Rabu 02 September 2020, 11:16 WIB

KPK: Pengambilalihan Kasus Pinangki Harus Sesuai UU

Basuki Eka Purnama | Politik dan Hukum
KPK: Pengambilalihan Kasus Pinangki Harus Sesuai UU

MI/Susanto
Logo Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Jakarta.

 

PELAKSANA Tugas Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri mengatakan pengambilalihan kasus jaksa Pinangki Sirna Malasari kepada lembaganya harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

"KPK memahami harapan publik terkait dengan penyelesaian perkara tersebut. Namun, semua harus sesuai dengan mekanisme aturan main, yaitu
UU," ucap Ali dalam keterangan resmi, Rabu (2/9).

Ia menyatakan KPK akan mengambil alih kasus Pinangki yang sedang ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung) tersebut jika salah satu syarat yang ditentukan Pasal 10A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK terpenuhi.

Baca juga: Hari Ini, Pinangki akan Diperiksa Bareskrim dan Kejagung

Oleh karena itu, kata dia, KPK juga mendorong Kejagung transparan dan objektif dalam menangani kasus tersebut.

"Kembangkan jika ada fakta-fakta keterlibatan pihak lain karena bagaimanapun publik akan memberikan penilaian hasil kerjanya," ujar Ali.

Dalam Pasal 10A UU Nomor 19 Tahun 2019 disebut bahwa KPK berwenang mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan kepolisian atau kejaksaan.

Pengambilalihan penyidikan dan/atau penuntutan dapat dilakukan KPK dengan alasan laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti, penanganan tindak pidana korupsi tanpa ada penyelesaian atau tertunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungiawabkan, penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya.

Selanjutnya, penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur tindak pidana korupsi, hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur
tangan dari pemegang kekuasaan eksekutif, yudikatif, atau legislatif, dan keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan. (Ant/OL-1)

Baca Juga

Medcom.id/M Rizal

Pelanggaran Protokol Marak Saat Kampanye

👤Ind/Cah/X-6 🕔Jumat 02 Oktober 2020, 04:50 WIB
Sanksi pidana serta diskualifikasi sempat diajukan dalam rancangan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13, tapi dicoret karena menyalahi...
Dokumentasi MI/Riset MI-NRC

Komitmen Mahkamah Agung Diragukan

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Jumat 02 Oktober 2020, 04:37 WIB
Obral putusan kasasi dan peninjauan kembali buat koruptor akan menggerus efek jera dan membuat kerja penegak hukum seolah...
Dok.MI

Polisi Tingkatkan Kasus Peretasan Tempo dan Tirto ke Penyidikan

👤Rahmatul Fajri 🕔Kamis 01 Oktober 2020, 22:05 WIB
Untuk pendalaman, pihaknya menunggu data dari pelapor dan hasil audit dari pihak...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya