Rabu 02 September 2020, 09:30 WIB

Facebook Larang Warga Australia Bagikan Berita

Indriyani Astuti | Internasional
Facebook Larang Warga Australia Bagikan Berita

AFP/Olivier DOULIERY
Logo Facebook terlihat di sebuah ponsel.

 

FACEBOOK mengancam akan memblokir pengguna dan media di Australia yang membagikan berita di media sosial tersebut sebagaimana disampaikan perusahaan itu, Selasa (1/9). Larangan itu berkaitan dengan rencana pemerintah Australia untuk memaksa raksasa digital tersebut membayar konten.

Warga Australia akan dilarang memposting artikel lokal maupun internasional di Facebook serta Instagram.

"Ini bukan pilihan pertama kami tetapi satu-satunya cara untuk melindungi dari keputusan yang tidak masuk akal," demikian pernyataan Facebook seperti dikutip dari kantor berita AFP, Rabu (2/9).

Baca juga: Trump Kembali Tuntut AS Dapat Bagian dari Penjualan Tiktok

Pemerintah Australia dengan cepat merespons, Menteri Keuangan Josh Frydenberg menolak apa yang disebutnya sebagai "paksaan atau ancaman keras" dari raksasa media sosial itu.

Sementara itu, Kepala Komisi Persaingan dan Konsumen Australia (ACCC) Rod Sims, yang menyusun rancangan undang-undang tersebut, menyebut ancaman itu "tidak tepat waktu dan salah dipahami".

Salah satu langkah paling agresif oleh pemerintah Australia untuk mengekang kekuatan raksasa digital AS itu, dilakukan oleh negara bagian Canberra yang telah menyusun undang-undang untuk memaksa Facebook dan Google membayar kantor berita lokal yang sedang berjuang untuk konten atau Facebook dikenai denda jutaan dolar.

Tindakan tersebut juga akan memaksa transparansi seputar algoritma yang dijaga ketat dan digunakan perusahaan teknologi itu dalam menentukan peringkat konten.

Managing Director Facebook Australia dan Selandia Baru Will Easton mengatakan perbaikan yang diusulkan yakni adanya kesalahan memahami dinamika internet dan akan merusak kantor berita lokal yang berusaha dilindungi oleh pemerintah.

"Hal yang membingungkan yaitu memaksa Facebook membayar kantor berita untuk konten yang penerbitnya secara sukarela menempatkannya di platform kami dan mengabaikan nilai finansial yang kami berikan kepada penerbit," katanya dalam sebuah pernyataan.

Easton juga menuding ACCC "mengabaikan fakta penting" dalam proses konsultasi panjang yang telah dilakukan, Senin (31/8).

"ACCC menganggap bahwa Facebook paling diuntungkan dalam hubungannya dengan media, padahal yang terjadi justru sebaliknya," katanya.

"Berita mewakili sebagian kecil dari apa yang orang lihat di kabar berita mereka dan bukan sumber pendapatan yang signifikan bagi kami."

Easton mengatakan Facebook memberikan A$2,3 miliar ke Situs Australia dalam lima bulan pertama pada 2020 dengan perkiraan nilai sekitar A$200 juta dan telah bersiap untuk memperkenalkan Facebook News ke Australia, sebuah fitur yang juga diluncurkan di Amerika Serikat pada 2019 ketika Facebook membayar penerbit untuk berita.

"Sebaliknya, kami memiliki pilihan untuk menghapus berita seluruhnya atau menerima sistem yang memungkinkan penerbit menagih kami untuk konten sebanyak yang mereka inginkan dengan harga tanpa batasan yang jelas," tambahnya.

"Sayangnya, tidak ada bisnis yang bisa beroperasi seperti itu."

Facebook, Selasa (1/9),juga telah memberi tahu penggunanya di Australia, tentang perubahan dalam persyaratan layanan yang akan diberlakukan pada 1 Oktober, yakni mengizinkan menghapus atau memblokir akses ke konten yang dirasa perlu, untuk menghindari atau mengurangi dampak hukum atau peraturan yang merugikan.

Google berkampanye menentang perubahan yang diusulkan, membuat pop-up pada mesin pencari yang memperingatkan "cara orang Australia menggunakan Google berisiko" dan mendesak para YouTuber di seluruh dunia untuk mengajukan keluhan kepada otoritas Australia.

Kebijakan peraturan pemerintah Australia tersebut, akan disahkan menjadi undang-undang tahun ini, awalnya akan fokus pada Facebook dan Google - dua perusahaan terkaya dan paling kuat di dunia - tetapi akhirnya dapat diterapkan ke platform digital apapun.

Inisiatif itu sebenarnya telah lama akan diambil di seluruh dunia karena kantor berita semakin menderita dengan adanya persaingan ekonomi global yang semakin meningkat, saat pendapatan iklan sangat banyak didapat oleh Facebook, Google, dan perusahaan teknologi besar lainnya.

Krisis tersebut diperburuk oleh keruntuhan ekonomi yang disebabkan pandemi covid-19, yang ditandai dengan ditutupnya puluhan surat kabar di Australia dan ratusan jurnalis dipecat dalam beberapa bulan terakhir.

Sims, Selasa (1/9), bersikeras mengatakan undang-undang yang diusulkan hanya bertujuan memastikan bahwa organisasi berita Australia yang mereka perjuangkan "bisa melakukan negosiasi dengan Facebook dan Google."

"Facebook sudah membayar beberapa media untuk konten berita," katanya. "Undang-Undang hanya bertujuan untuk membawa keadilan dan transparansi ke Facebook dan hubungan Google dengan bisnis media." (AFP/OL-1)

Baca Juga

AFP/ALAIN JOCARD

Polisi Tangkap Pelaku Penikaman di Paris

👤Widhoroso 🕔Jumat 25 September 2020, 18:57 WIB
Serangan terjadi saat pengadilan Prancis sedang menyidangkan 14 terdakwa kasus terorisme pada 2015. Saat itu, kantor mingguan Charlie Hebdo...
AFP

Pesawat Militer Tiongkok Terobos Wilayah Taiwan Hingga 46 Kali

👤Faustinus Nua 🕔Jumat 25 September 2020, 18:31 WIB
Tindakan provokatif itu berlangsung dalam sembilan hari terakhir. Otoritas Taiwan menilai Tongkok sengaja meningkatkan ancaman. Menyusul...
AFP

Militer Korut Tembak Warga Korsel, Kim Jong-un Minta Maaf

👤 Faustinus Nua 🕔Jumat 25 September 2020, 17:15 WIB
Dalam surat resmi kepada otoritas Korea Selatan, Kim Jong-un menyampaikan permintaan maaf atas insiden penembakan di wilayah...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya