Kamis 03 September 2020, 21:37 WIB

DPR Desak Pelibatan BNPB dalam Revisi UU Bencana

DPR Desak Pelibatan BNPB dalam Revisi UU Bencana

ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Rapat kerja dengan Komisi VIII DPR dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo (kanan)

 

WAKIL Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily mempertanyakan Surat Presiden tentang Panitia Kerja Pemerintah untuk Membahas Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang tidak menyebutkan keterlibatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
 
"Dalam Surat Presiden, disebutkan wakil pemerintah adalah Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia," kata Ace dalam rapat kerja dengan Kepala BNPB Doni Monardo di Jakarta, hari ini.

Politikus Partai Golkar itu mengatakan Komisi VIII DPR ingin BNPB juga dilibatkan dalam panitia kerja membahas perubahan Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Hal itu penting karena yang paling berperan dalam penanggulangan bencana adalah BNPB.

Yang juga membuat kaget, kata Ace, daftar inventaris masalah pemerintah terhadap perubahan Undang-Undang Penanggulangan Bencana sama sekali tidak menyebutkan BNPB. Hal itu berbeda dengan Undang-Undang Penanggulangan Bencana yang memang menyebutkan BNPB secara gamblang.
 
"Daftar inventaris masalah DPR ingin memperkuat BNPB melalui regulasi, pelibatan TNI/Polri, dan dukungan anggaran. Mengapa daftar inventaris masalah versi pemerintah seperti ingin menghapus BNPB," tuturnya.

Ace mengatakan akan memperdalam kembali hal itu dengan wakil pemerintah berdasarkan Surat Presiden yang sudah dikirimkan kepada DPR. Dia ingin tahu sampai sejauh mana BNPB dilibatkan dalam penyusunan daftar inventaris masalah versi pemerintah tersebut.
 
"Itu penting. Kami saja berdebat membahas daftar inventaris masalah karena berniat memperkuat BNPB. Mungkin dari BNPB mempersiapkan tim, tetapi tidak akan bisa masuk dalam panitia kerja karena tidak disebutkan dalam Surat Presiden," katanya.(OL-4)

Baca Juga

DOK. POLRI

Polri: Belum Ada Pelaporan UI Soal Dugaan Fitnah Politikus PKS

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Rabu 23 September 2020, 13:02 WIB
Almuzzammil sendiri dilaporkan karena dianggap telah melakukan fitnah, pembunuhan karakter, dan kebohongan publik terkait pendidikan seks...
Dok Setwapres RI

Wapres: Pemahaman Kebangsaan di Tubuh NU Relatif Matang

👤 Indriyani Astuti 🕔Rabu 23 September 2020, 12:43 WIB
Wapres memaparkan tantangan-tantangan yang kemungkinan akan dihadapi NU mulai dari penguasaan teknologi, ekonomi, hingga...
ANTARA/Muhammad Adimaja

Jaksa Pinangki Didakwa Terima Suap US$500 Ribu dan Pencucian Uang

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Rabu 23 September 2020, 12:33 WIB
Uang suap yang diterima Pinangki, imbuh jaksa, ditujukan untuk mengurus fatwa MA agar pidana Joko Tjandra terkait perkara pengalihan hak...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya