Senin 31 Agustus 2020, 20:46 WIB

Besok, Revisi UU MK Disahkan dalam Paripurna DPR

Kautsar Bobi | Politik dan Hukum
Besok, Revisi UU MK Disahkan dalam Paripurna DPR

MI/Susanto
Sembilan hakim konstitusi mengikuti sidang.

 

KOMISI III DPR bersama pemerintah menyetujui untuk melanjutkan pembahasan tahap dua terhadap Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK). Regulasi tersebut akan dibahas dalam rapat paripurna untuk mengambil keputusan.

"Pengambilan keputusan yang akan dijadwalkan pada rapat paripurna DPR RI tanggal 1 September 2020, Setuju?," ujar Ketua Komisi III Herman Herry saat memimpin rapat, di Kompleks Parlemen, Jakarta, hari ini.

Seluruh fraksi menyetujui keputusan tersebut. Setiap fraksi juga menyampaikan pandangannya terkait RUU MK secara tertulis.

Baca juga: Revisi UU MK Dikhawatirkan sebagai Upaya Barter

Pihak pemerintah juga menyepakati RUU MK untuk dibahas lebih lanjut dalam rapat paripurna. Adapun perwakilan pemerintah dihadiri Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menpan RB Tjahjo Kumolo, perwakilan Kementerian Keuangan dan perwakilan Mahkamah Konstitusi.

"Untuk mempertegas persetujuan marilah kita wakil dari fraksi-fraksi dan menteri yang mewakili pemerintah menandatangani naskah RUU Mahkamah Konstitusi," pinta Herry.

Sementara itu, Menkumham Yasonna mewakil Presiden Joko Widodo menyambut
baik upaya bersama dalam memperbarui UU MK yang ketiga kalinya.

"Pada pembicaraan tingkat satu untuk diteruskan pada pada pembicaraan tingkat dua guna pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR RI," tutur Yasonna.

Rapat ini merupakan lanjutan setelah pekan lalu pemerintah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) tentang RUU MK. DIM RUU MK yang disampaikan pemerintah berjumlah total 121.

Sebanyak 101 di antaranya merupakan DIM yang dinyatakan tetap, 8 DIM bersifat redaksional, 10 DIM bersifat substansi, dan 2 lagi merupakan DIM yang bersifat substansi baru.

Pembahasan RUU MK lantas dilanjutkan oleh Panitia Kerja (Panja) RUU MK, yang menghasilkan sejumlah poin penting, di antaranya perubahan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua MK dari 2,5 tahun menjadi 5 tahun serta usia minimal hakim Mahkamah Konstitusi menjadi 55 tahun. (Medcom.id/OL-4)

Baca Juga

Antara/Mohammad Ayudha

Bawaslu : Kampanye Hari Kedua Pilkada 2020 Masih Kondusif

👤Indriyani Astuti 🕔Minggu 27 September 2020, 21:24 WIB
"Belum ada temuan dan laporan kejadian menonjol," ujar...
DOK BPIP

BPIP Beri Advokasi Positif untuk Pegiat Kampung di Lumajang

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 27 September 2020, 21:04 WIB
Salah satu tradisi dan budaya yang diangkat oleh kampung tematik ini adalah tradisi gotong royong dan kerja sama antar pegiat...
Antara

Pengamat: Tunda Pilkada Serentak atau Ubah Cara Pilih

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 27 September 2020, 19:45 WIB
DESAKAN penundaaan Pilkada Serentak 2020 masih terus bergulir setelah 2 organisasi besar keagamaan yaitu NU dan Muhammadiyah kompak meminta...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya