Kamis 03 September 2020, 06:56 WIB

Dirut Trans-Jakarta Tuding Karyawan Penggugat tak Punya Data

Siti Yona Hukmana | Megapolitan
Dirut Trans-Jakarta Tuding Karyawan Penggugat tak Punya Data

ANTARA/Galih Pradipta
Petugas turun dari bus listrik usai melakukan pengecekan sebelum mengikuti uji coba di Kantor Pusat PT Transjakarta, Cawang, Jakarta.

 

DIREKTUR Utama (Dirut) PT Transportasi Jakarta (Trans-Jakarta) Sardjono Jhony Tjitrokusumo, tidak menyoal pelaporan masalah pembayaran uang lembur karyawan ke Polda Metro Jaya. Dia mengakui uang lembur adalah hak karyawan.

"Tapi yang perlu diberitahu adalah mereka sampai detik ini enggak punya data apa betul mereka masuk lembur pada waktu-waktu itu," kata Sardjono saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (3/9).

Dia mengaku Trans-Jakarta juga tidak memiliki data karyawan lembur pada libur nasional sejak 2015 hingga 2019, seperti yang disampaikan
karyawan tersebut. Menurut dia, data itu penting untuk proses pengeluaran uang.

Baca juga: Polusi Udara Bekasi Lampaui Jakarta

"Jadi, kalau tiba-tiba saya diminta harus bayar, jangankan Rp287 juta, 10 perak juga kalau enggak ada datanya kita bisa diketawain orang," ujar Sardjono.

Sardjono melanjutkan, sebelumnya, dia telah menemui para karyawan yang merasa tidak dibayarkan uang lembur tersebut.

Dalam pertemuan itu, kata dia, pihak TransJakarta telah menyarankan untuk melakukan upaya hukum ke Pengadilan Hubungan Industri (PHI).

"Trans-Jakarta enggak akan melawan, silakan aja. Tapi, karena mereka merasa lemah ya, enggak punya data, makanya mereka malas juga ke PHI. Jadi, senangnya ya begitu segala sesuatunya dibikin ribut. Lapor ke LSM lah, lapor ke Polda, jadi mau gedein isu," tutur Sardjono.

Sardjono mengaku telah menawarkan solusi dengan membayarkan uang lembur tersebut menggunakan uang gajinya selama tiga bulan. Namun, para karyawan disebut menolak tawaran itu.

"Kalau prinsipnya ini duit sudah kita kasih solusinya begitu. Tapi, dia enggak mau, sampai serikat pekerja yang lain mikir ini maunya apa sih ini orang," ucap Sardjono.

Sardjono menilai, tujuan melaporkannya ke Polda Metro Jaya bukan semata karena uang lembur. Namun, ada tujuan tertentu untuk Trans-Jakarta.

"Jadi, dalam hal ini kita enggak respon apa-apa, biarin aja biar Polda Metro yang proses. Nanti juga kelihatan apakah ini layak diteruskan atau enggak," ungkapnya.

Meski begitu, Sardjono tetap menghargai laporan itu. Dia mengaku akan menghadiri panggilan pemeriksaan ketika telah diagendakan penyidik.

"Iya begini, kita datang kita kasih data sama faktanya saja," ujar Sardjono.

Sebanyak 13 karyawan melaporkan Sardjono ke Polda Metro Jaya pada Senin (31/8) siang. Pelaporan ini imbas masalah pembayaran uang lembur.

"Kami melaporkan Bapak Sardjono karena tidak membayarkan upah lembur 13 karyawan yang bekerja pada hari libur nasional sejak 2015 sampai 2019. Itu harusnya Trans-Jakarta membayarkan Rp287 juta untuk 13 orang," kata kuasa hukum Serikat Pekerja TransJakarta, Azaz Tigor Nainggolan, di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (31/8).

Laporan ini dibuat Ketua Serikat Pekerja Trans-Jakarta Joko Pitono. Dia mengaku menjadi salah satu karyawan yang tidak menerima upah lembur.

Laporan ini terdaftar dengan nomor LP/5186/VIII/YAN.2.5/2020/SPKT PMJ tertanggal 31 Agustus 2020. Sardjono diduga melanggar Pasal 85 dan atau Pasal 78 juncto Pasal 187 Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan atau Pasal 28 juncto Pasal 43 UU Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja. (OL-1)

Baca Juga

MI/Heri S

Dinkes DKI: 26 RS Swasta akan Jadi Rujukan Covid-19

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Jumat 25 September 2020, 10:24 WIB
Meski melakukan penambahan kapasitas tempat tidur rawat melalui penunjukkan RS-RS baru sebagai RS rujukan covid, Widyastuti tidak ingin...
ANTARA/Rivan Awal Lingga

DKI Buka Rekrutmen Nakes Periode Kedua

👤Yanti Nainggolan 🕔Jumat 25 September 2020, 10:04 WIB
Terdapat enam tenaga kesehatan yang dibutuhkan yaitu dokter spesialis paru, dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis anestesi,...
ANTARA/Muhammad Adimaja

Perlu Dukungan Perangkat Lingkungan Tangani Covid-19

👤Hilda Julaika 🕔Jumat 25 September 2020, 09:56 WIB
Kalau perlu, di tingkat RT terdapat wewenang untuk pemberian sanksi sosial kepada warga di...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya