Selasa 01 September 2020, 06:57 WIB

Hukuman Eks Bupati Talaud Dipangkas, KPK Kecewa

Candra Yuri Nuralam | Politik dan Hukum
Hukuman Eks Bupati Talaud Dipangkas, KPK Kecewa

ANTARA/Aprillio Akbar
Mantan Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip saat menjalani sidang putusan.

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip tidak pantas diberikan keringanan hukuman. Mahkamah Agung (MA) memangkas hukuman Sri jadi dua tahun penjara dari sebelumnya empat tahun enam bulan.

"Maka membandingkan antara putusan peninjauan kembali (PK) dan tuntutan jaksa penuntut umum yang sangat jauh, KPK kecewa atas putusan tersebut," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Selasa (1/9).

KPK, hingga kini, masih belum menerima salinan resmi putusan tersebut. KPK ngotot Sri pantas dipenjara 4,5 tahun.

"Apalagi kita ketahui majelis hakim memutus yang bersangkutan terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Namun, vonis yang dijatuhkan di bawah ancaman pidana minimum sebagaimana diatur dalam Undang-undang Tipikor, yaitu minimum pidana penjara selama empat tahun," tegas Ali.

Baca juga: Perubahan untuk Tingkatkan Kualitas Hakim

KPK menilai pemangkasan hukuman ini bakal memperburuk citra penanganan rasuah di Indonesia. Para koruptor berpotensi mempelajari putusan Sri untuk mendapatkan hukuman ringan.

"KPK berharap ada kesamaan visi dan semangat yang sama antaraparat penegak hukum dalam upaya pemberantasan korupsi," ujar Ali.

Meski begitu, KPK tetap menghargai putusan MA. Putusan pengadilan wajib dijalani.

"Tentu kami tetap harus menghormati dan menerima putusan tersebut," tutur Ali.

Permohonan PK yang diajukan Wahyumi dikabulkan MA pada Selasa (25/8). Putusan itu diketok palu oleh ketua majelis hakim Suhadi dengan hakim anggota Eddy Army dan M Askin.

Wahyumi menjadi pasien KPK dalam kasus suap terkait pekerjaan revitalisasi pasar di Kabupaten Talaud. Dia terbukti menerima uang dan barang dari pengusaha Bernard Hanafi Kalalo senilai Rp591,943 juta. (OL-1)

Baca Juga

Antara

Pengamat Sebut Golput Pilkada saat Pandemi Wajar

👤Tri Subarkah 🕔Rabu 23 September 2020, 14:10 WIB
Ajakan golput pada pilkada karena pandemi covid-19 mulai ramai. Sejumlah pengamat menilainya...
DOK. POLRI

Polri: Belum Ada Pelaporan UI Soal Dugaan Fitnah Politikus PKS

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Rabu 23 September 2020, 13:02 WIB
Almuzzammil sendiri dilaporkan karena dianggap telah melakukan fitnah, pembunuhan karakter, dan kebohongan publik terkait pendidikan seks...
Dok Setwapres RI

Wapres: Pemahaman Kebangsaan di Tubuh NU Relatif Matang

👤 Indriyani Astuti 🕔Rabu 23 September 2020, 12:43 WIB
Wapres memaparkan tantangan-tantangan yang kemungkinan akan dihadapi NU mulai dari penguasaan teknologi, ekonomi, hingga...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya