Selasa 01 September 2020, 14:00 WIB

Tempatkan PKL di Trotoar, NasDem: DKI Langgar Aturan Sendiri

Putri Anisa Yuliani | Megapolitan
Tempatkan PKL di Trotoar, NasDem: DKI Langgar Aturan Sendiri

Antara/Aditya Pradana Putra
Pedagang berjualan di atas trotoar Jalan Sulaiman, Rawa Belong, Jakarta Barat,

 

Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Nova Harivan Paloh menolak keras rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menempatkan Pedagang Kaki Lima (PKL) atau Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di trotoar.

Jika kebijakan tersebut dilaksanakan berarti Pemprov DKI melanggar aturan yang dibuatnya sendiri. Pasalnya dalam Peraturan Daerah (Perda) DKI Nomor 8 tahun 2007 sudah jelas bahwa trotoar dilarang untuk dipakai sebagai lokasi berjualan dan usaha serta parkir kendaraan. Ia mengingatkan Pemprov DKI agar tidak melanjutkan rencana tersebut.

"Kita lihat dari segi hukum, yakni ada Perda 8 tahun 2007. Perda itu masih ada sampai sekarang. Dengan demikian mengizinkan siapa pun berdagang di atas trotoar, maka Pemprov melanggar hukumnya sendiri," kata Nova, Selasa (1/9).

Selain itu, anggota Fraksi Partai NasDem itu juga memaparkan dari segi lokasi, meski banyak lokasi trotoar yang dibangun dengan ukuran yang lebar, harus dapat dipahami bahwa lebarnya trotoar adalah untuk kenyamanan pejalan kaki.

 
"Ada jenis trotoar complete street. Itu ada kombinasi ruang untuk parkir kendaraan dan di belakangnya ada ruang trotoar, jalur sepeda, baru kemudian pertokoan. Nah, meskipun lebar, apa bisa untuk PKL? Saya rasa tidak. Nanti pesepeda dan pejalan kaki ruangnya di mana? Kalau ada PKL, ada yang berhenti jajan di situ, maka pasti akan semakin sempit," jelasnya.

Ia juga khawatir dengan adanya lokasi-lokasi yang ditetapkan boleh digunakan untuk usaha akan menimbulkan kecemburuan sosial bagi warga lainnya yang ingin berusaha sebagai PKL. Kecemburuan sosial ini bisa menimbukan konflik antara PKL dengan aparat Satpol PP yang menertibkan pelanggaran. Padahal, tanpa rencana Pemprov DKI tersebut, aparat Satpol PP juga sudah cukup sulit untuk membersihkan trotoar dari segala gangguan ketertiban umum.

"Jika ini sudah dilaksanakan, warga di lokasi lain akan nuntut di tempat lain. Mereka menempati tempat lain padahal di situ belum boleh, aparatnya nanti kasihan yang harus menertibkan karena akan konflik dengan warga ini yang merasa boleh menggelar lapak," tukas Nova. (OL-14)

 

Baca Juga

Antara/Aprilio Akbar

Cari Tau Cara Atasi Banjir, Pansus DPRD Belajar dari Surabaya

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Jumat 23 Oktober 2020, 00:16 WIB
Sebelumnya, Pansus Banjir juga sudah ke Pekalongan dan Semarang untuk mempelajari hal yang...
MI/USMAN ISKANDAR

Pemprov DKI Tambah Pompa untuk Antisipasi Banjir

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Kamis 22 Oktober 2020, 21:26 WIB
Hal itu dipastikan dari pengajuan anggaran Dinas SDA DKI pada rancangan APBD Perubahan 2020 yang saat ini sedang dibahas oleh DPRD DKI...
Dok MI

Pemkot Depok Gelar Rapat Simulasi Suntik Vaksin Covid-19

👤Kisar Rajagukguk 🕔Kamis 22 Oktober 2020, 21:20 WIB
Menurut Dedi, sasaran warga yang akan divaksin sebanyak 60%. Hanya saja di tahap awal baru 20% saja vaksin yang akan didistribusikan ke...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya