Kamis 03 September 2020, 08:45 WIB

ICW Sesalkan KPK yang Ogah-ogahan Ambil Alih Pinangki

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
ICW Sesalkan KPK yang Ogah-ogahan Ambil Alih Pinangki

Antara
Ketua KPK Komjen Firli Bahuri

 

INDONESIA Corruption Watch (ICW) menyesalkan sikap Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri yang terkesan belum mau mengambil alih perkara pemberian hadian atau janji dengan tersangka jaksa Pinangki Sirna Malasari dari Kejaksaan Agung. Padahal secara syarat sudah mencukupi bagi komisi antirasuah untuk menangani kasus ini.

"Sejak awal ICW sudah memprediksi bahwa (Ketua KPK) Komjen Pol Firli Bahuri memang tidak menginginkan KPK terlibat dalam penanganan dugaan tindak pidana korupsi Jaksa Pinangki Sirna Malasari di Kejaksaan Agung. Sebab, pernyataan yang bersangkutan beberapa waktu lalu di gedung DPR itu pada dasarnya tidak memberikan pesan apapun kepada publik," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana kepada Media Indonesia, Kamis (3/9).

Seharusnya, kata Kurnia, sebagai Ketua KPK, Firli Bahuri tegas untuk mengambil alih penanganan perkara itu dari Kejaksaan, dengan atau tanpa persetujuan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Sayangnya Firli sejauh ini hanya menunjukan pernyataan yang bersikap normatif yakni menunggu keputusan Korps Adhiyaksa.

"Lagi-lagi publik dipaksa untuk dapat memaklumi pernyataan dari Ketua KPK itu. Karena pada dasarnya yang bersangkutan memang hanya ingin KPK fokus pada isu pencegahan, tanpa memikirkan aspek penindakan," paparnya.

Padahal, Kurnia mengatakan, terdapat beberapa alasan mengapa KPK harus segera mengambil alih penanganan perkara dugaan korupsi jaksa Pinangki. Pertama, proses penindakan di Kejaksaan Agung berjalan lambat.

Kedua, pelaku dugaan tindak pidana korupsi yakni jaksa Pinangki berasal dari aparat penegak hukum. Konteks ini relevan dengan Pasal 11 UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK supaya KPK dapat mencegah potensi konflik kepentingan.

"Ketiga, suap tersebut dimaksudkan untuk mengurus fatwa di Mahkamah Agung. Bagian ini juga relevan jika dikaitkan dengan historis pembentukan KPK yang dimandatkan untuk membenahi sektor peradilan dari praktik koruptif," pungkasnya. (OL-13)

Baca Juga:Mahfud Satukan Pemahaman Ambil Alih Kasus oleh KPK

Baca Juga

ANTARA/Abriawan Abhe

Tegakkan Sanksi bagi Pelanggar Kampanye

👤Cahya Mulyana 🕔Senin 28 September 2020, 08:21 WIB
Setiap pelanggar siapapun itu mesti ditindak tegas supaya ada efek...
Antara/Zabur Karuru

RUU Cipta Kerja Lindungi Buruh Sekaligus Investor

👤Cahya Mulyana 🕔Senin 28 September 2020, 07:44 WIB
Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker, Haiyani Rumondang mengatakan penyempurnaan RUU Cipta...
MI/Bary Fathahilah

MA bukan semata Beri Korting Hukuman

👤Uta/P-2 🕔Senin 28 September 2020, 06:22 WIB
Tidak tepat kalau dikatakan PK itu memotong masa tahanan atau memberikan diskon. Kita lihat MA sudah mencari kebenaran substantif. Jadi,...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya