Jumat 04 September 2020, 10:07 WIB

Dewas Gali Keterangan Saksi Dugaan Pelanggaran Etik Firli

Cahya Mjulyana | Politik dan Hukum
Dewas Gali Keterangan Saksi Dugaan Pelanggaran Etik Firli

MI/Susanto
Ketua KPK Firli Bahuri

 

DEWAN Pengawas (Dewas) menjadwalkan empat saksi dalam sidang lanjutan dugaan pelanggaran etik Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, Jumat (4/9). Para saksi akan dimintai keterangan soal Firli yang menggunakan helikopter mewah dari Palembang ke Baturaja.

"Yang digali dari saksi-saksi itu sangat standar, yakni apa yang mereka tahu, dengar, dan lihat tentang dugaan pelanggaran etik oleh terperiksa," kata anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK Syamsudin Haris di Jakarta, Jumat (4/9).

Keempat saksi yang akan dihadirkan terdiri dari satu orang yang berasal dari internal dan sisanya dari luar KPK. Empat orang itu bakal membeberkan bukti penggunaan helikopter yang dilakukan Firli.

"Saksi satu orang dari KPK dan tiga orang dari luar KPK," ungkapnya.

Firli juga diperbolehkan mengintervensi para saksi jika dinilai keliru. Keterangan para saksi akan ditimbang Dewas untuk memutuskan nasib Firli.

Sidang etik Firli akan dimulai pada pukul 09.00 WIB. Sidang lanjutan ini harusnya berlangsung pada Selasa (25/8).

Baca juga: Dewas akan Hadirkan Empat Saksi di Sidang Etik Firli

Perkara ini bermula dari laporan Masyarakat Antikorupsi Indonesia (Maki) melaporkan Firli ke Dewas KPK terkait penggunaan helikopter mewah untuk perjalanan dari Palembang ke Baturaja, Sumatra Selatan, 20 Juni 2020 lalu. Perjalanan Firli ke Baturaja untuk ziarah makam orang tua.

Firli naik helikopter jenis Helimousine President Air yang pernah digunakan motivator Tung Desem Waringin. Helikopter tersebut milik perusahaan swasta dengan kode sayap PK-JTO.

Jarak tempuh dari Palembang ke Baturaja hanya membutuhkan waktu empat jam menggunakan mobil. Penggunaan helikopter dinilai bertentangan dengan kode etik pimpinan KPK.

Firli diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku integritas pada Pasal 4 ayat (1) huruf c atau Pasal 4 ayat (1) huruf n atau Pasal 4 ayat (2) huruf m dan atau kepemimpinan pada Pasal 8 ayat (1) huruf f Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor: 02 Tahun 2020.(OL-5)

Baca Juga

BIRO PERS SETPRES/LUKAS

Reformasi Struktural Jalan Terus meski Pandemi

👤Andhika Prasetyo 🕔Jumat 23 Oktober 2020, 04:15 WIB
Jokowi meminta untuk menjadikan krisis sebagai momentum guna melakukan lompatan-lompatan kemajuan yang mungkin akan lamban jika dilakukan...
DOK: KLHK

Kementerian LHK Dukung Padat Karya Lewat Penanaman Mangrove

👤JI/S3-25 🕔Jumat 23 Oktober 2020, 04:12 WIB
Keberhasilan pemulihan mangrove juga akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Luhut menyampaikan apabila mangrovenya dalam kondisi...
MI/Adam Dwi

Pesantren Diminta Lahirkan Santri Gus Iwan

👤Mir/X-11 🕔Jumat 23 Oktober 2020, 03:59 WIB
Pesantren harus bangun, tidak boleh tidur. Mari kita bangkit mengembangkan santri yang kuat sehingga negara juga menjadi...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya