Rabu 02 September 2020, 11:49 WIB

Pemberkasan Kasus Joko Tjandra Ditargetkan Selesai Pekan Ini

Yakub Pryatama Wijayaatmaja | Politik dan Hukum
Pemberkasan Kasus Joko Tjandra Ditargetkan Selesai Pekan Ini

ANTARA/Adam Bariq
Joko Tjandra

 

TIM penyidik Bareskrim Polri, saat ini, tengah melakukan proses melengkapi berkas-berkas kasus penggunaan dokumen palsu dan penghapusan red notice terpidana kasus hak tagih Bank Bali, Joko Tjandra.

“Terkait dengan perkembangan berkas perkara surat jalan palsu yang dtangani Dittipidum Bareskrim Polri, kemudian kasus tipikor red notice yang ditangani Dit Tipikor Polri. Kedua kasus ini sedang tahap  pemberkasan,” ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono, di Mabes Polri, Rabu (2/9).

Awi menuturkan, penyidik menargetkan akhir pekan ini segera melakukan pelimpahan tahap pertama berkas para tersangka ke kejaksaan.

Baca juga: Penyidik Polri Periksa Jaksa Pinangki di Rutan Salemba

“Rencananya, Minggu ini, diupayakan oleh penyidik untuk bisa selesai. Kita doakan supaya minggu ini selesai berkas tahap satu langsung kita serahkan ke kejaksaan,” tuturnya.

Awi menargetkan pengiriman berkas perkara ke kejaksaan akan rampung pada Kamis (3/9) atau Jumat (4/9).

“Kita sama-sama beri kesempatan kepada penyidik terkait hal (pemberkasan) tersebut,” terangnya.

Sementara itu, Awi menyebut penyidik tetap memeriksa Jaksa Pinangki Sirna Malasari sebagai saksi pada Rabu (2/9) pukul 10.00 WIB di Rutan Salemba Cabang Kejagung RI.

“Pemeriksaan ini dalam rangka klarifikasi penyelidikan perbuatan hukum lainnya dari Joko S Tjandra. Jadi ini sekali lagi masih proses penyelidikan,” papar Awi. (OL-1)

Baca Juga

ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

Mendagri Waspadai Kampanye Hitam Saat Pilkada 2020

👤Cahya Mulyana 🕔Kamis 01 Oktober 2020, 07:46 WIB
Tito mengharapkan masa kampanye dapat berlangsung aman dan lancar seperti pada tahap penetapan dan pengundian nomor urut pasangan...
ANTARA/Muhammad Adimaja

KPK Sebut Korupsi Kepala Daerah Biasanya Berkaitan Balas Jasa

👤Fachri Audhia Hafiez 🕔Kamis 01 Oktober 2020, 07:28 WIB
"Korupsi kepala daerah berkaitan erat dengan balas jasa atas dukungan dana dari donatur, sejak proses pencalonan, kampanye, sampai...
MI/Mohamad Irfan

Kolektor Gugat UU Jaminan Fidusia ke MK

👤Ind/P-1 🕔Kamis 01 Oktober 2020, 06:26 WIB
Menurut pemohon, sudah menjadi suatu keharusan bahwa ketika cedera janji atau wanprestasi, pemberi hak fidusia (debitur) menyerahkan objek...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya