Rabu 02 September 2020, 18:15 WIB

Komisi XI Sepakati Asumsi Makro RAPBN 2021

M. Ilham Ramadhan Avisena | Ekonomi
Komisi XI Sepakati Asumsi Makro RAPBN 2021

ANTARA/PUSPA PERWITASARI
Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Pembicaraan R-APBN 2019 dan RKP 2019 oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR.

 

KETUA Komisi XI DPR memutuskan untuk menyepakati asumsi makro, sasaran pembangunan dan indikator yang disampaikan pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021 yang dibahas dalam Rapat Kerja pada Rabu (2/9).

Asumsi makro itu meliputi pertumbuhan ekonomi dalam rentang 4,5% hingga 5,5%, tingkat inflasi 3%, nilai tukar rupiah Rp14.600 terhadap dollar AS dan suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun 7,29%.

Baca juga: Defisit Lebih Rendah, Ini Postur RAPBN 2021

Kemudian sasaran pembangunan pada 2021 yang disepakati ialah tingkat pengangguran terbuka di kisaran 7,7% hingga 9,1%, tingkat kemiskinan 9,2% hingga 9,7%, gini rasio 0,377 hingga 0,379 dan Indeks Pembangunan Manusia di kisaran 72,78 hingga 72,95. Adapun indikator pembangunan yang disepakati ialah indeks Nilai Tukar Petani (NTP) 102 dan indeks Nilai Tukar Nelayan (NTN) 104.

Dengan asumsi makro yang disepakati itu, pemerintah diminta menjalankan berbagai kebijakan seperti melanjutkan penanganan kesehatan, pengendalian defisit 2021 yang menyangkut konsolidasi fiskal di 2023, mengakselerasi pemulihan ekonomi dengan memprioritaskan sektor-sektor yang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah juga turut diminta meningkatkan daya beli masyarakat, meningkatkan efektivitas perlindungan sosial, memperkuat kebijakan dalam mengendalikan tingkat impor, memperkuat pelaksanaan kebijakan untuk meningkatkan NTP dan NTN.

“Dalam pengendalian defisit, pemerintah tetap memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan menjaga ruang fiskal dan keberlanjutan APBN,” ujar Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto.

Ia juga menyampaikan, pemerintah perlu mempertajam belanja Kementerian/Lembaga yang ditunjukkan dengan output, outcome and result based. Itu diiringi pula dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Terakhir, kesepakatan dalam rapat kerja itu ialah terkait manajemen risiko fiskal atas penerimaan pajak yang tidak dapat mencapai target kemudian disesuaikan dengan belanja. (Mir/A-1)

Baca Juga

 ANTARA FOTO/Zabur Karuru

Dirjen KKP Aryo Hanggono Meninggal karena Covid-19

👤Insi Nantika Jelita 🕔Senin 28 September 2020, 09:07 WIB
Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP Aryo Hanggono meninggal dunia karena covid-19. Ia posituf covid-19 sejak 9 September dan...
Antara/Andreas Fitri Atmoko

OJK Siap Perpanjang Restrukturisasi Kredit Hingga 2022

👤Despian Nurhidayat 🕔Senin 28 September 2020, 09:05 WIB
Wimboh melaporkan bahwa realisasi kebijakan restrukturisasi kredit perbankan hingga posisi 7 September 2020, nilai restrukturisasi mencapai...
DOK ESDM

Energi Surya Dukung Penjagaan Pos Batas Negara

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 28 September 2020, 09:00 WIB
Saat ini, TNI memiliki banyak pos penjagaan di seluruh pelosok Nusantara. Dalam menjalankan pos-pos tersebut diperlukan penyediaan energi...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya