Senin 31 Agustus 2020, 17:10 WIB

Tanamkan Konsep HAM ke Prajurit untuk Cegah Konflik TNI-Polri

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
Tanamkan Konsep HAM ke Prajurit untuk Cegah Konflik TNI-Polri

Antara
Aksi damai TNI-Polri Solid di Manahan, Solo, Jawa Tengah, Senin (31/8/2020).

 

PEMAHAMAN hak asasi manusia (HAM) merupakan penawar konflik atau jurang pemisah TNI dengan Polri. Kedua institusi perlu menanamkan nilai-nilai tersebut supaya dapat menghormati satu sama lain.

"Menurut saya persoalan ini dapat diselesaikan jika semua pihak menghormati prinsip negara hukum yang menghormati HAM," kata Direktur Program Imparsial Al Araf kepada Media Indonesia, Senin (31/8).

Baca juga: Polsek Ciracas Diserbu, Hendardi Minta Revisi UU Peradilan Militer

Dalam konteksi itu, kata dia, pembangunan sistem pendidikan dan pelatihan yang menghormati hukum menjadi penting. Di mana para prajurit harus menyadari bahwa dalam negara hukum semua persoalan di selesaikan melalui jalan hukum dan bukan kekerasan.

Dengan demikian perlu perbaikan sistem pendidikan dan pelatihan. Termasuk pemahaman jiwa korsa yakni mesti diterjemahkan hanya untuk dan dalam rangka menjalankan tugas negara.

"Korsa harus tepat yakni untuk menjalankan fungsinya sebagai alat pertahanan negara serta memperbaiki sistem kendali komando dan pengawasan," pungkasnya.

Baca juga: TNI Bantah Terlibat dalam Perusakan Polsek Ciracas

Untuk diketahui, terjadi penyerangan terhadap Mapolsek Ciracas, Jakarta Timur pada Sabtu (29/8) dini hari. Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengungkapkan, dari 12 anggota TNI yang diperiksa, 3 orang di antaranya telah mengakui perbuatannya melakukan perusakan sepeda motor dan kendaraan lainnya. (Cah/A-3)

Baca Juga

MI/Susanto

Jaksa Agung Klarifikasi Penyebutan Namanya

👤Putra Ananda 🕔Jumat 25 September 2020, 05:12 WIB
Nama Jaksa Agung ST Burhanuddin dan mantan Ketua MA Hatta Ali tercantum di dalam action plan jaksa Pinangki dalam pengurusan fatwa bebas...
ANTARA/Medcom.id

Pro-Kontra Kelanjutan Tahapan Pemilihan Mencuat

👤Tri/Sru/P-2 🕔Jumat 25 September 2020, 05:03 WIB
Daerah yang dipimpin pelaksana tugas (plt) akan semakin banyak jika pilkada ditunda. Di Februari 2021 saja, ada 209 kepala daerah yang...
MI/ADAM DWI

Awasi Ketat Kampanye Tatap Muka

👤Cahya Mulyana 🕔Jumat 25 September 2020, 04:46 WIB
Bila mendesak, DPR akan mengusulkan perbaikan melalui revisi UU Pilkada atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya