Selasa 01 September 2020, 19:57 WIB

LPSK Tolak Permohonan Perlindungan yang Diajukan Anita Kolopaking

Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum
LPSK Tolak Permohonan Perlindungan yang Diajukan Anita Kolopaking

Antara/Indrianto Eko
Anita Kolopaking, pengacara Joko Tjandra, saat memberikan keterangan kepada wartawan.

 

LEMBAGA Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) secara resmi menolak permohonan perlindungan yang diajukan Anita Kolopaking.

Permohonan dari pengacara Joko Tjandra itu dinilai tidak memenuhi persyaratan. Sebab, Polri sudah menetapkan Anita sebagai tersangka.

"Status tersangka yang disandang AK (Anita Kolopaking) juga menjadi salah satu alasan dalam menolak permohonan. LPSK beranggapan tidak ada dasar untuk memberikan perlindungan," jelas Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo, Selasa (1/9).

Baca juga: Hukuman 2 Tahun Penjara Joko Tjandra Terhitung Mulai Hari Ini

Keputusan itu diambil melalui Rapat Paripurna Pimpinan (RPP) LPSK pada Senin (31/8) kemarin. LPSK berpendapat permohonan yang diajukan Anita tidak memenuhi syarat dalam Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Hasto menyebut penolakan LPSK sudah melalui telaah informasi dan data, serta koordinasi dengan berbagai pihak. "Sebelum keputusan diambil, LPSK juga berkoordinasi dengan berbagai pihak, khususnya Polri dan Kejagung,” imbuh Hasto.

Baca juga: Keberatan Ditahan, Anita Kolopaking Ajukan Praperadilan

Kendati demikian, LPSK tetap mengeluarkan rekomendasi terkait penanganan kasus Anita Kolopaking. Seperti, meminta Polri dan Kejagung untuk profesional dan proporsional dalam menangani kasus Joko Tjandra.

LPSK juga meminta penyidik di Polri dan Kejagung untuk mendorong perlindungan bagi saksi dan saksi pelaku (justice collaborator). Pihaknya tidak menutup pintu jika terdapat perkembangan bahwa Anita memenuhi persyaratan sebagai justice collaborator.

"Sebelumnya kami telah memberikan gambaran kepada AK (Anita Kolopaking) mengenai saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum. Untuk mengungkap kasus dan pelaku lain yang memiliki kedudukan atau peran lebih besar," pungkasnya.

Baca juga: Jaksa Pinangki Tawarkan Fatwa MA ke Joko Tjandra

Hasto berharap penegak hukum yang menangani kasus Joko Tjandra, untuk bersinergi dalam pemberian perlindungan kepada saksi kunci. Sehingga, dapat berkontribusi maksimal dalam pengungkapan perkara pidana.

Sebelumnya, LPSK menerima surat permohonan perlindungan dari Anita Kolopaking pada 29 Juli 2020. Pada saat bersamaan, status hukum Anita masih sebagai saksi pada perkara yang menyeret Brigjen Prasetijo Utomo. Belakangan, Polri menetapkan Anita sebagai tersangka.(OL-11)

Baca Juga

MI/IMMANUEL ANTONIUS

Saatnya Tiba untuk Menghargai Yap Hun Hap

👤mediaindonesia.com 🕔Kamis 24 September 2020, 13:05 WIB
“Dukungan pemberian lokasi monumen/patung Yap Yun Hap di kampus UI akan menjadi catatan penting adanya itikad baik merawat ingatan...
ANTARA/Hafidz Mubarak A

Divonis Bersalah Langgar Kode Etik, Ketua KPK Minta Maaf

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Kamis 24 September 2020, 12:55 WIB
Majelis etik Dewan Pengawas (Dewas) KPK menjatuhi sanksi ringan berupa teguran tertulis 2 dan mewajibkan Firli tidak mengulangi...
Dok MI

Sanksi bagi Pelanggar Prokes di PKPU Dinilai Lemah

👤Indriyani Astuti 🕔Kamis 24 September 2020, 12:40 WIB
PKPU yang baru tersebut dinilai masih belum mampu mengakomodasi kebutuhan dan memberikan efek jera bagi pelanggaran protokol...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya