Senin 31 Agustus 2020, 19:20 WIB

Bela Negara tidak Harus Angkat Senjata

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
Bela Negara tidak Harus Angkat Senjata

MI/CAHYA MULYANA
analis kebijakan publik Leo Agustino dalam diskusi virtual bertajuk tentang bela negara, Senin (31/8).

 


PENGERTIAN mengenai bela negara mesti disosialisasikan pemerintah kepada masyarakat. Tujuannya supaya tugas yang digariskan UUD 1945 ini tidak dipahami secara sempit sebab seluruh profesi bisa menjadi bagian pertahanan negara.

"Pembelaan terhadap negara tidak selalu angkat senjata namun sesuai profesi masing-masing. Bela negara wajib bagi seluruh warga negara," kata analis kebijakan publik Leo Agustino dalam diskusi virtual bertajuk Bela Negara, Komponen Cadangan dan Ancaman Keamanan Nasional, Senin (31/8).

Menurut Leo, ketetapan menyangkut kewajiban membela Tanah Air telah banyak digariskan regulasi termasuk oleh UU Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Secara pokok, bela negara berlaku bagi semua warga negara, akan tetapi tidak harus bersifat militer.

Kewajiban ini disesuaikan dengan kemampuan tiap profesi. Bahkan dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, kewajiban ini memberikan pemaknaan yang luas mengenai bela negara.

"Bela negara dilakukan dengan penuh kesadaran dan kehormatan bagi setiap warga negara. Bela negara merupakan semacam hak dan kewajiban untuk melaksanakannya," ungkapnya.

Pada kesempatan sama, Direktur Komunikasi IPRC Arlan Siddha mengatakan milenial membutuhkan pemahaman utuh soal program bela negara maupun komponen cadangan. Keduanya kerap disangkutkan dengan isu militeristik dan ketakutan atas pengalaman 32 tahun masa orde baru. "Program ini juga mengandung ketakutan setelah 32 tahun Indonesia dipimpin oleh rezim militer," tutur Arlan.

Padahal, lanjut Arlan, dua program Kementerian Pertahanan ini bersifat sukarela. Sangat berbeda jauh dengan kondisi seperti negara lain yang mewajibkan masyarakatnya mengikuti pendidikan militer seperti di Korea Selatan atau Singapura.

Lebih jauh, Arlan mengatakan pemerintah mesti membuat antisipasi kemunculan upaya yang mengancam keamanan dari peserta dua program ini. "Bukan tidak mungkin akan adanya potensi yang lulus atau telah mengikuti program ini malah memanfaatkannya untuk melawan pemerintah," pungkasnya. (P-2)

Baca Juga

Antara/Zabur Karuru

RUU Cipta Kerja Lindungi Buruh Sekaligus Investor

👤Cahya Mulyana 🕔Senin 28 September 2020, 07:44 WIB
Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker, Haiyani Rumondang mengatakan penyempurnaan RUU Cipta...
MI/Bary Fathahilah

MA bukan semata Beri Korting Hukuman

👤Uta/P-2 🕔Senin 28 September 2020, 06:22 WIB
Tidak tepat kalau dikatakan PK itu memotong masa tahanan atau memberikan diskon. Kita lihat MA sudah mencari kebenaran substantif. Jadi,...
Medcom.id/Sunnaholomi Halakrispen

KY Investigasi Berdasar Laporan

👤Tri/P-2 🕔Senin 28 September 2020, 06:03 WIB
KPK mencatat ada sekitar 20 terpidana korupsi yang hukumannya dipotong dalam periode 2019-2020. Bagaimana Komisi Yudisial (KY) melihat...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya