Jumat 04 September 2020, 19:45 WIB

Menkopolhukam: Mekanisme Force Down Koordinasi Lintas Lembaga

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
Menkopolhukam: Mekanisme Force Down Koordinasi Lintas Lembaga

Arsene MPIANA / AFP
Ethiopian Airlines

 

MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengingatkan bahwa koordinasi antara kementerian dan lembaga dalam penanganan pesawat udara yang dipaksa mendarat (force down) sangat penting. Tanpa komunikasi intensif, keputusan itu dapat menimbulkan masalah baru.

“Force down yang dilakukan TNI AU kepada Ethiopian Airlines pada 14 Januari 2019 yang lalu, telah memberikan peringatan kepada kita semua, terhadap pentingnya koordinasi antara kementerian dan lembaga, khususnya dalam penanganan pesawat udara yang telah di force down," ujarnya dalam sambutan pada kegiatan latihan bersama penanganan pesawat udara asing setelah force down, dalam keterangan resmi, Jumat (4/9).

Latihan bersama ini merupakan buah kerja sama Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Markas Besar TNI, Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Perum LPPNPI, Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II.

Seluruh kementerian dan lembaga telah menandatangani kesepakatan tentang mekanisme force down. Itu setelah insiden force down terhadap Ethiopian Airlines milik Ethiopia pada 14 Januari 2019 oleh dua jet tempur F16 TNI AU.

Maskapai itu dipaksa turun karena tidak mempunyai izin melintasi wilayah udara Indonesia. Namun penanganannya lambat sehingga maskapai tersebut mengajukan keberatan dan gugatan dengan alasan kerugian materil.

Mahfud pun menekankan latihan bersama bisa mengantisipasi kejadian serupa dikemudian hari. Sinergi harus dibangun kementerian dan lembaga untuk memuluskan kerja terlebih tugas menyangkut kedaulatan.

”Dengan latihan bersama tadi, dapat kita lihat adanya koordinasi lintas unit kerja kementerian lembaga di lapangan, dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Sehingga bukan hanya sebatas aturan dan tata cara tertulis, tetapi bisa dimanfaatkan maksimal dan sebagai uji fungsi, pemahaman pada praktiknya di lapangan," pungkasnya. (OL-4)

Baca Juga

Antara

Kebijakan Keadilan Restoratif Diapresiasi

👤Dhk/Cah/P-1 🕔Jumat 25 September 2020, 05:58 WIB
Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan awalnya ragu sebelum mengeluarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tersebut karena tidak ingin...
ANTARA/HAFIDZ MUBARAK A

Ketua KPK Minta Maaf Langgar Kode Etik

👤Dhk/P-1 🕔Jumat 25 September 2020, 05:40 WIB
Dalam putusannya, majelis etik Dewas KPK menjatuhi sanksi ringan berupa teguran tertulis 2 dan mewajibkan Firli tak mengulangi kesalahannya...
MI/Adam Dwi

Positif Covid-19, Benny Tjokro Batal Jalani Tuntutan

👤Tri/Ant/P-2 🕔Jumat 25 September 2020, 05:34 WIB
Tidak hanya Benny, terdakwa lain, yakni Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Heru Hidayat juga dinyatakan positif covid-19 sehingga...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya