksaan. Ke depannya, OJK juga harus tetap mampu menjadi pemandu pengembangan sektor jasa keuangan termasuk perbankan.

Terobosan pemeriksaan

OJK merespons secara cepat pandemi covid-19 yang menimbulkan kendala cukup serius bagi berbagai pihak di dunia termasuk di Indonesia, antara lain melalui terobosan kebijakan pengawasan dan pemeriksaan BPR dan BPRS di masa pandemik. Pengawas dapat mengoptimalkan penggunaan media teknologi informasi selama penyebaran covid-19 dengan tetap berpedoman ketentuan pemeriksaan bank yang berlaku. Pemeriksaan langsung dilakukan terhadap kantor bank yang memiliki tingkat urgensi tinggi, dengan kriteria adanya permasalahan likuiditas dan solvabilitas yang dapat mengganggu kelangsungan usaha.

Teroboson dalam pelaksanaan pemeriksaan jaringan kantor bank tersebut menjadi angin segar bagi pengawas. Tidak hanya menjalankan amanat UU, terobosan dapat menjawab tantangan perluasan layanan keuangan perbankan yang cepat. Harapannya, Harry dan seluruh pengawas OJK tak perlu berjibaku menghadapi tantangan daerah remote namun tetap dapat mengawasi industri keuangan hingga pelosok Indonesia.


 

Baca Juga

Dok. Pribadi

Waspada Politik Uang

👤Ervanus Ridwan Tou Sekjen Vox Point Indonesia 🕔Senin 28 September 2020, 10:49 WIB
Praktik politik uang diduga masih terjadi, bahkan meningkat pada Pilkada 2020. Apalagi pilkada digelar di saat pandemi covid-19 tambah...
Dok. Pribadi

Transformasi Digital

👤Victor Yasadhana Direktur Pendidikan Yayasan Sukma 🕔Senin 28 September 2020, 03:05 WIB
Saat inisiatif menjadi bagian budaya lembaga, hambatan mental untuk berubah tidak memiliki kesempatan untuk menghambat tranformasi...
Dok. Twitter@muryantoamin

Menuju Digital Friendly University

👤Muryanto Amin Dekan FISIP Universitas Sumatra Utara 🕔Senin 28 September 2020, 03:00 WIB
TELAH lama era digital mengubah gaya hidup masyarakat menjadi serba praktis dan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya